Page 8 - MAJALAH 121
P. 8
PROLOG
TARIK ULUR
KEBIJAKAN BBM
ebagai salah satu komoditas ran subsidi. sedang solar disubsidi Rp1.000 per
kebutuhan pokok, bahan liter. Menyikapi kebijakan tersebut,
bakar minyak (BBM) memi Sejak dilantik 20 Oktober 2014, kalangan DPR mengkritisi, seharus
Sliki peran yang sangat stra Presiden Jokowi telah menetapkan nya dalam menaikkan BBM dilaku
tegis. Dengan posisi itu maka dalam kebijakan yang signifikan pada sek kan dengan tepat. Di saat harga min
mengelola BBM senantiasa terkena tor energi, khususnya terkait sub yak dunia turun, pemerintah malah
imbasnya seperti buah simalakama. sidi BBM. Belum sampai sebulan menaikkan harga BBM di dalam neg
Bila subsidi dikurangi alias menaik memerintah, pada 16 November eri. Ketika harga minyak dunia terus
kan harga BBM maka kepentingan 2014 Jokowi menaikkan harga BBM melorot tajam, barulah pemerintah
rakyat akan dikorbankan dan pasti sekitar 30%, yakni premium dari menurunkan harga BBM.
mengundang reaksi keras masyara Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar
kat. Namun sebaliknya, jika subsidi dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per “Kebijakan pemerintah di sektor
tidak dikurangi atau tidak menaik liter. migas tak melindungi rakyat kecil.
kan harga BBM maka beban keuan Ke depan masyarakat mungkin akan
gan negara kian berat dan ruang Namun, pada 1 Januari 2015 har dihadapkan oleh fluktuasi harga
fiskal semakin sempit. ga premium diturunkan kembali BBM yang turun naik,” tandas Wakil
menjadi Rp7.600 dan solar menjadi Ketua DPR Agus Hermanto. Dia
Karena itulah, menyangkut kebi Rp7.250 per liter. Terakhir, pada 16 mengatakan, ketika harga BBM su
jakan BBM ini, akan selalu terjadi Januari 2015 harga premium tu dah dinaikkan, masyarakat pun di
tarik ulur. Siapa pun Presidennya, run lagi menjadi Rp6.600 dan solar hantui harga kebutuhan pokok dan
pasti akan dihadapkan pada perso menjadi Rp6.400 per liter. Dalam tarif angkutan yang melambung.
alan subsidi BBM dan punya kecen kebijakan baru harga BBM tersebut, Tak mudah menurunkan kembali,
derungan akan mengurangi angga premium sudah tidak lagi disubsidi, walau harga BBM telah diturunkan.
8 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015