Page 19 - MAJALAH 121

Karyono Wibowo

Ada Agenda Liberalisasi Energi

iapa pun yang sedang memerintah negeri ini, Asing. Akhirnya, modal asing menguasai sektor sum­
pasti akan dihadapkan pada persoalan subsidi ber daya alam strategis seperti minyak, gas bumi, dan
SBBM. Setiap presiden punya kecenderungan lain­lain.
mengurangi anggaran subsidi. Saat Presiden
Joko Widodo mengambil kebijakan me­ Semua itu menyebabkan runtuhnya ke­
naikkan harga BBM bersubsidi, tren daulatan negara, termasuk dianta­
harga minyak dunia sedang tu­ ranya adalah runtuhnya ketahan­
run. Ini keputusan yang terbu­ an energi yang berujung pada
ru­buru untuk mendapatkan ketergantungan impor BBM
ruang fiskal yang memadai. seperti yang terjadi saat
ini. Akibatnya, pemerintah
Parlementaria mene­ harus mensubsidi BBM
mui pengamat politik ratusan triliun setiap ta­
dan ekonomi Karyono hunnya. Kondisi terse­
Wibowo. Menurutnya, but tentu menjadi beban
anggaran subsidi yang negara. Karenanya, kebi­
mencapai Rp300 triliun, jakan menaikkan sekali­
memang, telah mem­ gus menurunkan harga
bebani APBN, sehingga BBM jadi pilihan pemerin­
pemerintahan Jokowi tak tahan Jokowi, karena saat
bisa leluasa membangun itu dihadapkan pada pilihan
program unggulan sesuai yang sulit.
kampanye politiknya. Namun,
ada yang perlu diwaspadai dari Menurut saya, siapapun yang yang
langkah Menko Perekonomian Sofyan memimpin negeri ini, ada kecende­
Djalil. Ia cenderung menyerahkan harga rungan kuat untuk mengurangi subsidi
BBM ke pasar bebas. Ini membahayakan kedaulatan BBM yang jumlahnya sekitar Rp300 triliun. Anggaran
energi. subsidi BBM sebesar itu memang cukup membebani
APBN kita. Kondisi fiskal saat Jokowi-JK dilantik kurang
Berikut ini petikan wawancara Parlementaria bersama memberikan ruang yang leluasa untuk melaksanakan
Karyono Wibowo, Direktur Indonesian Public Institute program pembangunan. Sementara, di satu sisi, Jokowi
yang direkam akhir Januari lalu. sudah berjanji di hadapan rakyat akan segera membuat
kebijakan pembangunan dengan tiga program utama
Pemerintah telah menaikkan sekaligus menurunkan yaitu, Program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan
harga BBM bersubsidi. Adakah yang salah dari kebi- Program Simpanan Keluarga Sejahtera.
jakan tersebut?
Namun, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di
Ini bukan salah atau benar. Jika ingin mencari kesala­ tengah menurunnya harga minyak mentah dunia dini­
han, kesalahannya ada di sektor hulu dan hilir. Kesala­ lai kurang tepat dan menuai protes dari masyarakat
han paling fatal yaitu tata kelola sumber daya energi dan DPR. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM
yang menyimpang dari amanat pasal 33 UUD 1945. Ke­ bersubsidi, saya juga berpendapat, kebijakan tersebut
salahan awal dimulai dari Orde Baru yang pertama kali saya nilai terlalu terburu­buru. Pasalnya, harga minyak
membuka pintu modal asing masuk ke Indonesia yang mentah dunia sedang mengalami tren penurunan yang
melahirkan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal diprediksi akan berlangsung cukup lama, sekurang­

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 19