Page 56 - MAJALAH 87

sumber devisa melalui remitan.
Sedangkan bagi negara penerima,
migrasi tenaga kerja merupakan pelu-
ang untuk dapat ikut memberikan
latihan dalam pembangunan ekono-
mi dengan tersedianya tenaga kerja
murah dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi.
Namun sayangnya, meskipun ter-
lihat saling membutuhkan dan saling
menguntungkan, para tenaga kerja
migran tersebut seringkali mendapat-
kan perlakuan yang tidak adil. Mereka
praktis tidak mendapatkan kesempa-
tan untuk beristirahat, kebebasan un-
tuk berkeluh kesah dan selalu berada
dalam ancaman di deportasi jika ke-
hadiran mereka dianggap illegal.
Marzuki menambahkan, jika dilihat
dari permasalahan dan perkembangan
tenaga kerja migran tersebut, jalan Ketua DPR RI, Marzuki Alie sat memberikan sambutan pembukaan Ad Hoc Asian Parliamentary Assembly (APA)
terbaik yang dapat dilakukan adalah lakukan tepat sehingga akan memu- Parlemen, kata Priyo, tentunya
mengupayakan kerjasama yang lebih dahkan dalam melakukan monitoring memiliki kewenangan untuk melaku-
baik antara negara pengirim dengan dan perlindungan. kan pengawasan, pembuatan legislasi
negara penerima untuk memaksimal- Di samping itu, tahun 2011 Par- dan penentuan anggaran sehingga
kan keuntungan yang didapat serta lemen Indonesia telah membentuk dapat memperkuat kemitraan dengan
mengurangi dampak negatif dari mi- TIM Khusus DPR RI terhadap pena- pemerintah dalam mengimplementa-
grasi tenaga kerja. nganan TKI di Arab Saudi. Tim khusus sikan resolusi-resolusi yang dihasilkan
Menurut Marzuki, komitmen dan ini sengaja dibentuk sebagai respons APA.
kesungguhan dari negara pengirim DPR RI untuk terlibat secara langsung Di tahun 2008, APA telah memu-
dan penerima menjadi sangat pen- dalam upaya penanganan dan per- lai dengan mendeklarasikan Prinsip
ting dalam upaya melindungi hak-hak lindungan tenaga kerja Indonesia di Persahabatan dan Kerjasama di Asia.
asasi para tenaga kerja migran. luar negeri. Komitmen tersebut menurut Priyo ha-
Namun yang tidak kalah pen- rus diwujudkan secara terstruktur dan
tingnya, mengembangkan kerjasama Berharap Hasilkan efektif melalui mekanisme kerjasama
diantara negara-negara di Asia teru- Rekomendasi Konkrit di bidang ekonomi, politik, sosial bu-
tama untuk mendapatkan kesamaan Sementara Wakil Ketua DPR RI Pri- daya dan keamanan yang ditumbuh-
pandangan dalam perlindungan hak- yo Budi Santoso dalam sambutannya kan berdasarkan prinsip keselarasan,
hak asasi para tenaga kerja migran. berharap Sidang Asian Parliamentary saling menguntungkan, saling meng-
Marzuki menambahkan, Parlemen Assembly (APA) yang berlangsung hormati kedaulatan nasional dan per-
Indonesia saat ini, melalui Komisi IX selama dua hari di Solo dapat meng- hargaan terhadap HAM.
DPR sedang melakukan revisi ter- hasilkan rekomendasi kongkrit yang Menurut Priyo, “Abad Asia” atau
hadap UU tentang Penempatan dan bersifat implementatif dan dapat di- yang lazim dikenal dengan “The Asian
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia transliterasi menjadi kebijakan riil Century” tidak akan memiliki dampak
agar dapat memberikan perlindungan yang memberikan manfaat bagi selu- apapun bagi kesejahteraan masyara-
yang lebih optimal terhadap pekerja ruh masyarakat di Asia. kat Asia jika kita gagal memetakan
migran Indonesia di luar negeri. Menurut Priyo, anggota Parlemen tantangan yang dihadapi Asia saat
Revisi atas UU tersebut diharapkan Asia memiliki tanggung jawab besar ini.
tahun ini dapat disahkan dan pemba- untuk mentransliterasi resolusi terse- Terlebih lagi jika kita tidak mampu
hasan revisi ini merupakan bentuk but menjadi kebijakan kongkrit dima- memaksimalkan potensi kerjasama
komitmen bersama antara pemerintah sing-masing Negara anggota APA. Dia untuk menyelesaikan tantangan-tan-
dan parlemen Indonesia serta seluruh juga berharap, secara riil mendorong tangan tersebut. Karenanya tantan-
bangsa Indonesia agar penempatan penciptaan kesejahteraan masyarakat gan-tantangan itu akan bisa dihadapi
pekerja migran Indonesia dapat di- Asia. dan disingkirkan hanya melalui ker-

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 7
TH. XLII, 201 |
ARIA |
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 87
ARLEMENT
P