Page 16 - MAJALAH 121

Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR RI

Penghapusan Premium Perlu Dikaitkan

Dengan Swasembada BBM

im Reformasi Tata Ke­ Menanggapi Rekomendasi Tim Re­ Pertamax dengan cara, kilang yang
lola Minyak dan Gas Bumi formasi Tata Kelola Migas, anggota punya sekarang diupgrade, diting­
yang dipimpin Faisal Basri Komisi VII DPR Kurtubi menyatakan katkan sehingga bisa mengubah
Tmengeluarkan 6 rekomen­ dukungannya. Meski demikian ia produksi premium ke Pertamax dan
dasi terkait kebijakan BBM bersub­ mengatakan, lebih realistis peng­ kapasitasnya ditambah.
sidi. Salah satunya meminta impor hapusan premium , tidak bisa buru­
RON 88 dihentikan.Tim Reformasi buru. “Artinya kita harus menunggu “Saya mengharapkan pemerintah
Tata Kelola Migas memang mem­ Pertamina mampu memproduksi dalam penghapusan Ron 88 ke 92
berikan waktu paling lama 5 bu­ pertamax. Jangan sampai kita ber­ harus dikaitkan dengan program
lan sejak rekomendasi diterbitkan henti mengimpor premium, tetapi swasembada BBM. Dengan demiki­
kepada Pertamina untuk meng­ beralih impor Pertamax dalam jum­ an, ke depan kita lebih banyak pakai
hentikan seluruh impor RON 88. lah besar. Sama juga bohong,” tutur pertamax dan tidak pakai premium.
Pasalnya, hanya Indonesia atau politisi dari Fraksi Partai Nasional Pertamax harus 100% diproduksi di
Pertamina saja yang masih meng­ Demokrat (Nasdem), kepada Par­ dalam negeri atau bisa swasemba­
gunakan RON 88 di dunia ini. Se­ lementaria. da,” tegas dia dengan menambah­
hingga diduga ada permainan kartel kan, selain meng­upgrade kilang,
dalam penentuan harga RON 88. Karena itu, Kurtubi mendorong juga harus membangun kilang baru.
Pertamina untuk memproduksi Pemerintah harus membangun

16 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015