Page 68 - MAJALAH 129
P. 68

liPutan kHusus



          TERBUKA


          KESEMPATAN LUAS


          BERINVESTASI DI



          INDONESIA




          Dalam rangkaian tugas konstitusionalnya menghadiri Konferensi
          Parlemen Dunia (IPU) di PBB New York, Delegasi DPR terdiri Ketua DPR
          Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali

          Assegaf serta beberapa anggota Dewan, berkesempatan melakukan
          kunjungan dan diskusi di Washington DC.


                ada kesempatan itu, Delegasi   puti penyederhanaan kira­kira 160 per­  ngani masalah yang berkembang di Laut
                DPR menyampaikan, terbuka   aturan di bidang investasi, industri, dan   Cina Selatan.
                kesempatan luas bagi para   perdagangan.                        Kegiatan berikutnya diskusi di USIN­
          Pcalon investor potensial dari      Selanjutnya menggelar pertemuan   DO (US – Indonesia Society) dihadiri
          luar negeri untuk melakukan hubungan   dengan Presiden Tempore Senat Ameri­  sekitar 120 tokoh bisnis, diplomat, aka­
          ekonomi, perdagangan, dan investasi di   ka Serikat, Orrin Hatch. Senator Hatch   demisi, dan masyarakat umum AS yang
          Indonesia. DPR mendukung kebijakan   menghargai kunjungan Ketua DPR.  menaruh perhatian pada hubungan AS­
          pemerintah yang memberi kepastian   Hubungan Indonesia–AS dipandang   Indonesia. Presiden USINDO David Mer­
          hukum, kepastian investasi bagi peru­  penting oleh Hatch terutama karena In­  ril menjadi host kegiatan ini.
          sahaan­perusahaan asing termasuk dari   donesia adalah negara demokrasi yang   Sebagai pembicara tunggal, Ketua
          Amerika Serikat.                 besar dengan wilayah yang luas. Posisi   DPR RI menyampaikan peran DPR seka­
            Diskusi dengan US – ASEAN Business   Indonesia penting terutama mengha­  rang ini khususnya paska pilpres 2014
          Council dihadiri sejumlah pengusaha   dapi isu­isu regional dan global.  yang cukup dinamis. Ketua DPR me­
          AS antara lain pimpinan korporasi Coca   Sebagai mitra penting Indonesia,   nyampaikan arti penting hubungan In­
          Cola, Philip Moris, General Electric, dan   DPR mengharapkan Senat AS mendu­  donesia dan Amerika Serikat ke depan.
          Freeport. US­ASEAN Business Council   kung berbagai kesepakatan kerjasama   Ketua DPR menegaskan bahwa DPR
          terdiri dari 140 perusahaan terkemuka   bilateral kedua negara, diantaranya ter­  kini memiliki peran kuat mengawasi
          AS.                              kait kerjasama maritim, pertahanan dan   jalannya pemerintahan dalam rangka
            Pertemuan membahas kerjasama   perdagangan. DPR juga mengharapkan   checks and balances. Namun meski­
          yang telah berlangsung dan peluang­  kerjasama antar parlemen bisa lebih   pun terjadi power block dalam bentuk
          peluang usaha serta pengembangan   ditingkatkan. Indonesia dan AS sudah   dua koalisi besar (Koalisi Merah Pu­
          kerjasama ekonomi. Para pengusaha   memilki Kaukus parlemen Indonesia­AS,   tih dan Koalisi Indonesia Hebat), DPR
          AS menanyakan kondisi ekonomi dan   namun kita harapkan hubungan lebih   mengedepankan kepentingan nasional,
          politik Indonesia. Mereka menyampai­  baik. Hatch menyambut baik tawaran   kepenting an rakyat.
          kan masih adanya berbagai kendala in­  tersebut.                      DPR kini memiliki peran diplomasi
          vestasi di Indonesia terkait regulasi yang   Sebagai negara yang memiliki penga­  untuk mendukung politik luar negeri
          kurang kondusif maupun kurangnya   ruh besar, DPR mengharapkan AS turut   Pemerintah sebagaimana disebutkan
          kepastian investasi.             menjaga terciptanya stabilitas dan per­  dalam Undang­Undang Nomor 17 Tahun
            Delegasi DPR menyampaikan bahwa   damaian dunia, termasuk di kawasan   2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
          Pemerintah Indonesia telah mengeluar­  Asia Tenggara               (MD3), Pasal 69 ayat (2).
          kan paket kebijakan ekonomi, termasuk   Wakil Ketua DPR sempat menying­  Terkait  pengadaan  alutsista  TNI
          penyederhanaan proses investasi dan   gung perlunya perhatian bersama RI­AS   yang juga ditanyakan karena adanya
          deregulasi kebijakan. Deregulasi meli­  di kawasan, khususnya dalam mena­  pemotongan anggaran militer, dijelas­



          68  EDISI 129 TH. XLV, 2015
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73