Page 28 - MAJALAH 87
P. 28

Esential Force (MEF) pemerintah harus   demikian hal ini akan berimbas pada
            mengedepankan  faktor  kemampuan   penyerapan  tenaga  kerja  dalam  ne-
            mencegah kekuatan musuh, itu yang   geri untuk pengerjaan produksi alut-
            utama  dalam  peremajaan  Alutsista.   sista  yang  menjadi  kebutuhan  TNI
            Kemudian, lanjut Enggar, Pemerintah   saat ini,”tegasnya.
            harus memprioritaskan belanja Dalam   Wakil  Ketua  Komisi  I  DPR  Agus
            Negeri.  sementara  untuk  Pembelian   Gumiwang Kartasasmita (F-PG) men-
            Luar  Negeri  (PLN)  dengan  cara  me-  gatakan, Keperluan  dan  belanja  MEF
            manfaatkan bank Indonesia yang be-  diprioritaskan  bagi  Industri  dalam
            rada  di  Indonesia  dalam  bentuk  sin-  negeri  yaitu  BUMD  namun  diperbo-
            dikasi.                           lehkan  membeli  bila  tidak  dapat  di-
               Dia  mendesak  pemerintah  men-  produksi  dalam  negeri.    “Berbicara
            dorong  industri  dalam  negeri  den-  Industri dalam negeri tentu akan me-
            gan  memprioritaskan  lokal  konten.   nyerap tenaga kerja, berkaitan dengan
            “Lokal  konten  harus  diperhatikan   MEF  penting  membelanjakan  APBN
            dalam  pembelian  Alutsista  dan  kita   untuk industri dalam negeri yang uta-
            mengharapkan dapat tercapai dalam   ma  memperhitungkan  alutsista  yang
            RAPBN 2012,”jelasnya.             memiliki efek deterant bagi potensial
               Sementara,  Ketua  Komisi  I  DPR   musuh kita,”jelasnya.                Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso
            Mahfudz Siddiq mengatakan, hingga    Kedua  faktor  efek  deterant  dan
            2014, Kementerian Pertahanan (Kem-  Industri dalam negeri, harus menjadi   Menurutnya,  DPR  akan  mengu-
            han)  membutuhkan  anggaran  men-  faktor  utama  dalam  membelanjakan   payakan  beberapa  macam  skema
            capai  Rp  150  triliun.  Namun,  hingga   anggaran.  “Kita  melihat  anggaran   seperti  multi  year,  karena  itu  kita
            tahun  2011  ini,  dari  total  kebutuhan   APBN 2012 memang tidak hanya di-  memperkirakan pada tahun 2014 su-
            anggaran  untuk  terpenuhinya  Mini-  peruntukkan  bagi  Alutsista  tetapi   dah mencapai MEF. “Pemerintah SBY
            mum  Essential  Force  (MEF),  be-
            lum mencapai 30 persennya.
               “Sehingga   alokasi   untuk
            Dephan pada RAPBN 2012 sebe-
            sar  Rp  64,4  triliun  itu  sesung-
            guhnya sebagai bagian skenario
            untuk  tercapainya  MEF  hingga
            2014,” ujar Mahfudz Siddiq.
               Mahfudz  menjelaskan,  guna
            tercapainya renstra hingga 2014,
            perlu kebijakan politik anggaran
            untuk  bisa  menambah  angga-
            ran di Kemhan, khususnya untuk
            keperluan alutsista tersebut.
               Mahfudz mengatakan, Komi-
            si  I  telah  mempunyai  kebijakan
            politik  bahwa  modernisasi  alut-
            sista  TNI  itu  juga  harus  dido-
            rong dengan melibatkan industri
            strategis dalam negeri. Diharap-
            kan,  hal  itu  akan  memberikan
            dampak secara ekonomi dan ke-
            sejahteraan karena akan banyak
            menyerap  tenaga  kerja  dalam    Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) bersama dengan Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq (kiri)
            negeri sendiri.
               “Makanya  kemarinkan  telah  kita   ULP,”jelasnya.  Dia  juga  menambah-  terlihat ingin memberikan warisan ke-
            dorong  sekitar  Rp  1,3  triliun,  itu  be-  kan,  Alutsista  Indonesia  masih  jauh   pada penerus bangsa bahwa MEF kita
            lanja  alutsista  di  dalam  negeri  yaitu   sekali dari MEF artinya masih dibawah   sudah  tersedia  tinggal  ditingkatkan
            di PT DI, PT PAL, PT Pindad. Dengan   50 persen                      kapasitas MEF kedepannya. (si)



                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33