Page 31 - MAJALAH 87

LEGISLASI

“Hal ini agar semangat keter- atas tindakan yang dilakukannya se- buh kembang anak. Jangan sampai
paduan penanganan ada dalam satu perti anak dianggap jahat, sehingga alasan anggaran menjadi lagu lama
tarikan nafas dalam RUU ini. Percuma lebih baik untuk menghindarkannya yang terus diputar ulang. Selain itu,
membuat aturan penegakan hukum, ke luar sistem peradilan pidana. Di- LPKA sebagai tempat anak menjalani
jika pencegahan diabaikan. Juga tidak versi dilakukan dengan alasan untuk masa pidananya dan LPAS sebagai
ada gunanya menempatkan anak di memberikan suatu kesempatan ke- tempat sementara anak menunggu
Lapas khusus anak, ketika keluar dari pada pelanggar hukum agar menjadi selama proses peradilan berlangsung
Lapas, diberi stigma (pelabelan nega- orang yang baik kembali melalui jalur harus wajib mengutamakan kepenti-
tif) oleh masyarakat,”paparnya. non-formal dengan melibatkan sum- ngan terbaik untuk anak.
Kedua, perlu digarisbawahi, se- ber daya masyarakat. Namun, adanya Kelima, perlunya melibatkan pe-
mangat RUU ini harus sebisa mung- proses di luar peradilan ini bisa di- ran serta masyarakat untuk mengawa-
kin menjauhkan atau menghindarkan manfaatkan aparat untuk melakukan si pelaksaaan perlindungan anak. Se-
anak dari hukuman kurungan (tahan- jual beli kasus. Oleh karena itu, perlu lama ini, penyimpangan dalam proses
an anak). Untuk itu diperlukan upaya juga diatur bagaimana mencegah be- hukum sering diketahui dari informasi
diversi atau penyelesaian perkara anak serta sanksinya. dari media massa. Oleh karena itu,
di luar proses peradilan pidana. Ketiga, jika upaya diversi ti- perlu dibuat mekanisme pengawasan
Tindak pidana yang dilakukan dak berhasil dilakukan, maka dalam agar dalam pelaksanaanya bisa ter-
oleh anak bukan murni berdasar mo- RUU ini, anak tetap harus terjamin pantau bagaimana praktik perlindun-
tif si anak sendiri, melainkan karena hak-haknya selama menjalani proses gan anak dilaksanakan sesuai dengan
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan peradilan. Tentunya agar bisa ber- tujuannya.
yang turut dikonstruksi oleh orang jalan baik, harus didukung melalui “Bagaimanapun anak adalah
dewasa. Oleh karena itu penting un- penguatan kapasitas aparat penegak aset peradaban. Benih-benih tu-
tuk menempatkan anak bukan seba- hukum khusus anak. Dalam hal ini nas penerus cita-cita bangsa jangan
gai subjek kejahatan melainkan kor- pemerintah wajib menyelenggarakan sampai tumbuh menjadi pohon yang
ban, yang juga harus dilindungi. pendidikan dan pelatihan bagi aparat menghasilkan buah kejahatan. Tugas
Konsep diversi didasarkan pada penegak hukum secara terpadu. Hal dan tanggung jawab kita untuk mem-
kenyataan bahwa proses peradilan ini untuk mencegah penyelewengan berikan ‘tanah, pupuk dan lingkungan’
pidana terhadap anak pelaku tindak ataupun tindakan tidak profesional yang baik agar bangsa kita punya ge-
pidana melalui peradilan lebih ba- aparat dalam menangani kasus anak. nerasi dengan akar kepribadian kokoh
nyak menimbulkan bahaya daripada Keempat, lanjutnya, komitmen yang menghasilkan buah karya terbaik
kebaikan. Alasan dasarnya adalah pemerintah untuk membangun LPKA dalam mewujudkan cita berbangsa
dampak stigmatisasi terhadap anak dan LPAS yang nyaman untuk tum- dan bernegara,”tandasnya. (as)

Menteri dan jajaran Kepmenkumham dalam pembahasan RUU Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |