Page 33 - MAJALAH 180

ALAT KELENGKAPAN
DEWAN

Partai Golkar ini, ketika berbicara mantan Bupati Purwakarta ini. memakai sertifikat hak milik,
pertanian, seharusnya bicara lintas Tercapainya Target Tanah namun dibagikan sebagai hak
sektor dan tidak bisa berjalan Objek Reforma Agraria (TORA) pakai seumur hidup, sehingga
sendiri-sendiri. Ia cukup prihatin sebesar 4,1 juta hektar juga tidak bisa dijual.
tidak adanya data yang sinkron menjadi dorongan utama Komisi Pasalnya, dalam beberapa waktu
tentang jumlah dan keberadaan IV DPR kepada pemerintah terakhir ini ada kasus sertifikat
buruh tani. Bahkan ia mengaku dalam prioritas program kerja TORA dijual. Sehingga ini harus
sulit untuk mendapatkan data di di tahun mendatang. Adapun menjadi perhatian Kementerian
kepala desa atau kelurahan. Komisi IV DPR RI mendorong dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sehingga, hal pertama yang memberikan dukungan agar TORA (LHK). Selain itu, ketelitian
harus dibangun dalam peningkatan dapat mencapai target yang kini diperlukan untuk mengidentifikasi
kesejahteraan buruh tani adalah realisasinya baru sekitar 2,6 juta lahan hutan yang akan dijadikan
membangun data base dan sinergi hektar. TORA. Jangan sampai ada lahan
yang baik lintas lembaga. Terlebih “Komisi IV mendorong yang tergolong kasus pembukaan
saat ini, buruh tani juga terancam pemerintah, dalam hal ini KLHK kebun tanpa izin dijadikan TORA
keberadaannya karena semakin segera menyelesaikan target atas nama rakyat hingga akhirnya
maraknya pihak-pihak yang ingin penyerahan 4,1 juta hektar lahan tersebut diambil kembali
mengubah lahan pertanian menjadi TORA dengan memperhatikan perusahaan.
lahan industri atau properti. kepentingan dan kesejahteraan Komisi IV DPR RI juga
Ditambah juga tidak banyak kepala masyarakat sesuai dengan mengingatkan agar penerbitan
daerah yang sadar akan pentingnya ketentuan peraturan perundang- TORA juga harus dilakukan
lahan pertanian dan tergoda nafsu undangan,” kata Ketua Komisi IV dengan sinergi dan efisien,
politik guna mengubah lahan tani DPR RI Sudin. agar penggunaannya dapat
menjadi industri. Adapun pembagian TORA ini memberikan manfaat yang
Legislator dapil Jawa Barat perlu dilakukan dengan hati- signifikan bagi pertumbuhan
VII ini menegaskan, kondisi ini hati, jangan sampai dalam proses ekonomi baru di berbagai daerah
harus menjadi perhatian Menteri pembagiannya menimbulkan kawasan hutan. Hingga ini masa
Pertanian yang baru. “Dalam masalah baru. Dalam rapat ini, persidangan berlangsung, Komisi
sektor hulu, harus ada perhatian. sejumlah Anggota Komisi IV DPR IV masih terus melakuan kajian
RT RW-nya pun harus dievaluasi RI menyampaikan pandangannya, dan dorongan guna tercapainya
karena hawa nafsu politik kerap salah satunya disampaikan Darori sasaran kinerja dewan di bidang
mengubah area pertanian menjadi Wonodiputro (F-Gerindra) yang legislasi, pengawasan dan
area industri dan properti,” kritis menilai agar TORA tidak dibagikan anggaran. l hs/es

Pimpinan Komisi IV DPR RI. Foto: Andri/JK

TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 33