Page 12 - MAJALAH 129

laPoran
utama

ADA DISHARMONI rat teguran diberikan oleh tiga Men­
teri Perhubungan Freddy Numberi,
EE.Mangindaan, dan Ignasius Jonan. Se­
DI PELINDO II belumnya, saat UU Pelayaran disahkan,
Menteri Perhubungan saat itu Jusman
Syafii Djamal. Dia sudah melaporkan
pula kepada Presiden.
apaian pengelolaan bongkar Sejak 1999 pengelolaan bongkar muat Syarat perpanjangan kontrak konsesi
muat di pelabuhan sangat ber­ mencapai 1,4 juta teus. Sekarang sudah ini tidak terpenuhi, karena tidak ada izin
gantung pada pertumbuhan 2,8 juta teus. Capaian dua kali lipat ini dari otoritas pelabuhan. Ignasius Jonan
Cekonomi. Semakin tinggi per­ belum tentu prestasi HPH, tetapi me­ mengatakan tidak perlu diperpanjang,
tumbuhan, semakin banyak aktivitas mang akibat pertumbuhan ekonomi sebab anak bangsa sudah mampu me­
ekspor impor di pelabuhan. Saat ini Indonesia. Kalau pertumbuhan eko­ ngelolanya. Bila Menteri Perhubungan
Pelabuhan Tanjung Priok sudah menca­ nomi Indonesia turun, sebaik apapun tidak memberi izin, berarti izin konsesi
pai 2,8 juta teus dari sebelumnya 1,4 juta pe ngelolaan pelabuhan, tidak akan tidak berlaku.
teus. Capaian ini belum tentu dari ha­ ada barang masuk, baik impor maupun Bila ada gugatan ganti rugi dari
sil kerja Hutchison Port Holding (HPH), ekspor. Teknologi bongkar muat pelabu­ HPH, siapa yang harus bertanggung
perusahaan asal Hongkong yang sedang han tidak serumit teknologi ruang ang­ jawab?
menjalani kontrak konsesi di Pelabuhan kasa. Ini masalah sederhana terkait Jika ada gugatan, itu tanggung jawab
Tanjung Priok. komitmen, kemauan kerja, disiplin, dan direksi dan komisaris bukan pemerin­
Ketua Panja Pelindo II Komisi VI DPR pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tah. Pemerintah sudah mengingatkan
RI Azam Azman Natawijana menyatakan sudah tumbuh, apapun pasti datang ke lewat tiga Menhub. Bahkan, komisaris
hal tersebut dalam wawancara eksklusif pelabuhan. dan Menteri BUMN juga sudah meng­
dengan Parlementaria akhir September UU No.17/2008 mengatakan, Badan ingatkan. Jadi, ada empat menteri yang
lalu. Banyak pandangan kritis yang di­ Usaha Pelabuhan terpisah dengan oto­ sudah mengingatkan, tiga Menhub dan
sampaikan politisi Partai Demokrat itu ritas pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan satu Menteri BUMN. Direksi yang harus
soal carut marut di Pelindo II. Dia meni­ itu Pelindo dan perusahaan lain yang membayar jika digugat.
lai, Dirut Pelindo II RJ. Lino selain diduga melakukan kegiatan usaha kepelabu­ Bagaimana Anda menilai jawaban RJ
melanggar UU Pelayaran, juga kerap ja­ han. Otoritas pelabuhan adalah Dirjen Lino saat rapat Panja?
lan sendiri tanpa mengindahkan otori­ Perhubungan Laut, Kemenhub. Dialah Jawaban Lino banyak bertentangan
tas pelabuhan dalam menjalani usaha yang memberikan regulasi pelabuhan. dengan UU.
kepelabuhan. Nah, Dirut Pelindo II merasa tidak pu­ Perlukah mengganti Dirut Pelindo
Bahkan, dengan Dewan Komisaris nya kewajiban untuk minta izin konsesi II?
Pelindo II pun tak klop. Panja Pelindo II kepada otoritas pelabuhan. Padahal itu Kita serahkan kepada pemerintah.
bertanya­tanya soal disharmoni yang amanat UU. Dirut Pelindo II tidak mau Kita hanya menyelesaikan permasalah­
terjadi di perusahaan plat merah itu. tunduk pada UU. Itu yang kita tangkap annya berdasarkan fakta dan data yang
Berikut petikan wawancara selengkap­ saat Rapat Panja pertama dengan Dirut ada. Nanti pemerintah yang putuskan.
nya. Pelindo II. Itu jelas melanggar UU. Memberikan sanksi adalah domain
Rapat perdana Panja Pelindo II ba­ Dirut Pelindo berkilah, sudah berkon­ Menteri BUMN. Kita sebagai pengawas
nyak mengkritik soal kontrak konsesi sultasi dengan Jamdatun. Dan Jamda­ UU hanya menyampaikan. Direksi se­
JICT kepada Hutchison Port Hold­ tun mengatakan, tidak perlu minta izin tiap saat bisa diberhentikan sesuai UU
ing (HPH), karena melanggar UU konsesi kepada otoritas pelabuhan. Apa No.19/2003. Bisa saja Dirut Pelindo II
No.17/2008 tentang Pelayaran. Benar hubungannya korporasi dengan Jamda­ diberhentikan bila melanggar UU. DPR
demikian? tun? Korporasi hanya tunduk pada tiga tidak bisa memberhentikan seorang
UU itu sudah terbit pada 2008. Di­ organ perseroan, yaitu direksi, komisa­ dirut BUMN.
katakan dalam UU itu, tiga tahun setelah ris, dan RUPS, bukan Jamdatun. Bah­ Nilai kontrak konsesi kedua ternya­
diundangkan, ia mulai berlaku. Berarti kan, Presiden saja dilarang ikut campur ta lebih rendah daripada yang pertama.
berlaku tahun 2011. Kontrak konsesi JICT dalam pengelolaan perseroan. Itu sesuai Ini menjadi catatan kritis Panja. Apa
baru berakhir 2019. Serikat Pekerja JICT dengan amanat UU No.19/2003 tentang sesungguhnya yang terjadi?
sudah menolak perpanjangan konsesi BUMN. Kita belum masuk ke sana, baru kulit­
itu. SP JICT yakin pengelolaannya sudah Bagaimana menarik kembali konsesi nya saja. Nanti kita juga akan masuk le­
bisa dilakukan oleh anak bangsa. Sejak itu bila memang batal demi hukum? bih dalam ke persoalan itu. Ada penasi­
tahun 1999, pengalaman sudah didapat. Panja sedang berjalan terus, kita se­ hat­finansial­dari­Research Institute yang
Saya juga melihat demikian. dang mengumpulkan bukti­bukti. Su­ memberi penilaian terhadap kelayakan

12 EDISI 129 TH. XLV, 2015