Page 26 - MAJALAH 180
P. 26

ALAT KELENGKAPAN
                         DEWAN





                                                                               ditetapkan dapat tercapai di bawah
                                                                               kepemimpinannya.
                                                                                 Salah satunya di bidang
                                                                               pertahanan, Komisi I DPR RI
                                                                               berkomitmen untuk fokus
                                                                               mempercepat pembangunan
                                                                               kekuatan pokok mininum atau
                                                                               Minimum Essential Force (MEF).
                                                                               Menurutnya, upaya itu penting
                                                                               untuk membentuk kekuatan
                                                                               pertahanan yang mumpuni,
                                                                               terutama modernisasi alutsista.
                                                                               “Industri pertahanan nasional
                                                                               menjadi salah satu yang kita
                                                                               dorong agar lebih berkembang,”
                                                                               harap Wakil Ketua Komisi I DPR RI
                                                                               Periode 2014-2019 lalu.
                                                                                 Tak berselang lama, rapat
                                                                               perdana Komisi I DPR RI dengan
                                                                               Kementerian Komunikasi dan
            Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi para Wakil Ketua DPR RI berfoto bersama dengan Pimpinan Komisi I DPR RI. Foto: Oji/JK  Informatika (Kominfo) RI
            Pimpinan Komisi I                                                  menyepakati untuk memasukkan
                                                                               Rancangan Undang-Undang (RUU)
                                                                               Penyiaran ke dalam daftar Program
            Resmi Dilantik                                                     Legislasi Nasional (Prolegnas)
                                                                               Prioritas Tahun 2020.
                                                                                 Mengingat, dari aspek regulasi,
            Lima pimpinan Komisi I DPR RI resmi dilantik. Mereka adalah        sejauh ini masih belum ada aturan
                                                                               yang secara khusus mengatur
            Meutya Viada Hafid dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua         digitalisasi penyiaran. “Digitalisasi
            Komisi dan empat orang Wakil Ketua, yakni Utut Adianto (F-PDI      memang harus kita hadapi secara
            Perjuangan), Bambang Kristiono (F-Gerindra), Teuku Riefky          cepat, termasuk digitalisasi
            Harsya (F-Demokrat), dan Abdul Kharis Almasyahri (F-PKS).          penyiaran. Karena itu kerangka
                                                                               hukum dari penyiaran akan
                                                                               disegerakan dan menjadi fokus
                                                                               kerja DPR RI dan Pemerintah,” kata
                     elantikan dipimpin       menjadi mitra kerja Komisi yang   Meutya.
                     langsung oleh Ketua      membidangi pertahanan, intelijen,   Meutya menuturkan, pada
                     DPR RI Puan Maharani     luar negeri, komunikasi dan      dasarnya digitalisasi penyiaran
                     didampingi Wakil Ketua   informatika untuk membicarakan   sudah mulai dijalankan dan
           PDPR RI Korpolkam Azis             program kerja ke depan.          merupakan keniscayaan. Karena
            Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI     “Melihat banyak Menteri baru    digitalisasi merupakan program
            Korekku Sufmi Dasco Ahmad dan     di Kementerian yang bermitra     strategis yang berdampak langsung
            Wakil Ketua DPR RI Korinbang      dengan Komisi I, dalam waktu     pada masyarakat, Komisi I DPR
            Rachmat Gobel, akhir Oktober 2019   dekat kita akan coba panggil untuk   RI mendorong pembahasan draf
            lalu. “Komisi I menjadi komisi    mengetahui program-program       kedua RUU dilakukan secepatnya.
            pertama yang diresmikan,” tutur   strategi dan rencana strategis   “Apakah draf dari pemerintah lebih
            Meutya, usai pelantikan.          mereka ke depan,” papar Meutya,   siap, silahkan. Atau kah draf DPR
              Meutya mengatakan langkah       sembari mengatakan ada banyak    yang lebih siap, silahkan,” imbuh
            pertama usai penetapan pimpinan   PR yang belum terselesaikan      legislator dapil Sumatera Utara I itu.
            dan anggota, Komisi I DPR         oleh Komisi I DPR RI di periode
            RI akan segera mengundang         sebelumnya. Karenanya, ia        DORONG MODERNISASI ALUTSISTA
            Kementerian beserta Lembaga yang   berharap target-target yang telah   Modernisasi alutsista, khususnya



             26     PARLEMENTARIA      EDISI 180      TH. 2019
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31