Page 6 - MAJALAH 129

Prolog

BENANG KUSUT

PELINDO II

Hari itu ruang rapat Komisi VI DPR RI penuh sesak. Para jurnalis tumpah ruah meliput
rapat. Ruang balkon di lantai dua, juga tak kurang ramainya. Cahaya bliz kamera
berkilatan tiada henti. Banyak orang berdesakan di pintu masuk, karena ingin
menyaksikan langsung jalannya rapat. Pimpinan Komisi VI pun hadir lengkap. Semua
mata tertuju pada sosok yang diundang ke ruang rapat tersebut.

da apa di ruang Komisi VI? Ternyata, ada Dirut Pelin­ II sekaligus mengawasi proses penegakan hukumnya.
do II Richard Joost Lino yang jadi pusat perhatian di Dan pada Senin, 12 Oktober lalu, Rapat Paripurna menge­
ruang rapat tersebut. Berkemeja putih, Lino meng­ sahkan nama­nama Anggota Panitia Angket Pelindo II. Semen­
Ahadiri panggilan rapat Panitia Kerja (Panja) Pelindo tara pada rapat intern Panitia Angket, Kamis (15/10), Wakil
II bentukan Komisi VI. Ia terlihat tenang walau dihujani per­ Ketua DPR Fadli Zon menetapkan Rieke Diah Pitaloka sebagai
tanyaan kritis para anggota Panja. Semua anggota Komisi VI Ketua Panitia Angket. Anggota F­PDI Perjuangan ini didam­
menatap tajam Lino saat bertanya. Namanya sudah menjadi pingi tiga wakil, yaitu Desmon J Mahesa (F­Gerindra), Aziz
topik perbincangan publik sekaligus trending topic. S yamsuddin (F­PG), dan Teguh Juwarno (F­PAN).
Sejak sidak Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung “Ini tugas yang tidak mudah dan berat. Tetapi kami percaya
Priok, Pelindo II jadi bulan­bulanan media massa. Berita Pe­ anggota panitia angket punya kesepakatan bahwa persoalan
lindo II berhari­hari jadi headline sejumlah koran nasional. di Pelindo ini harus bisa kita bongkar untuk mengembalikan
Sang Presiden waktu itu mengeluhkan lamanya proses dwell- bagaimana sesungguhnya BUMN itu bekerja sebagai alat
ing time (bongkar muat) di pelabuhan. Perkara dwelling time nega ra yang mensejahterakan rakyat. Bukan untuk kepenti­
akhirnya menyingkirkan banyak orang termasuk Menteri ngan orang per orang,” ucapnya saat memimpin rapat perdana.
Perdagangan waktu itu Rahmat Gobel. Bahkan, mantan Kaba­
reskrim Polri Budi Waseso juga ikut dimutasi. MELANGGAR UU PELAYARAN
Kegaduhan di Pelabuhan Tanjung Priok, tempat Pelindo II Hampir semua anggota Panja Pelindo II, Komisi VI DPR me­
beroperasi, membuat gedung DPR juga ikut ramai. Ada banyak nilai, Dirut Pelindo II diduga telah melanggar UU No.17/2008
suara kritis dari komplek parlemen. Komisi VI yang bermi­ tentang Pelayaran. Ada tiga pasal dalam UU tersebut yang
tra dengan Kementerian BUMN, paling berkepentingan me­ menjadi landasan Komisi VI untuk “menyerang” Lino soal
ngungkap persoalan yang membelit Pelindo II. Komisi IX DPR kontrak konsesi di Jakarta International Container Termi-
juga ingin membentuk Panja Pelindo II yang khusus menyorot nal (JICT), anak perusahaan Pelindo II. Konsesi diberikan ke
kisruh tenaga kerjanya. Hutchison Port Holding (HPH), perusahaan asal Hongkong
Bahkan, Komisi III telah berkirim surat kepada Pimpinan yang mengelola banyak pelabuhan di dunia.
DPR untuk membentuk Pansus Pelindo II. Dan pada 6 Okto­ Ketua­Komisi­VI­DPR­Achmad­Hafisz­Tohir­menyatakan,­
ber, Pansus Pelindo II disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. “Keputusan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino memperpan­
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin dalam pidato pengan­ jang konsensi pengelolaan terminal peti kemas, Tanjung Priok
tarnya menjelaskan, tujun pembentukan Pansus untuk me­ kepada Hutchison Port Holding (HPH), patut diduga melanggar
ngetahui praktik pelanggaran hukum yang terjadi di Pelindo UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, karena meng­

6 EDISI 129 TH. XLV, 2015