Page 27 - MAJALAH 180
P. 27

ALAT KELENGKAPAN
                                                                                         DEWAN





            Minimum Essential Forces (MEF),   2024). “Kami berharap Pindad     menuntut keadilan, kesetaraan,
            juga menjadi perhatian Wakil Ketua   membuat inovasi tiada henti dalam   kesejahteraan, serta perlunya
            Komisi I DPR RI Teuku Riefky      pemenuhan alutsista,” harap      afirmasi untuk masyarakat dan
            Harsya. Sebagai mitra kerja, Komisi   legislator dapil Aceh itu.   anak-anak Papua Barat.
            I DPR RI mendukung peningkatan                                       “Kalau bicara masalah peran
            anggaran Kementerian Pertahanan   DIALOG KUNCI PERMASALAHAN        dari masyarakat setempat dalam
            Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.   PAPUA                         lingkungannya masing-masing.
            Bahkan anggaran Kemenhan terbesar    Sementara itu, terkait        Saya lahir di daerah pinggiran,
            di antara K/L lainnya, di mana    permasalahan Papua, Wakil Ketua   persoalan ini bukan hanya di
            dalam anggaran itu ada program    Komisi I Bambang Kristiono       Papua. Karena itu, kita punya tekad
            modernisasi alutsista maupun      meminta aparat untuk kedepankan   yang sama untuk membangun
            peralatan apapun yang melibatkan   aspek dialog ketika menanggapi   masyarakat Papua,” tandasnya.
            pertahanan nasional sesuai Undang-  aspirasi rakyat Papua.  Menurutnya,
            Undang Nomor 16 Tahun 2012        kegiatan dialog adalah salah satu   PERLU LANGKAH KONKRET
            tentang Industri Pertahanan.      alternatif yang tepat guna menjaga   SELAMATKAN PALESTINA
              Namun, politisi Partai Demokrat   situasi keamanan di Papua agar   Di sisi lain, untuk menjaga
            itu menganalisa, hingga saat      tetap kondusif.                  perdamaian dunia, Wakil
            ini pemerintah belum optimal       “Dialog ini kalau kita lihat    Ketua Komisi I DPR RI Abdul
            menggunakan produk dalam          mudah, tetapi dalam pelaksanaanya   Kharis Almasyhari mengkritisi
                                                                               serangan militer zionis Israel
                                                                               yang kembali digencarkan ke
                                                                               Gaza, Palestina pada pertengahan
                                                                               November 2019 lalu. Menurutnya,
            YANG MENJADI SOROTAN KAMI ADALAH PRODUKSI DALAM                    Pemerintah Indonesia perlu
            MEMENUHI KEBUTUHAN ALUTSISTA SUDAH CUKUP TAPI                      mengambil langkah konkret
            PEMERINTAH MASIH MENGAMBIL KE LUAR NEGERI. INI AKAN                untuk menyelamatkan warga
                                                                               Palestina. “Segala tindakan Israel
            KAMI BAHAS SAAT RAPAT DENGAN MENTERI TERKAIT                       di sana tidak dibenarkan sama
                                                                               sekali, termasuk membombardir
                                                                               Gaza, membunuh anak-anak,
                                                                               perempuan bahkan mematikan
            negeri dari PT. Pindad (Persero).   butuh effort atau tenaga sangat   aliran listrik ke rumah sakit di
            Padahal seharusnya produksi anak   besar, bahkan sangat melelahkan.   Tepi Barat yang mengancam hidup
            bangsa harus menjadi tuan rumah   Yang selalu kita bicarakan hanya   pasien yang tengah dirawat,”
            di negeri sendiri. “Yang menjadi   ramai di tempat diskusi, tetapi   tegas politisi Partai Keadilan
            sorotan kami adalah produksi dalam   setelah itu pelaksanaannya nol,”   Sejahtera (PKS) ini.
            memenuhi kebutuhan Alutsista      kata Bambang dalam kunjungan       Terkait hal tersebut, langkah
            sudah cukup tapi pemerintah masih   kerja Komisi I ke Papua dan Papua   konkret yang dimaksud Kharis
            mengambil ke luar negeri. Ini akan   Barat tak berselang lama setelah   adalah meminta agar Kementerian
            kami bahas saat rapat dengan      penetapan Pimpinan dan Anggota   Luar Negeri RI mengajukan protes
            menteri terkait,” jelasnya.       Komisi I DPR RI.                 ke PBB terkait langkah militer
              Ia menambahkan, Komisi I         Selain dialog dan komunikasi,   Israel tersebut. Menurutnya,
            DPR RI komitmen mendorong         guna mengatasi permasalahan      Indonesia bisa mengirimkan nota
            keselarasan dan kecermatan dalam   di Papua Barat, perlu adanya    protes ke PBB sebagai Negara
            pemenuhan kebutuhan Alutsista     pemberdayaan masyarakat. Kepada   Anggota PBB sekaligus Anggota
            dengan program modernisasi        Komisi I, Majelis Rakyat Papua   Tidak Tetap Dewan Keamanan.
            Alutsista pada setiap tahapan MEF.   (MRP) menyampaikan masyarakat   “Dengan mayoritas Umat Islam
            Dukungan tersebut direalisasikan   Papua Barat tidak hanya         kita minta PBB agar melindungi
            melalui politik anggaran, Komisi I   membutuhkan infrastruktur, tapi   rakyat Palestina dari kesewenangan
            mendukung pemenuhan Alutsista     juga pemberdayaan masyarakat.    Israel tersebut, kalau perlu PBB
            TNI dalam rangka pencapaian MEF,   Sementara dalam insiden 19      kirim pasukan perdamaian ke
            di mana pada tahun 2020 yang telah   Agustus lalu itu, masyarakat   sana,” tegas legislator dapil Jawa
            memasukin MEF Tahap III (2019-    Papua Barat memperjuangkan dan   Tengah V itu. l sf,ann/es



                                                                        TH. 2019      EDISI 180      PARLEMENTARIA        27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32