Page 33 - MAJALAH 87

LEGISLASI

telijen bisa bereaksi cepat dan akurat
dalam mendapatkan informasi terkait
kepentingan dan keamanan nasional,”
katanya.
Soal munculnya kontroversi di
kalangan masyarakat tentang disah-
kannya undang undang ini, Wawan
Purwanto menganggap hal itu adalah
hal yang biasa. Menurut dia kondisi
itu merupakan sifat hakiki dari sebuah
undang undang, dimana tidak bisa
menyenangkan semua pihak. “Jus-
tru dengan adanya undang undang
tersebut maka kerja intelijen yang
selama ini dianggap melanggar Hak
Asasi Manusia (HAM) dengan sen-
dirinya bisa dikoridor dengan adanya
undang undang itu,” ujarnya.
Dukungan atas disahkannya Un-
dang Undang Intelijen Negara juga
datang dari Fraksi Partai Keadilan Se-
jahtera (FPKS), Anggota Komisi I DPR
dari FPKS Mohammad Syahfan Badri
Sampurno mengapresiasi atas disah-
kannya undang undang tersebut. Bagi
Syahfan, undang undang ini sebagai
payung hukum dalam menjamin ter-
ciptanya keseimbangan antara ke-
Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita
amanan nasional dan kebebasan ma-
syarakat sipil.
ejumlah kalangan menilai ke- jakarta beberapa waktu yang lalu. “Saya sangat mengapresiasi telah
beradaan Undang Undang Inteli- Meski begitu, menurut Wakil Ke- disahkan RUU Intelijen Negara men-
Sjen Negara sangat dibutuhkan tua Komisi I DPR dari Fraksi Partai jadi undang undang. Ke depan un-
di tengah mulai munculnya anca- Golkar (FPG) Agus Gumiwang Kar- dang undang ini akan menjadi pa-
man keamanan terhadap masyarakat tasasmita mengakui undang undang yung hukum bagi pemerintah untuk
dan negara yang marak belakangan ini masih memiliki beberapa kontro- menjamin keamanan nasional dan ke-
ini seperti halnya aksi terorisme dan versi. ”Rancangan Undang-Undang bebesan masyarakat sipil.” ujar Syah-
aksi bom bunuh diri. Undang Undang Intelijen Negara ini memuat substansi fan dalam rapat paripurna, di Gedung
yang baru saja disahkan itu juga di- yang banyak mendapatkan perde- DPR, Jakarta, Selasa (11/10).
anggap sebagai pilihan terbaik dari batan publik,” ujar Agus saat mem- Anggota DPR dari daerah pemili-
yang terburuk dari sebuah sebuah bacakan laporan Komisi dalam rapat han (dapil) Provinsi Bengkulu ini, juga
Undang Undang Intelejen. paripurna di Gedung DPR, pada tang- menegaskan bahwa Penyusunan RUU
“Dimana pun negara di dunia, un- gal 11-10-2011. Intelijen Negara hingga menjadi un-
dang-undang intelijen dan intelijen Agus Gumiwang mengatakan ma- dang undang merupakan salah satu
negara pasti ada sebagai antisipasi teri krusial yang mendapatkan resis- tahap penting dalam proses refor-
atas ancaman keamanan terhadap tensi tinggi dari masyarakat adalah masi intelijen yang diharapkan mem-
masyarakat dan negara itu sendiri. soal penyadapan, pemeriksaan aliran berikan landasan yuridis formal dalam
Ini adalah pilihan terbaik agar inteli- dana, dan penggalian informasi se- mewujudkan akuntabilitas dan profe-
jen mempunyai payung hukum dalam cara mendalam. Soalnya, kewenangan sionalitas intelijen di Indonesia.
bekerja dan rambu-rambu yang wajib itu terkait dengan nilai-nilai demokra- Karena itu, menurut dia semua pi-
diindahkan oleh pelaksana fungsi- si, supremasi hukum, serta pengakuan hak harus mengawal undang undang
fungsi intelijen di negeri ini,” kata dan penghormatan terhadap hak asa- ini agar tercipta negara yang kuat, ter-
pengamat intelijen Wawan Purwanto, si manusia. tib dan tentram. “Kalaupun ada pihak-
dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, “Kewenangan ini perlu agar in- pihak yang merasa masih ada bagian

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |