Page 52 - MAJALAH 87
P. 52

Menteri Luar negeri Marty Natalegawa (kiri), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah), dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan)
                 omisi I Dewan Perwakilan Rak-  tahankan wilayah kedaulatan Negara   Natalegawa,   Menteri   Pertahanan
                 yat  Republik  Indonesia  me-  Kesatuan  Republik  Indonesia,”  tegas   Purnomo  Yusgiantoro,  Panglima  TNI
            Kngadakan  Rapat  Kerja  dengan   Ketua komisi I Mahfud Siddiq setelah   Laksamana  Agus  Suhartono,  dan
            Pemerintah,  khusus  membahas  me-  mengadakan  Rapat  Kerja  Tertutup   Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
            ngenai  permasalahan  atas  penge-  dengan  Menteri  Luar  Negeri  Marty   Selasa (18/10) di Senayan, Jakarta.
            lolaan    wilayah    perbatasan      antara
            Indonesia dengan malaysia di Provinsi
            Kalimantan  Barat  dan  pengelolaan
            wilayah perbatasan lainnya serta solusi
            penyelesaian terhadap permasalahan
            tersebut ditinjau dari aspek diplomasi
            luar negeri, aspek hukum, serta aspek
            pengelolaan daerah perbatasan.
               Pada Raker tersebut, Komisi I DPR
            RI dan Pemerintah sepakat untuk di-
            lakukan  kajian  dan  verifikasi  secara
            lebih  mendalam  dan  komprehensif
            terhadap  temuan  yang  mengindika-
            sikan  perbedaan  garis  batas  wilayah
            di Tanjung Datu dan Camar Bulan de-
            ngan peta hasil Memorandum of Un-
            derstanding (MoU) tahun 1978 antara
            Pemerintah RI dan Malaysia.
               “DPR RI dan Pemerintah berkomit-
            men  dan  konsisten  untuk  memper-







                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                             1

                                                                                             Edisi 87
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57