Page 29 - MAJALAH 180
P. 29
ALAT KELENGKAPAN
DEWAN
sesuai dengan prinsip musyawarah Anggota DPR RI Fraksi Golongan Undang Pertanahan yang sempat
untuk mufakat. Karya Ahmad Doli Kurnia tertunda dan di carry over kepada
Apabila terjadi pergantian Tandjung terpilih sebagai Ketua DPR periode ini. Selain itu juga
unsur pimpinan, maka dilakukan Komisi II DPR RI. Adapun empat evaluasi tentang Pemilu 2019 dan
pengesahan Pimpinan Komisi yang orang wakil ketua yang disepakati persiapan Pilkada tahun 2020,
baru dalam Rapat Intern Komisi untuk mendampinginya sebagai disamping ada isu-isu lain yang
yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi II adalah Arif berkembang,” ucap Doli.
Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan Wibowo (F-PDIP), Saan Mustofa Seperti diketahui, Komisi II DPR
DPR RI yang membidangi Politik (F-NasDem), Yaqut Cholil Qoumas RI periode lalu memutuskan untuk
dan Keamanan (Korpolkam). ((F-PKB), dan Mohammad Arwani melakukan carry over terhadap
Jumlah Anggota Komisi II DPR Thomafi (F-PPP). pembahasan Rancangan Undang-
RI yang telah ditetapkan berjumlah Dalam kesempatan rapat Undang (RUU) Pertanahan kepada
50 orang, dengan komposisi penetapan tersebut dilakukan Komisi II periode ini. Adapun,
F-PDI Perjuangan (12 orang), penyerahan palu sidang secara keputusan untuk menunda
F-PG (7 orang), F-Gerindra (7 simbolis dari Pimpinan DPR RI pengesahan RUU Pertanahan
orang), F-PD (4 orang), F-PAN Azis Syamsuddin kepada 5 orang tersebut dikarenakan masih
(4 orang), F-PKB (4 orang), Pimpinan Komisi II. banyak materi RUU yang menjadi
F-PKS (4 orang), F-PPP (2 orang), Sementara itu, Ketua Komisi II perdebatan masyarakat luas.
F-Nasdem (6 orang). DPR RI terpilih Ahmad Doli Kurnia Pemerintah juga mengusulkan
Tandjung menyampaikan bahwa agar dilakukan penundaan
LANJUTKAN PEMBAHASAN UU setelah rapat penetapan, Pimpinan pengambilan keputusan tingkat
PERTANAHAN Komisi II langsung melakukan I RUU Pertanahan. Pemerintah
Saat ini komposisi susunan rapat untuk menyusun agenda menilai, penundaan pengesahan
pimpinan Komisi II DPR RI telah kerja Komisi II. RUU Pertanahan tersebut perlu
ditetapkan. Dalam rapat penetapan “Kita akan membahas bersama dilakukan karena masih banyak
pimpinan Komisi II yang dipimpin hasil pembahasan yang dilakukan aspirasi publik yang belum
Wakil Ketua DPR RI Korpolkam dalam rapat pimpinan yang terserap, salah satunya mengenai
Azis Syamsuddin disepakati 5 menyangkut agenda kerja sampai pengakuan hak ulayat. Oleh
orang pimpinan Komisi II yang masa sidang berakhir. Banyak karenanya terkait hak ulayat itu
terdiri dari 1 orang ketua dan 4 hal yang akan kita bahas, salah perlu dipetakan agar terlindungi
orang wakil ketua. satunya adalah mengenai Undang- keberadaannya. l dep/es
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berfoto bersama Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI. Foto: Dok/JK
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 29
