Page 15 - MAJALAH 121

beralisme. Lewat skema baru pem­ banyak yang hidupnya semakin bersama tarif angkutan akibat ke­
berian subsidi yang dipatok sesuai tertekan karena dampak kenaikan naikan BBM, ternyata semuanya tak
harga keekonomian (mengikuti harga BBM yang sudah pasti meluas ikut turun, ketika harga BBM ditu­
harga pasar), pemerintah terang­ ke sektor­sektor lain. “Sementara runkan. Tampak ada salah kelola di
terangan menyerahkan hajat hidup mengomentari rencana pemerintah bidang energi.
rakyat Indonesia kepada liberal­ menerapkan kebijakan subsidi tetap
isme (pasar bebas). Ini juga tidak BBM, sambung Heri, justru bisa “BBM, memang, harus turun. Kalau
konsisten dengan cita­cita Trisakti berpotensi memberatkan kehidu­ tidak turun berarti ini negara gagal
yang dikampanyekan pendiri bang­ pan rakyat banyak. Apalagi, pola kelola. Harga crude oil sudah sem­
sa, Bung Karno. subsidi tetap tersebut tidak tertera pat mencapai USD 59 dan harga
dalam penyusunan APBN 2015. keekonomian BBM RON 92 men­
“Harga cabe, buah­buahan, gula, jadi Rp4.775 per liter semestinya,”
tomat, bawang, dan lain­lain sudah Secara terpisah, Ketua Komisi VI tandas Hafisz akhir Januari lalu.
telanjur naik. Ujungnya, logika pas­ DPR Achmad Hafisz Tohir (Dapil Sementara harga BBM versi peme­
ar akan konsisten bekerja de ngan Sumsel I) dalam siaran persnya yang rintah, lanjut politisi PAN ini, sebe­
caranya yang kejam, memangkas
habis rakyat lemah. Sebetulnya,
pemerintah tidak perlu bingung
dan harus tunduk pada liberalisme
kalau becus mengurus sektor migas
kita. Sektor hulu bangsa ini tidak
pernah berdaulat. Tapi, pemerintah
punya caranya sendiri. Dia memilih
konsisten untuk tidak konsisten,”
tandas politisi Dapil Jabar IV (Kota/
Kabupaten Sukabumi) ini.

Anggota Fraksi Gerindra tersebut
mengemukakan, dalam RAPBN­P
2015, asumsi harga minyak dunia
dipatok pemerintah sebesar USD
70 per barel. Itu berarti harga mi­
nyak mentah dunia cenderung tu­
run. Bahkan, oleh beberapa pakar,
harga minyak mentah dunia akan
terus mengalami penurunan karena diterima Parlementaria, menegas­ sar Rp6.500 untuk RON 88 sudah
faktor geopolitik, kelebihan suplai kan, ada dua kekeliruan pemerin­ melampaui hitungan harga pokok.
minyak, dan penurunan perminta­ tah ketika mengeluarkan kebijakan Ini bukti ketidakakuratan peme­
an. Ini semua akibat ekonomi global BBM bersubsidi. Pertama, menaik­ rintah.
yang sedang bergerak lambat. kan harga BBM saat crude oil (mi­
nyak mentah) dunia sedang turun. Kini, pemerintah harus kendalikan
Bagi Heri, pemerintah tak memi­ Itu melanggar UU APBN. Kedua, inflasi, naiknya harga komoditas,
liki dasar argumen yang logis un­ harga­harga kebutuhan pokok su­ dan menurunnya daya beli ma­
tuk menaikan harga BBM. Dalam dah telanjur melambung tinggi wa­ syarakat. Semua ini berujung pada
RAPBN­P 2015, pemerintahan lau pemerintah menurunkan kem­ melemahnya daya saing perekono­
Jokowi­Kalla akan menurunkan bali harga BBM. mian bangsa. Harga­harga kebutu­
anggaran subsidi BBM dari Rp276 han pokok termasuk tarif angkutan
triliun menjadi Rp56 triliun. Ala­ Kebijakan menaikkan harga BBM yang sudah telanjur melangit, bu­
sannya, alokasi subsidi BBM terus pada awal tahun ini merupakan tuh keseriusan pemerintah untuk
membebani APBN dari tahun ke ta­ langkah pragmatis pemerintah mengendalikannya. “Saat ini, me­
hun. untuk mendapat tambahan fiskal kanisme kontrol harga­harga ba­
dengan cara mudah, bukan dengan rang nyata­nyata tidak bisa diken­
“Di sini terlihat nyata ketidakber­ cara kreatif. Ketika harga­harga dalikan lagi,” kilah Hafisz. (mh) foto:
pihakan pemerintah pada rakyat kebutuhan pokok telanjur meroket iwan armanias, andri/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 15