Page 30 - MAJALAH 87

erlindungan ini dijamin dalam
pasal 28 B ayat (2) UUD NRI
P1945 yang berbunyi, “Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta ber-
hak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.” Dengan demikian,
anak mempunyai hak konstitusional
atas kelangsungan hidup (rights to
life and survival), hak tumbuh dan
berkembang (rights to development),
dan hak perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.
Menurut Komisi III DPR Achmad
Basarah (F-PDIP), Semangat perlin-
dungan ini harus kita pandang se-
bagai suatu keharusan melihat kon-
disi anak, yang secara jasmani dan Anggota Komisi III saat rapat pembahasan RUU Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
rohani belum mampu untuk melind- bangsa.
ungi dirinya sendiri dari lingkung- Pengabaian negara terhadap
an yang kadang membawa dampak perlindungan anak, lanjutnya, terlihat
negatif. Karena rentannya posisi anak dalam kasus-kasus hukum banyaknya
tersebut, lanjutnya, maka diperlukan tahanan anak yang digabung de-
jaminan perawatan dan perlindu- ngan orang dewasa, kekerasan selama
ngan khusus termasuk perlindungan proses pidana, minimnya lapas khusus
hukum melalui RUU Sistem Peradilan anak, minimnya penegak hukum yang
Pidana Anak (SPPA) punya kapasitas perlindungan hak
“Selama ini perlindungan hukum anak dan lemahnya peraturan perun-
untuk anak, khususnya anak yang dang-undangan yang pro terhadap
memiliki kasus hukum, posisi negara kepentingan terbaik anak.
justru mengabaikan dalam memenuhi Komisi Perlindungan Anak In-
tanggung jawabnya melindungi donesia (KPAI) menyebutkan, ta-
anak,”papar anggota dari Dapil Jatim hun 2010 terdapat 7.300 anak yang
III ini. bermasalah dengan hukum. Jumlah
Data Kementerian Pemberda- tersebut dinilai memprihatinkan. Se-
yaan Perempuan dan Perlindungan banyak 5.685 dari 7.300 anak itu kini Anggota Komisi III DPR Achmad Basarah
Anak (KP3A) menyebutkan, antara ditahan 16 lembaga pemasyarakatan hukum pidana.
tahun 2009 hingga Juli 2010 terdapat anak. Sementara sisanya ada di lapas “Dalam RUU yang sedang diba-
6.273 anak yang mengalami masalah dewasa dan tempat tahanan lainnya. has bersama antara Komisi III DPR
hukum. Angka yang tentunya tidak Semua kondisi tersebut menggam- dan pemerintah terdapat beberapa
bisa kita pandang sebelah mata. barkan tidak adanya suatu komit- konsep penting yang bisa menjadi
Dia mengatakan, cara pandang men yang kuat dari pemerintah untuk terobosan seperti restorative justice,
negara terhadap pemenuhan hak-hak mewujudkan perlindungan anak yang diversi, aparat penegak hukum khu-
anak cenderung berada dalam pers- manusiawi. sus anak dan Lembaga Pembinaan
pektif dikotomi antara “cost” dan “as- Kondisi buramnya potret per- Khusus Anak (LPKA),”jelasnya.
set”. Perspektif anak sebagai “cost” lindungan anak kini coba diatasi de- Ada beberapa hal yang seyog-
cenderung mengabaikan hak anak ngan revisi terhadap Undang-undang yanya menjadi perhatian kita bersama
karena dianggap orang yang butuh nomor 3 tahun 1997 tentang Per- agar semangat perlindungan demi ke-
biaya besar yang harus dikeluarkan lindungan Anak dengan nama RUU pentingan terbaik anak bisa terwujud.
oleh negara. Berbeda halnya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Revisi Pertama, sistem peradilan pidana anak
perspektif “asset” yang meletakkan ini dilatarbelakangi belum terakomo- harus kita letakkan sebagai keseluru-
anak sebagai modal potensial yang dasinya dan belum komprehensifnya han proses penyelesaian perkara mu-
jika dilindungi maka akan menjadi perlindungan kepada anak yang ber- lai pencegahan, penyelidikan, sampai
investasi di masa depan bagi sebuah hadapan dengan hukum, khususnya tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1