Page 13 - MAJALAH 121

rang maupun sebelumnya selalu ingin mengejar untung UUD, apalagi sudah mengikutsertakan keputusan MK
dan meraih ruang fiskal yang cukup. No.2/2003.”

SPBU pun perlu berganti baju menjadi SPBG yang me­ Walau kelak pemerintah akan menyesuaikan harga
nyediakan kebutuhan BBG untuk transportasi. Kebi­ BBM dengan harga pasar, tetap pemerintahlah yang
jakan di sektor BBM, memang, membutuhkan kehati­ harus mengontrol. Pemerintah harus intervensi harga.
hatian dan tidak bisa langsung dikonversi menjadi BBG. “Harga pemerintah itu harus dilakukan secara berkala,
Saat yang sama Kementerian ESDM membentuk Tim baiknya 1 bulan. Kalau Sofyan Djalil mengatakan akan
Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang di­ dievaluasi setiap 2 minggu itu terlalu dekat. Kalau ke­
ketuai Faisal Basri. Salah satu rekomendasinya adalah mudian ditinjau setiap 1 minggu itu sama saja diserah­
menghapus premium dari SPBU. kan ke pasar, sehingga masyarakat berhadapan dengan
fluktuasi harga sesuai dengan fluktuasi harga minyak
Bila premium disetujui pemerintah untuk dihilangkan dunia. Itu yang dilarang oleh konstitusi,” tegas Satya.
dari setiap SPBU, mungkin BBG kelak jadi kebutuhan
yang mendesak. Namun, menurut Satya, menghilang­
kan premium butuh waktu dan perencanaan yang
matang. “Kita harus hati­hati menghilangkan premium.
Kita khawatir Pertamina banyak kehilangan potensi
marketnya di daerah­daerah dan kota­kota tumbuh.
Dia akan kalah dengan Shell, Total, dan Petronas.”

Bila premium mau dihilangkan, tentu SPBU asing harus
diberi persyaratan. Para peritel asing di bidang perda­
gangan BBM, lanjut Satya, harus membangun storage
(penyimpanan BBM) dan refinery (kilang minyak) di
Indonesia. Tidak seperti yang terjadi sekarang, semua
SPBU asing tidak dibebani persyaratan. Hanya menjual
saja. Kalau seperti ini, kita tidak mendapatkan keun­
tungan yang signifikan. Ditambahkan Satya, pemerintah boleh saja memberi
harga patokan mendekati harga pasar, tetapi kurun
Intinya, rencana penghilangan premium dari SPBU waktunya diatur sekitar satu bulan. Itu lebih nyaman
nasional jangan sampai dimanfaatkan asing untuk buat masyarakat. Kalau selama kurun waktu itu harga
mengeruk keuntungan sebesar­besarnya dari perda­ minyak tinggi, maka negara yang mensubsidi. Yang
gangan BBM. Tidak mudah mengalihkan premium ke penting ada kepastian harga pada kurun waktu ter­
pertamax. Saat yang sama pengalihan BBM ke BBG ha­ tentu.
rus menjadi alternatif paling logis dan menguntungkan
bagi Indonesia. “Argumentasi Sofyan Djalil yang mengatakan kalau
waktu evaluasinya terlalu lama dan fluktuasi harganya
Intervensi Pemerintah sedang turun, sementara harganya kadung ke atas, be­
rarti rakyat akan rugi. Makanya dibuat selama 2 ming­
Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan gu. Tetapi dia lupa, bila waktunya terlalu dekat berarti
persnya beberapa waktu lalu, menyatakan, harga pre­ dia akan menyuruh rakyatnya untuk menyesuaikan
mium ke depan tidak akan lebih dari Rp9.600. Patokan sesuai dengan harga pasar,” jelas Satya.
harga ini sudah mempertimbangkan fluktuasi harga
minyak dunia dan daya beli masyarakat. Kebijakan Di Indonesia menyerahkan harga BBM ke mekanisme
harga BBM akan terus ditinjau pemerintah setiap dua pasar dilarang. Itu amanah UUD NRI Tahun 1945. Dalam
minggu sekali. mekanisme pasar, keberadaan negara hampir tidak ada,
karena semua diatur pasar. Satya mengaku menentang
Menanggapi hal ini, Satya berpandangan, semuanya rencana Menko Perekonomian yang akan mengevaluasi
harus bermuara pada konstitusi Pasal 33 UUD NRI harga BBM per dua minggu. Bagaimana pun komoditas
Tahun 1945. Apalagi ada Putusan MK No.2/2003 yang BBM sangat mempengaruhi komoditas kebutuhan po­
tidak membolehkan harga minyak dan gas diserahkan kok masyarakat. Untuk itu harus dita ngani secara hati­
ke pasar. “Jadi kalau pemerintah mengatakan akan hati. (mh) foto: naefurodji/parle/hr
menyerahkan ke mekanisme pasar, dia menyalahi

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 13