Page 6 - MAJALAH 121
P. 6
ASPIRASI
Pelanggaran Pengelolaan Pendidikan Yang Dilakukan STKIP
PGRI Sumenep
Kami dari Sekretariat Bersama Forum gan izin prodi tahun 2010 memenuhi syarat “bersih” dari PTS
Komunitas Peduli Pendidikan (FKPP) se- d. Prodi Penjaskesrek kategori bina lingkungan karena
laku LSM yang memiliki program peduli e. Prodi Bimbingan Konseling (BK) belum terpenuhinya dosen tetap
pada pendidikan yang sesuai dengan f. Prodi Pendidikan Guru SD (PGSD) yang sesuai dengan prodi yang
standar pelayanan minimal dan per- ada.
aturan perundangan yang berlaku, me- Dan dalam perkembangan pelaksanaan d. Pada perkuliahan tahun akademik
nyampaikan pelanggaran yang dilaku- program studi STKIP PGRI Sumenep, 2013-2014 hampir seluruhnya
kan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan kami menemukan beberapa pelang- menggunakan dosen tidak tetap
Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep garan yang dilakukan oleh STKIP PGRI yang statusnya bekerja ditempat
di Jalan Pamekasan, Patean, Sumenep, Sumenep, antara lain: lain.
Jawa Timur. Kami berharap agar STKIP PGRI
a. Menyelenggarakan perkuliahan ke- Sumenep dapat diberikan sanksi atas
STKIP PGRI Sumenep memiliki 6 (enam) las jarak jauh segala bentuk pelanggaran tersebut,
Program Studi (Prodi) yang terdiri atas : b. Melakukan kerjasama dengan per- karena apabila dibiarkan maka akan
guruan tinggi lain dengan mener- merugikan masyarakat luas terutama
a. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra ima prodi-prodi lain yang bukan mahasiswa dan lulusan, oleh karena
Indonesia, dengan akreditasi yang merupakan prodi di STKIP PGRI tidak mendapatkan pendidikan dengan
sudah kadaluwarsa pada tahun Sumenep sebanyak 14 kerjasama. standar pelayanan minimal.
2013. Perkuliahan ditempatkan di STKIP
b. Prodi Pendidikan Pancasila dan Ke- PGRI Sumenep maupun ditempat Sekretariat Bersama FKPP
warganegaraan (PPKn) mitra kerjasama. Madura, Jawa Timur
c. Prodi Pendidikan Matematika den- c. STKIP PGRI Sumenep belum
Hentikan Galian Ilegal
Kami adalah Pengurus Lembaga Green tika kemarau sangat berdebu. fungsi menjadi kubangan sehingga la-
Soul Sumut menyampaikan keberatan han perkebunan seluas 100 Ha tersebut
terkait maraknya galian C, berupa pa- Bahwa sudah banyak laporan korban menjadi tidak produktif lagi.
sir maupun tanah timbun dan batu di akibat galian tersebut, namun terkesan
wilayah Kab. Deli Serdang khususnya di dibiarkan oleh pemerintah dan Sat Pol PP Kami ingin agar ada tindakan hukum
Desa Tuntungan, Kec. Kutalimbaru dan setempat, padahal usaha tersebut illegal terhadap oknum/pengusaha galian C
Desa Gunung Tinggi dan Desa Kuta Ju- karena tidak memiliki surat Ijin Usaha yang telah merusak ekosistem lingkun-
rung Kec. Pancur Batu. Aktivitas terse- Penambangan (IUP) dari Perkab Deli Ser- gan hidup di daerah tersebut.
but mengakibatkan jalan rusak karena dang yang mengatur tentang Galian C.
dilewati truk muatan galian yang ketika Pihak PTPN II juga terkesan membiarkan Horman
hujan menjadi berlumpur, licin dan ke- areal perkebunannya sehingga berubah Deli Serdang, Sumatera Utara
Pembentukan UU Pengembalian Nilai Tunai
Kami sangat keberatan dengan ke- pemohon padahal pensiun dibiayai oleh 1974 beserta UU yang mendasarinya.
tentuan potongan 4,75% setiap bulan Negara melalui APBN.
“secara paksa” yang diatur dalam Pasal Menyatakan bahwa pasal-pasal dalam
1 ayat (1) huruf a Keppres No.8 Tahun Kami mengajukan aspirasi agar: Keppres tersebut bertentangan dengan
1997 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres UUD 1945 dan tidak mempunyai kekua-
No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Dibentuk UU Pengembalian Nilai Tunai tan hukum mengikat dengan segala aki-
Penggunaan, Cara Pemotongan, Peny- sebagaimana dimaksud dan diumum- bat hukumnya.
etoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang kan dalam berita Negara.
Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Abdul Kosim dkk
Negara, dan Penerima Pensiun, dengan Dilakukan revisi atas Keppres No.8 Ta- Jombang, Jawa Timur
alasan untuk membayar pensiun para hun 1997 dan Keppres No. 56 Tahun
6 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015
