Page 8 - MAJALAH 129

laPoran
utama

tukan Pansus tentu melibatkan banyak
komisi dan fraksi di DPR. Ini kerja be­
sar di lembaga politik. Prosedur pem­
bentukannya memang harus meminta
persetujuan di Rapat Paripurna DPR RI.
Sebelumnya, sudah ada Panitia Kerja
(Panja) yang dibentuk oleh Komisi VI dan
IX. Bila Komisi VI menyorot korporasi
dan konsesi, maka Komisi IX menyorot
tenaga kerjanya.
“Saya sependapat dengan semangat­
nya. Kalau bisa dikelola sendiri pelabu­
han tersebut kenapa harus memakai
orang asing? Dalam konteks ini, Pre siden
juga harus mempunyai semangat ke arah
itu. Yang namanya konsep Trisakti ja­
ngan hanya omongan, tapi harus dite­
rapkan,” tegas Fadli. Bila ingin berdaulat
di bidang ekonomi, lanjut Fadli, bangsa
ini harus melakukan sendiri, kecuali be­
lum mampu melakukannya. Bila belum
mampu, barulah mengundang investor
asing.
Pembentukan Pansus Pelindo II ini,
akan banyak membongkar kasus di
pelabuhan dari tiga perspektif, politik,
hukum, dan ekonomi. Masalah dugaan
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tindak pidana korupsi, biarkan berjalan
MENUJU PANSUS sesuai kerja Bareskrim Polri. Sementara
sebagai lembaga politik, DPR juga punya
hak untuk ikut menyelidikinya dan kelak
PELINDO II akan memberikan banyak rekomendasi
penting soal ini kepada pemerintah.
Fadli menilai, mantan Kabareskrim
Budi Waseso menjadi korban atas ke­
Benang kusut Pelindo II berawal dari kontrak konsesi yang diberikan gaduhan di Pelindo II. Mutasi di tengah
kegaduhan memang dipertanyakan. Ini
PT. Pelindo II kepada Hutchison Port Holding (HPH). Perusahaan bukan sekadar mutasi biasa. Pemerintah
asing asal Hongkong tersebut dipercaya mengelola terminal peti selalu beralasan mutasi Kabareskim jadi
kemas Pelabuhan Tanjung Priok hingga 2038. Kontrak diberikan tanpa rotasi yang rutin terjadi. “Orang seperti
mengindahkan aturan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Budi Waseso menurut kacamata saya
menjadi korban dari kasus ini. Walaupun
disebut sebagai rotasi yang biasa, namun
omisi III DPR RI bergerak cepat ngahan September lalu, mengakui, ada kita semua bukan orang bodoh dan tidak
dengan mengusulkan pemben­ masalah serius dalam kontrak konsesi bisa dibodohi.”
tukan Panitia Khusus (Pansus) tersebut. “Ada satu masalah perpanja­ Politisi Partari Gerindra ini, mencer­
KPelindo II. Surat usulan sudah ngan kontrak. Perpanjangan kontrak mati, ada motif politik di belakang mu­
dilayangkang kepada Pimpinan DPR RI. dengan koorporasi besar seperti itu, tasi jabatan petinggi Polri. Dan kasus
Kelak, ini akan menjadi temuan pen­ tentu harus melewati prosedur. Apa­ dugaan korupsi di Pelindo II harus tetap
ting atas penyimpangan yang dilakukan kah sudah sesuai dengan prosedur yang diusut tuntas. Pergantian pucuk pimpin­
Pelindo II, perusahaan plat merah yang ada?” ung kapnya kepada pers. an di Bareskrim Polri tak boleh menyu­
mengurusi bisnis bongkar muat (dwell­ Fadli menyambut baik usulan pem­ rutkan penyidikan, hingga kasus ini
ing time) di pelabuhan. bentukan Pansus untuk menegakkan benar­benar terungkap di pengadilan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon perte­ kontrol dan pengawasan DPR. Pemben­ (MH) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

8 EDISI 129 TH. XLV, 2015