Page 9 - MAJALAH 121

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Soal rencana pemerintah bahwa
Tohir (Dapil Sumsel I) menegaskan, harga premium akan dipatok tidak
ada dua kekeliruan pemerintah ke­ lebih dari Rp9.500/liter, menurut
tika mengeluarkan kebijakan BBM Kurtubi, kalau harga minyak dunia
bersubsidi. Pertama, menaikkan naik lagi di atas 100 US dollar, maka
harga BBM saat crude oil (minyak harga BBM di dalam negeri tidak
mentah) dunia sedang turun. Itu disubsidi bisa mencapai Rp12.000,
melanggar UU APBN. Kedua, har­ sehingga kalau dipatok Rp9.500 itu
ga­harga kebutuhan pokok sudah masih perlu subsidi dari pemerin­
telanjur melambung tinggi walau tah. “Hal­hal seperti itu saya pikir
pemerintah menurunkan kembali idenya bagus sebab nggak mung­
harga BBM. kin lagi kita terus menerus mem­
berikan BBM murah ke rakyat, se­
Kebijakan menaikkan harga BBM mentara produksi minyak rendah,”
pada awal tahun ini merupakan terang dia.
langkah pragmatis pemerintah
untuk mendapat tambahan fiskal “Kalau kebetulan minyak dunia tu­
dengan cara mudah, bukan dengan run seperti sekarang, nggak apa­
cara kreatif. Ketika harga­harga apa subsidi nol. Tetapi pada saat
kebutuhan pokok telanjur meroket harga melonjak lagi tiga kali lipat,
bersama tarif angkutan akibat ke­ premium bisa capai Rp13­14 ribu per
naikan BBM, ternyata semuanya tak liter. Maka, statemen untuk mema­
ikut turun, ketika harga BBM ditu­ tok harga premium tidak lebih dari
runkan. Rp9.500, saya dukung. Artinya har­
ga premium bisa menjadi Rp9 ribu,
“BBM, memang, harus turun. Kalau sebab kalau tidak disubsidi, bisa
tidak turun berarti ini negara ga­ menjadi Rp13 ribu,” kata Kurtubi
gal kelola. Harga crude oil sudah menambahkan.
sempat mencapai USD 59 dan harga
keekonomian BBM RON 92 menjadi Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya
Inkonsistensi Rp4.775 per liter semestinya,” tandas Yudha menegaskan, masalah BBM
Pemerintah Hafisz. Sementara harga BBM versi bersubsidi selalu jadi polemik dan
pemerintah, lanjut politisi PAN ini, perdebatan publik di setiap era
Hal yang sama dikemukakan Wakil sebesar Rp6.500 untuk RON 88 pemerintahan. Kasus ini selalu
Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan sudah melampaui hitungan harga berulang terjadi. Tarik menarik
dan mempertanyakan tim pena­ pokok. Ini bukti ketidakakuratan kekuatan politik antara DPR dan
sihat di lingkaran presiden. Kebi­ pemerintah. pemerintah pasti terjadi bila sudah
jakan pemerintah menaikkan dan menyangkut kebijakan harga BBM.
menurunkan harga BBM bersub­ Sementara politisi Partai Nasional Padahal, ada Bahan Bakar Gas (BBG)
sidi, memperlihatkan inkonsistensi Demokrat Kurtubi mengingatkan, yang menjadi alternatif paling mu­
pemerintah dalam merumuskan minyak mentah yang keluar dari rah yang belum tereksplorasi se­
kebijakan BBM yang sudah menjadi perut bumi hanya 400.000 barel cara maksimal.
hajat hidup rakyat Indonesia. per hari. Padahal, kebutuhan dalam
negeri 1,6 juta barel per hari. Hanya Bila BBM lebih banyak memiliki re­
Menurutnya, ketika harga BBM di­ seperempatnya yang dipenuhi oleh sistensi publik, BBG lebih murah
naikkan, gejolak ekonomi langsung produksi dalam negeri, sisanya im­ dan lebih ramah lingkungan. Me­
terasa di masyarakat. Harga kebu­ por. “Nah, dalam kondisi seperti ini nariknya lagi, BBG tidak mengun­
tuhan pokok dan tarif transportasi rakyat perlu diinformasikan bahwa dang banyak polemik. Ketersedi­
ikut melejit. Ironisnya, kebijakan kondisi minyak kita tidak seperti aannya pun melimpah di negeri ini.
menaikkan harga BBM bersubsidi dulu lagi. Sehingga kalau subsidi “Lalu, mengapa BBG belum menjadi
justru terjadi di tengah harga mi­ dikurangi atau dihapuskan seperti pengganti BBM seperti gas yang
nyak mentah dunia sedang mero­ premium ini, dananya bisa dialih­ berhasil menggantikan minyak
sot. Plus, kenaikan itu tidak dikon­ kan untuk infrastruktur,” katanya. tanah untuk rumah tangga,” ujar
sultasikan dulu dengan DPR. Satya mengingatkan. (mp,mh)

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 9