Page 11 - MAJALAH 129

No.17/2008. Bahkan, opini Jamdatun kebijakan ini untuk dibatalkan.”
ternyata juga tidak terkait dengan UU Senada dengan Hafisz, Wakil Ketua
Pelayaran tersebut. Komisi VI Heri Gunawan menjelaskan,
Ketua­Komisi­VI­DPR­Achmad­Hafisz­ ada tiga masalah krusial yang akan di­
Tohir menyatakan, “Keputusan Direktur bongkar Panja Pelindo II, yaitu perpan­
Utama Pelindo II, RJ Lino memperpan­ jangan kontrak HPH, pengadaan mobil
jang konsensi pengelolaan terminal peti crane, dan etika pejabat Pelindo II. Soal
kemas, Tanjung Priok kepada Hutchi­ kontrak, mestinya baru bisa diperpan­
son Port Holding (HPH), patut diduga jang pada 2019 saat kontrak berakhir.
melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 Menurut Heri, UU Pelayaran yang su­
tentang Pelayaran karena mengabai­ dah bisa diberlakukan tiga tahun setelah
kan otoritas pemerintah di pelabuhan disahkan (2011), harus menjadi rujukan
se bagai regulator sebelum memberi dalam menyusun kontrak baru.
konsesi kepada HPH.” Politisi Partai Gerindra ini, selalu
Dijelaskan politisi PAN itu, sesuai UU menekankan pada prinsip nasionlisme Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan
Pelayaran, perpanjangan konsesi dengan pengelolaan aset pelabuhan. Bila pe­ Ironisnya, nilai kontrak yang diteken Pe­
swasta atau asing harus dibuat dengan ngelolaan pelabuhan ditangani putra­ lindo II dengan Hutchitson tersebut jauh
pemerintah melalui otoritas pelabuhan. putri bangsa sendiri ada pendapatan lebih kecil dibanding konsesi pertama.
“Menteri Perhubungan saudara Jonan yang masuk ke kas negara hingga USD Padahal, produktivitas JICT naik terus
sudah menyatakan menolak, tapi RJ 160 juta per tahun. Selain itu, ada ke­ dan meningkat,” ungkap Heri
Lino tetap ngotot dengan alsasan Jam­ mandirian nasional yang ditegakkan, Persoalan krusial kedua, lanjut Ang­
datun Kejagung membolehkan dalam mengingat teknologi dan SDM yang di­ gota F­Gerindra ini, adalah pengadaan
pendapat­hukumnya,”­ungkap­Hafisz. miliki Indonesia sudah memadai dalam mobil crane yang diduga menyalahi
Keganjilan lainnya adalah saat ter­ mengelola pelabuhan. aturan perundang­undangan. Pembeli­
minal peti kemas Tanjung Priok dikelola Seperti diketahui, 70 persen jalur dis­ an crane yang tidak difungsikan hingga
HPH tahun 1999, HPH membayar USD tribusi perekonomian Indonesia ada di tiga tahun jadi temuan tersendiri. Bah­
243 juta. Sekarang setelah kontraknya Tanjung Priok. Dan perpanjangan kon­ kan, menurut Heri, temuan indikasi ko­
diperpanjang, HPH hanya membayar trak dengan HPH sungguh disa yangkan, ruptif ini telah mengorbankan mantan
USD 215 juta untuk masa kontrak 20 ta­ karena menghilangkan potensi keun­ Kabareskim Budi Waseso yang dimutasi
hun. Idealnya, perpanjang kontrak harus tungan yang bisa diraih nega ra. Heri ke BNN.
lebih mahal daripada kontrak pertama. menilai, proses lelang kontrak konsesi Sedangkan persoalan ketiga yang
Bukan justru lebih murah. dilakukan tidak transparan, ya itu me­ akan diungkap Panja adalah soal etika.
Melihat banyak keganjilan ini, Panja lalui penunjukan langsung. Bahkan, Produktivitas Pelindo II menurun sejak
akan memanggil semua pihak yang ter­ perpanjangan kontrak ini memberi ke­ Dirutnya membuat banyak kegaduhan.
kait dengan kontrak konsesi JICT. Bah­ san, dilakukan terburu­buru, lima tahun Disampaikan Heri, pascaperistiwa ko­
kan,­Hafisz­berkata,­bila­perlu­Panja­akan­ sebelum kontrak pertama berakhir. munikasi Lino dengan Sofyan Djalil di
menyelidiki HPH hingga ke Hongkong “Di Pasal 344 UU No.17/2008 disebut­ depan media massa beberapa waktu lalu,
untuk mencari tahu perusahaan asing kan tiga tahun setelah UU ini berlaku, telah membuat iklim yang tidak kondusif
yang mendapat konsesi ini. “Bila ter­ maka semua pengusahaan pelabuhan di Pelindo II. Dampaknya, produktivitas
bukti kebijakan Pelindo memperpanjang harus merujuk pada UU ini. Jadi, 2011 korporasi menurun. Bahkan, setelah ko­
konsesi JICT melanggar UU termasuk dimulai pemberlakuan. Seharusnya munikasi ini, banyak karyawan Pelindo
PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, Pelindo II menggunakan prosedur UU II dimutasi dan di­PHK. (MH) FOTO: ANDRI/
maka komisi VI bisa merekomendasikan tersebut untuk meminta hak konsesi. PARLE/IW

16 SEPTEMBER 2015 22 SEPTEMBER 2015 12 Oktober 2015
Panja Pelindo II, Komisi VI DPR RI Anggota Komisi III DPR RI Masinton Rapat paripurna DPR RI mengesahkan
menggelar rapat perdana dengan Pasaribu mengadukan gratifikasi yang keanggotaan Panitia Angket Pelindo II.
menghadirkan Dirut Pelindo II RJ.Lino. dilakukan RJ.Lino ke KPK. Gratifikasi 15 Oktober 2015
itu berupa pemberian uang sebesar Rp
200 juta kepada menteri BUMN Rini Rieke Diah Pitaloka dipercaya sebagai
16 SEPTEMBER 2015 Soemarno untuk kebutuhan rumah dinas. Ketua Panitia Angket didampingi Aziz
Komisi IX DPR RI kunjungi PT.JICT 5 OKTOBER 2015 Syamsuddin, Desmon J Mahesa, dan
untuk mengumpulkan informasi dan Teguh Juwarno.
merumuskan solusi atas kasus PHK dan Pansus Pelindo II DPR RI disahkan
mutasi sejumlah pekerjanya. Dirut Pelindo II RJ Lino Rapat Paripurna DPR RI.

EDISI 129 TH. XLV, 2015 11