Page 39 - MAJALAH 138

perusahaan ini tetap harus mengikuti
akreditasi di Indonesia.
Lain halnya, jika akreditasi
internasional ini setara dengan
kelas Indonesia. Dengan demikian,
Indonesia tidak menerima pengusaha
konstruksi dari luar secara gampang.
Selain itu, Muhidin menambahkan,
masalah DIM yang juga akan dibahas
adalah kegagalan bangunan. Untuk
mengatasi ini, nantinya akan ada tim
atau badan khusus yang melakukan
peninjauan secara teknis.
Dalam mengatasi kegagalan ini,
tentu harus ditangani oleh orang
teknis. Pihak yang ditunjuk akan
menentukan layak dan tidaknya suatu
bangunan. Penyimpangan dalam
bangunan juga harus dikaji secara
komprehensif oleh orang yang ahli,
sehingga ada rambu-rambu bagi
pemangku kepentingan. foto : andri/iw
Sedangkan Direktur Lembaga
Sumber Daya dan Jasa Konstruksi
K emen terian P UP R Y a ya t Yayat Supriyatna
Supriyatna menyatakan pemerintah
mengapresiasi Usul Inisiatif DPR RI pemerintah dan lain-lain. Nasional). “BSN itu termasuk perjanjian
dalam merumuskan RUU ini untuk Sedangkan standar konstruksi kontrak,” ungkapnya.
menggantikan UU lama. Karena banyak adalah kalau Indonesia kerjasama Sementara, mantan Ketua Umum
perbaikan-perbaikan yang mendasar dengan Amerika Serikat, maka HAKI Dradjat Hoedajanto menilai
dari UU sebelumnya yaitu UU No.18 kesepakatannya dengan Amerika, kalau UU Nomor 18 tahun 1999 konsepnya
tahun 1999. Meskipun ada kekurangan dengan British kesepakatannya dengan untuk mendongkrak jasa konstruksi
hanya perlu perbaikan. Misalnya soal British, dan seterusnya. Hal itu juga Indonesia di tingkat Asean. Sertifikasi
asosiasi. “Kekuatan dari industri itu sama dengan BSN (Badan Standarisasi itu hanya untuk yang ahli, sedangkan
ada di asosiasi itu sendiri,” kata Yayat bagi yang belum ahli mestinya magang
Supriyatna. dulu. Tukang kita banyak bekerja di
Karena itu RUU ini harus luar negeri karena gajinya lebih besar,
mampu meningkatkan nilai tambah kecuali kalau reward dan punishment
berkelanjutan, daya saing, dan jangan nya sama atau lebih besar, maka
hanya fokus kepada masalah hukum. Kasus kriminalisasi jasa mereka akan kembali ke Indonesia.
“Kasus kriminalisasi jasa konstruksi itu “Kalau tunjangan besar, tapi gaji kecil,
terjadi kalau ada pengaduan kerugian konstruksi itu terjadi maka sulit menjadi professional.
dari konstruksi. Kalau dianggap kalau ada pengaduan Jadi, perlu kerjasama semua pihak.
pidana, hal itu harus dibuktikan dulu kerugian dari konstruksi. Kalau tidak, apapun UU-nya tak akan
oleh aparatur negara (BPK, KPK) dan berjalan dengan baik,” tutur Dradjat.
pengadilan,” jelas Yayat. Kalau dianggap pidana, Khususnya mengenai terjadinya
Pada prinsipnya kata Yayat, UU hal itu harus dibuktikan kriminalisasi kata Dradjat, kalau se suai
ini melindungi jasa profesional dan dulu oleh aparatur kontrak maka tidak akan ada krimi-
dipertanggungjawabkan, karena nalisasi. Hanya kekurangpahaman
mempunyai keahlian tertentu. Untuk negara (BPK, KPK) dan tentang konstruksi, maka tidak semua
itu diperlukan sertifikasi melalui Badan pengadilan. orang mempunyai pengetahuan ten-
Sertifikasi yang lebih independen tang pencapaian-pencapaian kerja
daripada dilakukan pemerintah. Hanya konstruksi. “Jadi, RUU ini mendorong
saja dalam badan itu terdiri dari agar jasa konstruksi lebih professional
berbagai unsur asosiasi, masyarakat, dan bertanggungjawab,” pungkasnya. n (sc)

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 39