Page 24 - MAJALAH 121

SUMBANG SARAN

juga meningkat. Itulah sebabnya mengapa kita menun­ Pengalaman menunjukkan bahwa pengembagan energi
tut agar pemerintah mengalokasikan anggaran sek­ alternatif, terutama produksi BBN (biodiesel dan bio­
tor energi secara signifikan, tidak melulu dialokasikan solar) dan sel surya, tidak dapat berkembang karena
pada infrastruktur dasar, jalan desa, palabuhan, kema­ rendahnya harga BBM. Apalagi jika produksi BBN terse­
ritiman, dll. but tidak memperoleh subsidi. Padahal dengan cada­
ngan minyak yang hanya sekitar 3,7 miliar barel di satu
Kelima, Presiden dituntut untuk dapat mengendalikan sisi dan tingkat pertumbuhan konsumsi BBM nasional
alokasi dana penghematan subsidi BBM secara cermat sebesar 7­8% per tahun di sisi lain, maka penggunaan
dan sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Karena itu energi alternatif berupa EBT merupakan keharusan.
perlu disusun skala prioritas program pembangunan Karena itu, setelah selesai menyiapkan dan menjalan­
yang seharusnya dikordinasikan dan dipusatkan pada kan pola subsidi langsung tepat sasaran, yang sistemik,
lembaga yang relevan, yakni Bappenas. Seperti dising­ pemerintah perlu menetapkan harga BBM yang optimal
gung di atas, disamping sektor pangan, infrastruktur berdasarkan keseimbangan fiskal, ekonomi, industri
dasar dan maritim, sektor energi harus mendapat pri­ dan pengembangan EBT.
oritas dan anggaran yang signifikan dan harus pula di­
lakukan secara berkelanjutan. Sebagai penutup, perlu disadari bahwa permasalahan
sektor energi nasional sangat komplek dan memerlu­
Kerena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta kan penanganan yang komprehensif dan berkelanju­
jalan dan cetak tan serta komit­
b i r u p e m b a­ men yang tinggi.
ngunan sektor Menurut World
energ i jangka Energy Council,
menengah dan karena aspek­
panjang untuk aspek ketersedi­
menjadi rujukan aan, aksesabili­
bag i berbagai tas, daya­beli
program pelak­ dan pelestarian
s a n an secar a lingkungan yang
kontinu. Pro­ rendah, secara
gram­program global tingkat
tersebut harus ketahanan en­
mendapat komit­ ergi nasional kita
men pemerintah juga terus menu­
beserta alokasi run, yang saat
ang gar an se­ ini hanya berada
cara rutin setiap tahun, sehingga waktu penyelesaian, pada urutan ke 60. Karena itu, pemerintah dituntut
kapasitas produksi dan kebutuhan bauran energi dapat untuk tidak lagi menjadikan isu subsidi dan harga BBM
dicapai sesuai target. Penyelesaian road map dan blue sebagai objek untuk pencitraan, tetapi justru melaku­
print energi nasional merupakan langkah yang harus kan hal­hal yang produktif berupa penetapan dokumen
segera diambil jika ingin mencapai target bauran ener­ peta jalan dan cetak biru pengembangan sektor energi
gi, terutama untuk EBT, sebesar 23% pada 2025 sesuai untuk jangka menengah dan panjang. Selanjutnya do­
PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. kumen tersebut dijalankan dalam program­program
yang berkelanjutan yang dimulai dengan alokasi angga­
Keenam, berdasarkan pengalaman masa lalu yang ran sektor energi mencapai 20% dari dana penghemat­
telah berulang terjadi, masa turunnya harga minyak an subsidi BBM pada 2015 ini.
umumnya berlangsung sekitar 6 bulan hingga 1 tahun.
Karena itu pemerintah sebaiknya mengantisipasi “pu­ Sejalan dengan itu, guna tetap memberi perlidungan
lihnya” harga minyak dengan menyiapkan formula atau sosial yang berkadilan dan sistemik kepada masyarakat
besaran harga BBM yang optimal dan sistemik dengan yang membutuhkan, pemerintah harus menjalankan
mempertimbangkan aspek-aspek keseimbangan fiskal, pola subsidi langsung yang berkeadilan, tepat sasaran
pengaruh terhadap ekonomi dan industri, serta kebu­ dan andal, seraya menghilangkan duplikasi program
tuhan untuk mengembangkan EBT. se perti BLSM, BLT, serta kartu­kartu sosial berupa KIP,
KIS, dan KKS.

24 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015