Page 38 - MAJALAH 87
P. 38
dan tahun ini menjadi 30 juta,” papar
Karding.
Penyempurnaan terhadap UU
Haji, saat ini Komisi VIII DPR RI se-
dang melakukan Rapat Dengar
Pendapat/Rapat Dengar Pendapat
Umum dengan seluruh instansi terkait
dan lapisan masyarakat untuk menca-
ri masukan bagi penyempurnaan dan
perubahan UU Haji tersebut.
Komisi VIII DPR RI juga akan
mendorong pemerintah untuk mem-
bentuk lembaga keuangan non bank
yang mengelola uang haji masyarakat
agar dapat dikelola dengan baik. “Hal
ini dimaksudkan agar ada nilai tam-
bah dan agar dana jamaah ini dapat
dikelola atau diinvestasikan dengan
baik seperti tabungan haji Malaysia,”
tegasnya.
Selain itu, Karding akan meminta
pemerintah khususnya Kementerian
Agama untuk memperbaiki kualitas
dan kuantitas pendidikan yang dike-
lola oleh Kementerian Agama terma-
suk pendidikan-pendidikan swasta.
Hal ini dimaksudkan karena ada-
nya perbedaan yang agak jauh dan
timpang antara pendidikan umum
dan pendidikan swasta yang dike-
lola Kementerian Pendidikan dengan
pendidikan yang dikelola Kemen-
terian Agama. “Hal ini penting kita
lakukan agar tidak ada diskriminasi,
dan tingkat pendidikan di tengah
masyarakat harus memiliki ilmu dan
karakter yang lebih baik,” kata ayah Di Kementerian sosial yang meru- “Dan Alhamdulillah DPR telah
dua anak ini. pakan nyawa pelayanan sosial, ada membuat satu UU bagi penanga-
Gradasi moral yang dialami banyak hal yang ingin Karding per- nan fakir miskin yang sudah disahkan
bangsa Indonesia akibat arus global- baiki, antara lain bagaimana meng- pada Juli tahun ini,” tambahnya.
isasi menurut Karding harus dijaga upayakan masyarakat mendapatkan Kalau di Badan Nasiopnal Pe-
termasuk akhlak anak-anak bangsa. haknya, mendapatkan pelayanan se- nanggulangan Bencana (BNPB),
Diperlukan peran penting kita di- cara baik dan bergerak dari zona ke- menurutnya banyak yang harus di-
dalam upaya bagaimana agar ma- miskinan menjadi tidak miskin. perbaiki. Sebagai negara yang rawan
syarakat ini memiliki pemahaman ke- “Ada program sosial yang kita se- bencana, harus diintegrasikan suatu
agamaan yang moderat. but Program Keluarga Harapan (PKH) sistem penanggulangan bencana.
“Ini penting supaya tidak tumbuh untuk menjaga ibu dan keluarga agar DPR telah mensahkan UU nomor
banyak radikalisme di negeri ini, radi- mencapai paling tidak dalam target 24 Tahun 2007 tentang Penanggula-
kalisme agama yang salah paham, fa- MDGs untuk kesehatan ibu dan anak ngan Bencana, dimana melalui UU ini
natik berlebihan sehingga munculah termasuk didalam pendidikannya. Lalu kita dapat melakukan perencanaan
terorisme, perkelahian antar agama kita sedang coba kembangkan pro- yang terpadu, terarah dan terkoordi-
atau mengatasnamakan agama,” pa- gram Kelompok Usaha Bersama (KUB) nasi dengan baik dalam menghadapi
par Anggota Executive Committee of yang memberdayakan masyarakat,” suatu bencana.
Young Liberal Democrats in Asia. terang Karding. “Kita sudah tahu banyak ben-
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
|
1
ARLEMENT
P
Edisi 87
