Page 28 - MAJALAH 180

ALAT KELENGKAPAN
DEWAN

Komisi II Siap Lanjutkan

Bahas UU Pertanahan

Komisi merupakan salah satu
Alat Kelengkapan Dewan
yang ada di DPR RI yang
bersifat tetap dan jumlahnya
ditetapkan pada permulaan
masa keanggotaan DPR dan
permulaan Tahun Sidang.
Rapat Paripurna DPR RI
beberapa waktu lalu telah
metetapkan komposisi
11 komisi, salah satu
diantaranya adalah Komisi II.

dapun yang menjadi
ruang lingkup tugas
Komisi II DPR RI adalah
di bidang Pemerintahan
ADalam Negeri dan
Otonomi Daerah; Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
Kepemiluan; serta Pertanahan dan
Reforma Agraria. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan Komisi II DPR RI. Foto: Dok/JK
Sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya tersebut, Komisi II DPR
RI memiliki beberapa mitra kerja Aparatur Sipil Negara (KASN); Paripurna. Adapun penggantian
yaitu Kementerian Dalam Negeri Badan Pembina Idiologi Pancasila Anggota Komisi dapat dilakukan
RI, Kementerian Sekretariat Negara (BPIP). oleh Fraksinya apabila anggota
RI; Kementerian Agraria dan Tata Jumlah Anggota Komisi komisi yang bersangkutan
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ditetapkan dalam Rapat Paripurna berhalangan tetap atau ada
RI; Kementerian Pendayagunaan DPR menurut perimbangan dan pertimbangan lain dari Fraksinya.
Aparatur Negara dan Reformasi pemerataan jumlah Anggota tiap- Saat ini jumlah Anggota
Birokrasi RI; Sekretaris Kabinet RI; tiap Fraksi pada permulaan masa Komisi II DPR RI periode 2019-
Kantor Staf Presiden (KSP); Komisi keanggotaan DPR, permulaan 2024 berjumlah 46 orang, yang
Pemilihan Umum RI (KPU); Badan tahun sidang, atau setiap masa terdiri dari pimpinan komisi
Pengawas Pemilu RI (BAWASLU); sidang. Setiap Anggota, kecuali dan anggota komisi. Pimpinan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pimpinan MPR dan DPR, harus Komisi merupakan satu kesatuan
Pemilihan Umum RI (DKPP); menjadi Anggota salah satu pimpinan yang bersifat kolektif
Badan Kepegawaian Negara Komisi. Dalam hal ini, Fraksi dan kolegial, yang terdiri atas : 1
(BKN); Lembaga Administrasi mengusulkan nama anggota orang Ketua dan paling banyak
Negara (LAN); Ombudsman RI Komisi kepada Pimpinan DPR 4 orang Wakil Ketua yang dipilih
(ORI); Badan Nasional Pengelola sesuai dengan perimbangan dari dan oleh Anggota Komisi
Perbatasan (BNPP); Arsip Nasional jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi dalam satu paket yang bersifat
Republik Indonesia (ANRI); Komisi untuk disahkan dalam Rapat tetap berdasarkan usulan Fraksi

28 PARLEMENTARIA EDISI 180 TH. 2019