Page 31 - MAJALAH 180

ALAT KELENGKAPAN
DEWAN

meningkat drastis. Menurutnya yang berkaitan dengan penundaan korupsi yang sudah diselesaikan
peningkatan anggaran tersebut perkara di Kepolisian jumlah ini oleh KPK masa kepemimpinan
harus dibarengi dengan peningkatan bertambah dari tahun sebelumnya Agus Rahardjo.
kualitas kinerja. “Saudara Kapolri, 43 koma sekian persen. “Kasus-kasus lama itu sudah
tahun 2009 saya di DPR RI, ingat “Bagaimana aparat Kepolisian, terselesaikan berapa banyak,
benar anggaran Kepolisian tidak pelaksanaan tupoksinya dalam sisanya berapa? Selama bapak-
sampai Rp 48 triliun, lalu kemudian rangka melindungi, melayani, bapak menjabat komisioner ini,
saat ini anggaran kepolisian sudah mengayomi dan melakukan berapa banyak yang terselesaikan,
mencampai Rp 104 triliun. Tentunya penegakan hukum benar-benar berapa yang tidak? Ini kan menjadi
anggaran ini tidaklah semata- terimplementasi dengan baik di beban dokumen baru yang akan
mata diberikan begitu saja,” jelas tengah-tengah masyarakat. Dan juga diserahkan ke komisioner baru,”
Suding saat Rapat Kerja Komisi III dipahami terinternalisasi di semua papar Desmond saat Rapat Dengar
dengan Kapolri Idham Azis beserta anggota Kepolisian yang ada di Pendapat (RDP) dengan Komisioner
jajarannya akhir November. republik ini,” tanya Suding. KPK, akhir November lalu.
Mengacu pada data dari Menurutnya kinerja Kepolisian Pertanyaan tersebut dikemukakan
Inspektorat Pengawasan Umum saat ini belum sebanding dengan Desmond guna mendapatkan
(Irwasum) Polri, Politisi Fraksi PAN anggaran yang besar yang telah masukan terkait dengan relevasi
ini mengatakan, pada 2016 telah digelontorkan. “Ini menjadi pada Undang-Undang KPK yang
menerima pengaduan kurang lebih introspeksi kita semua, anggaran baru, khususnya tentang Surat
6 ribu laporan dari masyarakat, yang kita berikan dari Komisi III Penghentian Penyidikan Perkara
lembaga, instansi dan LSM, ada 3954 begitu besar dalam rangka untuk (SP3). “Ini ada relevansinya
laporan itu tidak ditindaklanjuti dari berbasis kinerja,” papar Suding. dengan Undang-Undang KPK baru,
6 ribu sekian. Lalu di tahun 2018, khususnya tentang SP3. Kami
laporan pengaduan mencapai 2 ribu EVALUSI KINERJA KPK PERIODE Komisi III ingin minta masukan
sekian, yang ditindaklanjuti hanya 2015-2019 sebenarnya,” ujarnya.
ratusan dan masih kurang lebih 1800 Wakil Ketua Komisi III DPR Politisi Fraksi Partai Gerindra ini
sekian yang tidak ditindaklanjuti, itu RI Desmond Junaidi Mahesa ingin mendengarkan penjelasan
yang disampaikan Kompolnas. mempertanyakan hasil kinerja dan pertanggungjawaban dari para
Kemudian, lanjut Suding, dari Komisioner Komisi Pemberantasan Komisioner KPK. “Dengan sekian
Ombudsman RI, berkaitan dengan Korupsi (KPK) Periode 2015-2019, banyak kasus yang numpuk tidak
penundaan perkara, Kepolisian pasalnya pada Desember 2019 akan terselesaikan, dari sekian tahun
menjadi lembaga terbanyak kedua ada pergantian dari komisoner dari awal sampai sekarang, adakah
yang kerap dilaporkan kepada lama ke komisioner baru masa catatan-catatan yang layak dikasih
Ombudsman. Pada 2016 terdapat jabatan 2019-2023. Desmond SP3. Misalnya kekurangan alat
53 persen total laporan masyarakat mempertanyakan berapa kasus pembuktian, atau orangnya sudah
meninggal dan macam-macam,”
tanya Desmon.
DENGAN SEKIAN Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR
RI Benny K Harman menegaskan
BANYAK KASUS YANG agar Komisi Pemberantasan
NUMPUK TIDAK Korupsi (KPK) jangan pernah
TERSELESAIKAN, main-main dalam menyematkan
status tersangka seseorang sebagai
DARI SEKIAN TAHUN koruptor. Ia menegaskan, sebelum
DARI AWAL SAMPAI ditetapkan sebagai tersangka, KPK
SEKARANG, ADAKAH harus memastikan benar-benar ada
kerugian negara dalam kasus itu.
CATATAN-CATATAN YANG “Undang-undang KPK jelas Pak,
LAYAK DIKASIH SP3 jangan main-main, KPK tidak boleh
(main-main). Pastikan dulu sudah
ada kerugiannya barulah ditetapkan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Desmond J Mahesa sebagai tersangka,” tandas Benny.
Foto: Oji/JK l eko/es

TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 31