Page 9 - MAJALAH 129

KITA TUNGGU

HASIL KERJA

PANJA Wakil Ketua DPR RI
Agus Hermanto

Panja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR sangat
ditunggu hasilnya. Dugaan pelanggaran hukum
dalam kontrak konsesi pelabuhan yang selalu
menjadi sorotan masih menunggu pembuktian.
Bila ada pelanggaran hukum dan etika yang
ditemukan Panja, sebaiknya diserahkan pada
institusi yang berwenang. Dengan begitu,
langkah Panja lebih proporsional.

akil Ketua DPR RI Agus Her­ terbaik untuk penyelesaian Pelindo. kepada institusi yang berwenang untuk
manto dalam kesempat­ Soal apakah ada pelanggaran hukum mengambil keputusan penting.
an wawancara eksklusif­ atau etika, kita percayakan sepenuh­ Kelak bila penegak hukum mem­
Wnya dengan Parlementaria nya kepada Panja. Baru nanti kalau me­ batalkan konsesi itu, apakah kita juga
pertengahan September lalu, lebih ba­ mang ada pelanggaran hukum, masuk ke siap menghadapi gugatan kerugian
nyak bicara normatif soal kisruh di Pe­ dalam ranah hukum. Jika ada pelanggar­ yang diajukan oleh Hutchison?
lindo II. Berikut petikan wawancaranya. an etika, masuk ke dalam ranah etika. Kita tidak usah berandai­andai. Kita
Komisi VI sudah membentuk Panja Mungkinkah menghentikan kontrak lihat saja bagaimana prosesnya. Ini be­
Pelindo II. Ada dugaan pelanggaran UU konsesi dengan Hutchison Port Hold­ lum tentu terjadi pelanggaran hukum.
No.17/2008 tentang Pelayaran yang di­ ing? Kita lihat jika Panja bisa membuktikan
lakukan oleh Dirut Pelindo II, karena Untuk langkah selanjutnya Panja ada pelanggaran hukum, ya serahkan
memperpanjang kontrak tanpa ke­ hanya akan memberi masukan untuk pada institusi yang berwenang untuk
terlibatan Menteri Perhubungan se­ institusi terkait agar melaksanakan ke­ bertindak.
bagai otoritas pelabuhan. Bagaimana bijakannya dengan baik. Misalkan, Panja Idealnya perpanjangan kontrak itu
pendapat Anda? melihat ada pelanggaran hukum, maka dilakukan sesudah atau sebelum kon­
Panja sudah dibentuk. Biarlah Panja disampaikan ke institusi penegak hu­ trak berakhir?
bekerja dengan segala kebebasan dan kum, baik KPK, kepolisian, atau kejak­ Justru hal teknis seperti ini yang akan
kearifannya. Kita tunggu hasilnya yang saan. didalami oleh Panja. Kita baru mende­
menjadi dasar untuk penentuan selan­ Temuan Panja jadi input bagi pe­ ngar informasi tentang tata cara pele­
jutnya. Sekarang Panja sedang bekerja. negak hukum. Panja tidak bisa memu­ langan yang dilakukan Pelindo II. Biarlah
Kita memberikan dukungan, sehingga tuskan kemudian memvonis. Itu tidak Panja mendalami secara detail soal kon­
Panja betul­betul menghasilkan hal yang bisa. Panja hanya memberikan masukan trak tersebut. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/IW

PASAL 82: Pasal 82 ayat (4): yang dituangkan dalam menyelenggarakan pelabuhan yang dilak­
UU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN kepalabuhanan yang gara Pelabuhan berperan Pasal 344 ayat (1): Undang­Undang ini. dan Bandan Usaha Milik
kegiatan pengusahaan di
perjanjian.
Kegiatan penyediaan
Otoritas Pelabuhan
sanakan oleh Pemerin­
dan Unit Penyeleng­
tah, pemerintah daerah,
pelabuhan berdasarkan
dan/atau pelayanan jasa
Pada saat Undang­
Negara, sebagaimana
dilaksanakan oleh badan
sebagai wakil Pemerin­
undang ini berlaku,
Pasal 344 ayat
dimaksud pada ayat (1)
Usaha Pelabuhan dilaku­
tah untuk memberikan
(2):
wajib disesuikan dengan
konsesi atau bentuk
kan berdasarkan konsesi
Peme rintah, pemerintah
Dalam waktu paling
atau bentuk lainnya
ketentuan sebagaimana
lainnya kepada Badan
daerah, dan Badan
lama 3 (tiga) tahun
Usaha Pelabuhan untuk
diatur dalam Undang­
dari Otoritas Pelabuhan
Usaha Milik Negara
Undang ini.
yang menyelenggara­
melakukan kegiatan pe­
yang dituangkan dalam
sejak Undang­Undang ini
berlaku, kegiatan usaha
perjanjian.
kan pelabuhan tetap
ngusahaan di pelabuhan
EDISI 129 TH. XLV, 2015 9