Page 53 - MAJALAH 87
P. 53
SOROTAN
tasan, namun lebih dari itu perlu ada
pengelolaan yang berkesenambungan
dan komprehensip sesuai dengan ke-
inginan dan ke-khasan wilayah, khu-
susnya yang memiliki potensi sumber
daya alam melimpah.
Selain itu, pendekatan pengelolaan
wilayah perbatasan saat ini lebih pada
sekedar pendekatan keamanan (se-
curity approach), belum focus, masih
parsial, yang nampak pada instansi
dan lembaga yang memiliki keterkai-
tan belum berjalan bersama dan ter-
koordinasi secara integral.
Sebenarnya kita sudah memiliki
perangkat perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan wilayah perba-
tasan, yakni No. 43 Tahun 2008 ten-
tang Wilayah Negara, namun undang-
undang ini masih sangat normatif dan
substansinya belum bersifat aplikatif
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Siddiq (kiri)
dan dapat menjawab tantangan-
Komisi I juga akan membentuk pertahankan kedaulatan negara Indo- tantangan perbatasan masa kini.
tim yang akan melakukan survey nesia adalah harga mati dan tidak ada Untuk itu ke depan, sudah saatnya
langsung ke lokasi wilayah di perba- kompromi lagi. kita membuat UU yang secara khusus
tasan. Tim ini akan berjalan sepanjang mengatur pengelolaan wilayah per-
ada proses pengkajian dan verifikasi Perlu UU Pengelolaan batasan. Suatu UU yang esensinya
pemerintah berjalan. “Dalam waktu Perbatasan menggabungkan pendekatan ke-
dekat akan kita jadwalkan dan agen- Menghadapi persoalan perba- amanan (security approach) dengan
dakan karena itu adalah bagian dari tasan, Anggota Komisi II DPR RI Paula pendekatan kesejahteraan (prosper-
proses verifikasi,” kata Mahfud. Sinjal dari Fraksi Partai Demokrat me- ity approach). “UU yang seharus-
Mahfud menjelaskan, Pemerintah mandang serius permasalahan ini. Dia nya dapat menjadi landasan bagi
berpegang pada MoU antara Indone- mengatakan perlu adanya Undang- terwujudnya peningkatan kehidupan
sia dan Malaysia yang dibuat Agustus Undang Pengelolaan Perbatasan. sosial-ekonomi dan ketahanan so-
1976 dan November 1978. Berdasar- Saat diwawancarai Parlementaria, sial masyarakat, terkelolanya potensi
kan MoU itu, kata dia, memang tidak Paula mengatakan Belum lama ini kita wilayah, dan ketertiban serta keama-
ada pergeseran patok dan Malaysia dikejutkan dengan berita pencaplokan nan wilayah perbatasan,” tegas Paula
legal melakukan aktivitas di Camar wilayah NKRI yakni Camar Bulan dan Sinjal. (as)
Bulan dan Tanjung Datu yang masuk Tanjung Datu di wilayah Provinsi Kali-
wilayah mereka. mantan Barat. Persoalan seperti ini ti-
Namun, lanjut Mahfudz, pemerin- dak hanya muncul sekali dua kali saja,
tah harus melihat kembali peta yang namun kita sempat pernah terhenyak
dibuat pemerintah Inggris dan Be- dengan terlepasnya Pulai Sipadan dan
landa. Berdasarkan peta itu, wilayah Ligitan akibat putusan Mahkamah In-
Indonesia di Camar Bulan dan Tan- ternasional yang menyerahkan dua
jung Datu lebih luas dari kondisi saat pulau tersebut ke dalam wilayah ne-
ini. “Ini yang nanti pemerintah akan gara tetangga, Malaysia.
melakukan kajian dan verifikasi ter- Menurut Paula Sinjal persoalan
masuk melihat kembali bagaimana perbatasan ini harus kita sikapi de-
proses MoU. Hasil kajian itu akan me- ngan serius karena menyangkut luas-
mungkinkan langkah-langkah baru,” nya wilayah perbatasan dan territorial
kata Mahfudz Siddiq. yang harus kita pertahankan. Persoa-
Menteri Pertahanan Purnomo Yus- lan tidak selesai dengan sekedar me-
giantoro menegaskan bahwa mem- ngirim pasukan TNI ke daerah perba-
Anggota Komisi II DPR RI, Paula Sinjal
| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
1
Edisi 87
ARLEMENT
P
