Page 34 - MAJALAH 87

BIN untuk jangka waktu paling lama
“Saya sangat mengapresiasi enam bulan dan dapat diperpanjang
telah disahkan RUU sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Intelijen Negara Selain itu, undang-undang ini juga
menjadi mengatur soal kategori rahasia inteli-
undang undang. jen, diantaranya yaitu soal informasi
yang membahayakan pertahanan
dan keamanan negara, informasi soal
harta kekayaan alam Indonesia yang
masuk kategori dilindungi keraha-
siaannya, informasi yang merugikan
ketahanan ekonomi nasional, infor-
masi yang merugikan kepentingan
politik luar negeri dan hubungan luar
negeri, informasi yang membaha-
yakan sistem intelijen negara, infor-
masi soal agen, akses dan sumber
intelijen, dan informasi yang memba-
hayakan keselamatan agen intelijen,
sekaligus informasi soal rencana atau
pelaksanaan fungsi intelijen.
Namun begitu, rahasia intelijen
ini juga diatur masa kedaluwarsanya.
Dalam undang-undang ini disebutkan
bahwa masa retensi atau kedaluwarsa
rahasia negara itu selama 25 tahun.
Namun dapat diperpanjang dengan
persetujuan DPR.
Hal krusial lainnya soal pemida-
naan. Dalam undang-undang ini, se-
Anggota Komisi I DPR RI, Mohammad Syahfan Badri Sampurno
tiap orang yang membocorkan, men-
dari undang undang ini yang belum Negara (BIN) tidak diberi wewenang curi, atau membuka rahasia intelijen,
sempurna dan sesuai harapan, silah- untuk menahan dan menangkap dapat dikenakan pidana. Kepada
kan di uji melalui mekanisme judicial orang yang merupakan ranah pe- anggota intelijen yang membocorkan
review di Mahkamah Konstitusi,” ka- negakan hukum. rahasia intelijen, akan mendapatkan
tanya. Walhasil, kewenangan itu diganti- tambahan pidana sebesar sepertiga
Terkait adanya resistensi tinggi kan dengan kewenangan penggalian
dari masyarakat adalah soal pen- informasi. Penggalian informasi ini,
yadapan, pemeriksaan aliran dana, menurut Agus Gumiwang dilakukan
dan penggalian informasi secara untuk fungsi intelijen dan bukan pe-
mendalam dalam undang undang, negakan hukum. ”Antara lain pengin-
dalam sejarah pembahasannya, Agus taian, penjejakan, pengawasan, pe-
Gumiwang Kartasasmita mengatakan nyusupan, pemeriksaan aliran dana,
bahwa pemerintah pada awalnya me- atau penyadapan,” jelasnya.
minta agar intelijen diberi wewenang Dalam undang undang itu, Komisi
agar bisa memeriksa secara intensif I DPR juga memberikan pembatasan
terhadap orang yang diduga terkait kewenangan terhadap intelijen. Mi-
dengan terorisme, separatisme, spio- salnya, kewenangan penyadapan ha-
nase, dan sabotase, yang mengancam rus memperhatikan Undang Undang
keselamatan dan keamanan nasional. HAM, Undang Undang Informatika
Tapi setelah perdebatan panjang, dan Transaksi Elektronik, Undang Un-
Komisi I DPR kata Agus Gumiwang dang Telekomunikasi, dan putusan
tidak setuju dengan kewenangan ini. Mahkamah Konstitusi. “Penyadapan
Dengan penolakan itu, Badan Intelijen dilakukan dengan perintah Kepala
Pengamat Intelijen Wawan Purwanto

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |