Page 26 - MAJALAH 121

PENGAWASAN

Diingat k a n kemba li, Dalam menangani kerusakan­keru­
semua harus merujuk sakan yang diakibatkan dalam ke­
pada Undang­Undang jadian bencana tersebut, ia menga­
yang berlaku dan harus mati hanya dilakukan tambal­sulam
diberda yakan. Aturan ha­ saja, dan tidak dilakukan secara ke­
rus dijadikan se bagai pe­ seluruhan sehingga perbaikannya
doman bagi kita semua, kurang maksimal.
dan tata ruang harus
diperdakan. Kemudian Contohnya, insfrastruktur jalan
setelah diperdakan di maupun yang lain, seharusnya di­
asistensi bentuk penge­ kerjakan secara serius dan secara
sahan perdanya itu, dan menyeluruh bukan dikerjakan se­
kalau sudah diperdakan perti main­main. Akibatnya ham­
harus ditaati . pir semua jalan yang rusak akibat
pasir tidak benar karena cara me­ terkena bencana sekarang menjadi
ngambil di lokasi yang tidak seha­ Antisipasi Jatuhnya Korban seperti kubangan kerbau yang bisa
rusnya. Seperti di bawah jembatan mengakibatkan membawa korban
yang akhirnya jembatan tersebut Sementara itu, anggota Komisi VIII manusia.
ambruk. DPR Endang Srikarti Handayani
mengatakan dalam penanganan Untuk itu, Endang Srikarti memin­
Namun karena menyangkut ma­ penanggulangan bencana harus ta kepada BNPB agar bekerja yang
salah kehidupan maka tugas peme­ mengacu kepada pokok persoalan lebih baik dan kongkrit serta harus
rintah daerah yang berkewajiban yaitu mengantisipasi jatuhnya kor­ ada target kapan akan dimulai dan
memberi sosialisai. Jika dilakukan ban. Mestinya Badan Nasional kapan dapat terselesaikan. Karena
terus menerus maka akan terjadi Penanggulangan Bencana (BNPB) jika anggaran tidak bisa diimple­
erosi. Begitupun jika masyarakat mengantisipasi setelah terjadinya mentasikan dan tidak mencapat
yang asal menebang pohon di hu­ bencana yang harus lebih fokus bu­ target, anggaran tersebut pastinya
tan dan tidak memperhatikan ba­ kan pada saat terjadi bencana. akan dikembalikan ke Pemerintah.
hayanya longsor, maka disiplin di
lapangan yang harus diterapkan. Endang Srikarti mengemukakan,
selama ini masyarakat sudah cukup
Pohon di hutan tidak boleh dite­ sabar dan selalu mematuhi aturan
bang sembarangan, kemudian di­ yang diterapkan pemerintah, na­
jadikan tempat atau rumah tinggal mun mereka merasa diabaikan dan
maka yang terjadi adalah potensi tidak mendapat perhatian secara
longsor dan erosi. Untuk itu tata penuh.
ruang harus konsisten diterapkan.
Sebetulnya yang dituntut masyara­
Banyak aturan yang dilanggar, kat cukup sederhana tidak berlebi­
seperti lokasi bukan merupakan han, yang penting mereka merasa
tempat hunian akan tetapi mere­ nyaman dan aman. Iapun mengkri­
ka tinggal di lokasi itu, kemudian tisi, masyarakat selama ini selalu
masyarakat menuding pemerintah. dituntut untuk taat aturan dan taat
DPR juga terkena imbasnya padahal pada hukum, akan tetapi petugas­
kewenangan untuk melarang ada nya sendiri tidak taat aturan dan
di daerah karena sudah masuk era tidak taat dengan hukum.
otonomi daerah.
Endang mengatakan, penanganan Akibatnya Undang­Undang yang
“Sekarang sudah era otonomi yang lebih fokus itu adalah harus sudah dibahas dan disahkan DPR
daerah, kewenangan­kewenangan memperhatikan dan memikirkan bersama­sama dengan Pemerintah
ada di daerah, kecuali lima sektor tentang psikologisnya, bukan ha nya dibongkar lagi karena dirasa ti­
dan selebihnya ada di Pemerintah pada saat kejadian yang disema­ dak sesuai lagi dengan kondisi dan
Pusat,” ungkapnya. ngati tetapi setelah terjadinya ben­ perkembangan di masyarakat. (Spy).
canalah yang harus lebih dipikirkan foto: iwan armanias/parle

26 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015