Page 48 - MAJALAH 87

Wa Ode Nurhayati

Soroti Kasus Pertambangan Sultra

Wa Ode Nurhayati (F-PAN) menyoroti persoalan kasus pertambangan
di Provinsi Sultra, pasalnya, banyak terjadi pengaduan penyerobotan lahan tanah di
Konawe Selatan dan aduan masyarakat terhadap lahan tersebut.

Selain itu masyarakat juga mel- “Humas dari perusahaan tambanglah
aporkan adanya praktek-praktek yang langsung menginventarisir, ke-
“perusahaan tambang yang meru- mudian perusahaan tambang dalam
gikan rakyat, misalnya CSR itu yang rangka menjawab seluruh agenda
seharusnya ditujukan langsung ke- daerah disitu mereka membentuk tim
pada masyarakat tapi ini pada prak- pengawas sendiri, yaitu tim pengawas
teknya diserahkan kepada pemerin- bersama jajaran Pemda,” jelasnya.
tah, nanti pemerintah yang kelola,” Menurutnya, sudah seharusnya
ungkapnya saat kunjungan spesifik ke dipikirkan pos pembangunan dan pos
Provinsi Sultra baru-baru ini. rakyat dari program CSR perusahaan
Menurutnya, meskipun secara tambang. Khusus Pemda, paparnya,
hukum perusahaan tambang tidak sudah ada bagian dari dana bagi hasil
melanggar namun hendaknya men-
dengarkan aspirasi masyarakat sekitar
sesuai dengan konsep pertambangan
dalam program CSR tersebut.
Di Sultra, lanjut Wa Ode, banyak
terjadi persoalan politis, ia mencon-
tohkan, ketika ada laporan tentang
tambang di Kolaka yang hampir seba-
gian besar itu masuk kawasan hutan
ternyata tidak ada. “Ketika saya per-
tanyakan kepada Dinas Pertamban-
gan ternyata tidak ada itu,” jelasnya.
Ia menghimbau kepada pemer-
intah daerah (Pemda) untuk menyiap-
kan regulasi yang baik agar aktivitas
pertambangan di Sultra itu berguna
Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR Wa Ode Nurhayati saat meninjau lahan masyarakat di Sultra
bagi masyarakat sekitar dan Pemda.
“Kita juga harus bisa memberikan (DBH) yang dikirim langsung dari pu- juga harus dievaluasi, pendapatannya
pemahaman yang baik kepada ma- sat. “Makanya penting disiapkan pos berapa sih setelah ada perusahaan
syarakat ketika ada eksplorasi. Tentu- langsung dan pos pengawasan, pos tambang, menurun atau bertambah.
nya pemahaman yang baik ini dengan pengawasan dilakukan oleh siapa, ya.. Itu yang harus diperhatikan oleh kita
tidak mengorbankan agenda-agenda dilakukan oleh Pemda dan perusa- semua,” tuturnya.
kerakyatan yang ada disekitarnya,” haan tambang,” jelasnya. Dia menambahkan, harus diban-
tuturnya. Ia mengusulkan perusahaan tam- gun semangat yang sama baik pada
Terkait dengan persoalan CSR, bang membenahi dan menampung level eksekutif, legislatif maupun rakyat
Wa Ode Nurhayati mengatakan, per- aspirasi masyarakat lokal dengan yang bertujuan membangun regulasi
soalan masyarakat sekitar harus di melakukan pemberdayaan masyarakat yang baik hingga tidak ada yang dikor-
generalisir dengan cara perusahaan yang berdampak langsung terhadap bankan. Selain itu jangan sampai adan-
tambang terjun langsung kelapangan pendapatan asli masyarakat sekitar. ya provokasi-provokasi yang dilakukan
jadi tidak memakai perantara lagi. “Persoalan pendapatan masyarakat perusahaan tambang.(iw)/foto:iw/parle.

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 87
1
ARLEMENT
P