Page 21 - MAJALAH 121

syarakat akan dihadapkan pada masalah fluktuasi har- merdeka berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945
ga BBM yang tak menentu. Tanggapan anda? sebagai landasan konstitusi. Menurut saya saat inilah
momentum untuk membangun kejayaan Indonesia di
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kebi­ tengah negara­negara di Eropa dan Amerika Serikat
jakan pemerintah di bawah komanda Menteri Pereko­ yang sedang dalam proses recovery akibat krisis yang
nomian Sofyan Djalil yang akan meninjau harga BBM melanda negara­negara di Eropa dan Amerika.
dua minggu sekali nampak jelas beliau akan menyerah­
kan harga BBM ke pasar. Itu artinya harga BBM akan Anda setuju BBM jenis premium dihapus?
disesuaikan dengan harga pasar dunia. Kebijakan ini
bisa bertentangan dengan putusan MK No.002/PUU­ Nah, pemerintah juga perlu hati­hati dalam merespon
I/2003 yang telah membatalkan khususnya pasal 28 rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak
ayat (2) UU Migas. dan Gas tentang penghapusan BBM premium. Kebi­
jakan ini bisa berakibat fatal apabila dilaksanakan seka­
Berdasarkan putusan ini, penentuan harga BBM (dalam rang. Masalahnya, Pertamina belum cukup memiliki
negeri) tidak boleh diserahkan kepada mekanisme kilang yang dapat memproduksi BBM jenis Pertamax
harga pasar bebas. Dengan demikian, jika pemerintah dengan standar RON 92. Maka bila kebijakan itu dite­
benar­benar menyerahkan harga BBM ke pasar, saya rapkan masalah yang fundamental adalah masalah ke­
khawatir pemerintah akan dituduh melanggar konsti­ tersediaan BBM.
tusi. Pemerintah harus lebih berperan dalam mengen­
dalikan harga BBM dalam negeri. Apalagi BBM meru­ Ujungnya paling­paling impor lagi yang akan mem­
pakan sumber daya alam strategis yang berpengaruh bebani keuangan negara. Selain itu, yang perlu diper­
luas terhadap kehidupan orang banyak. Maka menurut timbangkan adalah masalah harga BBM jenis Perta­
saya pemerintahan Jokowi­JK perlu hati­hati dalam max lebih malah. Maka bila tidak disubsidi tentu akan
mengambil kebijakan. Jangan terjebak oleh perangkap membebani masyarakat lagi. Kalaupun menurut tim
liberalisme yang sengaja didorong oleh kaum kapitalis. Reformasi Tata Kelola Migas pemerintah akan tetap
mensubsidi, pertanyaannya adalah seberapa besar nilai
Menurut saya, legitimasi yang diberikan rakyat ke­ subsidinya. Sementara, di satu sisi pemerintah cende­
pada pemerintahan saat ini harus menjadi modal un­ rung akan menyerahkan harga BBM ke pasar. Bukankah
tuk menegakkan kedaulatan kita sebagai bangsa yang ini suatu paradoks? (mh) foto: naefurodji/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 21