Page 25 - MAJALAH 121

PENGAWASAN

Daerah Harus Konsisten

Dengan Tata Ruangnya

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, Indonesia merupakan

negara yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Beberapa potensi
tersebut antara lain adalah masalah banjir dan tanah longsor terutama di
musim penghujan.

erbagai bencana dan Ruangnya diperbaiki atau dibenahi, pentingan diri sendiri. “Marilah kita
kekeringan merupakan maka akan mengurangi terjadinya bangun bangsa ini dengan sema­
fenomena alam yang di­ bencana. ngat yang sangat terbuka, akunta­
Bhadapi beberapa daerah, bel sehingga semua langkah teru­
seperti Banjarnegara baru­baru ini, Pencegahan banjir, kata Muhidin, kur dan dipertanggung­jawabkan,”
dan kejadian seperti ini tidak akan masyarakat harus disiplin dalam se­ tegas dia.
bisa dicegah oleh siapapun. tiap perilaku kehidupan. Masyara­
kat bersama­sama pemerintah sa­ Pimpinan Komisi yang membida­
Menurutnya, pencegahan bencana ling bahu membahu dalam menjaga ngi infrastruktur ini berkeyakinan,
banjir dan longsor menjadi tang­ lingkungan sehingga musibah ban­ bahwa kita semua sudah bertekad,
gungjawab Pemerintah Daerah ma­ jir akan terhindari. kedepan akan memperbaiki jauh
sing­masing, seperti longsor yang lebih bagus lagi dengan tata cara
terjadi di Banjarnegara itu meru­ Yang terpenting, Pemerintah ha­ transparansi dan keterbukaan me­
pakan tanggungjawab Pemerintah rus sering mengingatkan dan me­ ngelola cara ini dengan baik, de­
setempat yang harus memberikan ngarahkan mereka untuk menjaga ngan sangat professional sehingga
sosialisasi. lingkungan agar tidak sampai ter­ hal­hal yang bisa merugikan ma­
jadi sesuatu yang mengakibatkan syarakat banyak akan terhindari.
Dalam menanggulangi bencana, kerugian materiil apalagi sampai DPR juga akan bekerja dengan
kata politisi Partai Golkar ini se­ menelan korban kematian. sedemikian rupa, menatap masa
benarnya jujur saja, seperti kejadian depan akan lebih baik.
di Banjarnegara itu sebenarnya bu­ Mengenai anggaran dia berharap
kan masalah Pemerintahan Pusat. bisa dikelola transparan dalam se­ Politisi Fraksi partai Golkar me­
Karena itu Daerah harus konsisten tiap kegiatan. Jangan ada lagi yang ngatakan, bahwa masyarakat dalam
dengan Tata Ruangnya. Kalau Tata bermain­main apalagi untuk ke­ mencari nafkah seperti penggali

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 25