Page 44 - MAJALAH 87
P. 44
Zainudding. sahaan swasta yang diberikan izin KP seluas 24.751 Ha. (wilayah sengketa)
Sementara itu, Dirut PT Bukit oleh Bupati Lahat untuk menghenti- di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
Asam Sukrisno juga meminta kepada kan penambangan atau untuk mem- kepada kelia perusahaan penamban-
pemerintah Sumatera Selatan dan peroleh Izin Usaha Pertambangan gan, tegas Sukrisno.
pemerintah Kabupaten Lahat un- (IUP) di wilayah sengketa sehingga Sukrisno juga menegaskan, bah-
tuk menghentikan semua kegiatan ada keterangan hukum. PT BA juga wa gugatan tersebut diajukan ter-
penambangan yang dilakukan oleh mengajukan gugatan yang didaftar- hadap Kepala Dinas Pertambangan
sedikitnya lima perusahaan swasta kan ke Pengadilan Negeri Lahat (Reg dan Energi Kabupaten Lahat, serta
antara lain, PT Mustika Indah Per- Nomor 04/Pdt.P/2008) pada 31 Janu- Kepada Kepala Dinas Pertambangan
mai (MIP), PT Bukit Bara Alam (BBA), ari 2008 lalu, ungkap Sukrisno. dan Pengembangan Energi Sumatera
PT Muara Alam Sejahtera (MAS), PT Dirut PT Bukit Asam Sukrisno Selatan, setelah melalui proses per-
Bara Alam Utama (BAU) dan PT Bumi juga menegaskan, bahwa pengajuan sidangan dan permintaan banding,
Merapi Energi (BME). gugatan berdasarkan atas perbua- gugatan tersebut kina sudah masuk
Sukrisno juga mengatakan, Ber- tan melawan hukum (PMH) yang ke tahan kasasi dengan permintaan
dasarkan fakta-fakta yang ada, PT BA dilakukan Bupati Lahat terkait izin peninjauan kembali (PK) dari semua
juga meminta agar pemerintah Ka- Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi pihak yang bersengketa, tandas
bupaten Lahat, Pemerintah Provinsi (KW.97PP0350) seluas 26.760 Ha. Dan Sutrisno.(Spy)
Sumatera Selatan, serta semua peru- KP eksplorasi (KW.DP.16.03.04.01.03)
Panja Lingkungan Hidup Kawasan Danau
Tinjau 1 Danau Prioritas di Indonesia
Panja Lingkungan Hidup Komisi VII DPR akan memprioritaskan kunjungan pada 15
danau prioritas di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Komisi VII DPR melakukan kunlap
ke Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kaltim, diantaranya melihat langsung
kondisi Danau Semayang, Melintang dan Jempang.
Kondisi ekosistem perairan danau
kita saat ini cenderung mengala-
“mi degradasi karena masih belum
maksimalnya upaya pengelolaan eko-
sistem danau serta masih kuatnya ego
sektoral yang kesemuanya itu berim-
plikasi pada koordinasi yang tidak
berjalan sebagaimana mestinya,” kata
ketua tim rombongan Sutan Sukar-
notomo (F-PD), saat Kunlap ke Kaltim
baru-baru ini.
Akibatnya, lanjut Sutan, fungsi
dari danau sebagai supply air bersih
bagi masyarakat disamping fungsi-
fungsi lainnya tidak bisa termanfaat-
kan dengan baik.
Ia menambahkan, keberadaan
danau sebagai sumber daya air telah
banyak mengalami kerusakan akibat Tim Panja Lingkungan Hidup Komisi VII DPR meninjau Danau Semayang, Melintang dan Jempang di Provinsi Kaltim
pencemaran, perubahan fungsi tata kait upaya penyelamatan danau kita gunaan Sumber Daya Air, dan Pen-
guna lahan atau dikarenakan pengelo- telah memiliki UU No.7 Tahun 2004 gendalian Daya Rusak Air,” tegasnya.
laan yang kurang tepat. “Padahal, ter- tentang Sumber Daya Air, Pendaya- Menurutnya, konservasi Sum-
| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 87
1
ARLEMENT
P
