Page 20 - MAJALAH 121

Kebijakan Menko Perekonomian Sofyan Djalil tersebut
nampaknya ingin menyerahkan harga BBM pada me­
kanisme pasar terbatas atau semi mekanisme pasar.
Disebut semi mekanisme pasar karena kebijakan harga
BBM tersebut di satu sisi akan diserahkan kepada me­
kanisme pasar. Artinya, harga BBM akan tergantung
pada naik turunnya minyak mentah dunia. Tetapi di
lain sisi, pemerintah akan mematok harga BBM premi­
um tidak lebih dari Rp9.500. Menurut saya kebijakan
harga Menko Perekonomian ini memiliki agenda men­
dorong liberalisasi di sektor energi.

Hal ini berbahaya karena publik saya kira belum siap
menerima sistem tersebut. Lebih berbahaya lagi apa­
bila secara teknis pemerintah belum siap. Yang akan
terjadi adalah trial and error. Akibatnya, bisa menim­
bulkan instabilitas harga yang bisa berujung pada in­
stabilitas ekonomi.

Banyak yang menilai pemerintah mendapatkan ruang
fiskal yang cukup luas setelah menaikkan harga BBM,
sementara beban anggaran dibebankan kepada rakyat.
Bagaimana pendapat anda?

Betul, setelah menaikkan harga BBM bersubsidi,
pemerintah telah memiliki ruang fiskal yang cukup
luas karena memiliki kas untuk membiayai proyek
kurangnya dalam satu semester terhitung sejak kenai­ pembangu nan. Selain itu, pemerintah memiliki gam­
kan harga BBM bersubsidi. baran prakiraan untuk menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja negara ke depan. Tetapi me­
Karenanya, saya mengusulkan kepada pemerintahan mang kenaikan harga BBM tentu di satu sisi menjadi
Jokowi­JK melalui sejumlah media, agar mereka tidak beban masyarakat karena kenaikan harga BBM pasti
menaikkan harga BBM selama satu semester sambil mendorong inflasi semakin tinggi.
menunggu tren harga minyak mentah dunia ke depan.
Tetapi, ternyata pemerintah memiliki paradigma yang Dampak lainnya menyebabkan daya beli masyarakat
berbeda. Menaikkan harga BBM bersubsidi nampaknya menurun dan bisa menyumbang naiknya jumlah pen­
merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan duduk miskin. Masalah ini tentu sudah disadari peme­
ruang fiskal terlebih dahulu agar bisa menyusun ren­ rintah. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban ma­
cana anggaran pembangunan. syarakat kurang mampu, pemerintah menggelontorkan
dana untuk program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar,
Dari kenaikan harga BBM, pemerintah diperkirakan dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang dalam
memiliki dana sekitar Rp200 trilyun. Setelah diketa­ pelaksanaannya menggunakan Inpres No.7/2014.
hui kondisi riil keuangan pascapenaikan harga BBM,
pemerintah baru menurunkan harga BBM bersubsidi Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak
selama dua kali. Kendatipun, ada risiko politik yang kelemahan antara lain masalah data penduduk yang
harus ditanggung oleh pemerintah Jokowi­JK atas ke­ berhak menerima dana bantuan program tersebut
bijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM ini. masih belum valid, sehingga masih banyak yang tidak
Risikonya adalah pemerintahan Jokowi dinilai sebagian mendapatkan dana bantuan. Selain itu masalah pela­
pihak tidak konsisten. yanan dinilai kurang memuaskan masyarakat karena
lambatnya sistem pembagian dana bantuan, bahkan
Menko Perokonomian akan terus mengevaluasi harga kerap menimbulkan keributan dan kerusuhan.
BBM setiap 2 minggu sekali. Bahkan harga premium ke
depan dipatok tidak lebih dari Rp9.500. Pendapat anda? Pemerintah akan meninjau harga BBM 2 minggu sekali.
Itu berarti akan mengikuti harga pasar. Ke depan ma-

20 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015