Page 38 - MAJALAH 138

LEGISLASI

penundaan karena Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) harus memprioritaskan
tender-tender proyek. “Karena ada
penundaan sekitar sebulan, mungkin
awal masa sidang berikutnya, April.
Diperkirakan selesai bulan Mei,” ujar
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin
(seperti dikutip dari laman kompas.
com).
M eski ban yak ter tunda,
kata Muhidin, UU ini sudah siap
dibahas. Pembahasan terkait Daftar
foto : iwan armanias pemerintah. Muhidin menilai, DIM
Inventarisasi Masalah (DIM) dari

ini tidak banyak masalah, karena
sebelumnya sudah melalui dikusi

Indonesia menghadapi Masyarakat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said panjang lebar, antara lain bagaimana
Ekonomi ASEAN (MEA).
“Bagaimana konstruksi Indonesia
pasal-pasal kontraknya dengan perdata, ya perdata. Jangan dibawa paling tidak memberikan rambu-
jelas. Kriminalisasi di bidang jasa ke pidana. Sehingga diperlukan Badan rambu yang bagus agar mereka tidak
konstruksi sering terjadi masalah Sertifiaksi Jasa Konstruksi (BSJK). dilibas perusahaan konstruksi asing
antara pengusaha di pusat sampai Padahal hasil pembangunan semasa yang masuk dalam rangka MEA,” jelas
daerah dengan pejabat sampai ke Orde Lama dan Orde Baru baik-baik dia.
pengadilan. Sebab, dalam kontrak dan berkualitas, tapi pasca reformasi Kalau ada perusahaan konstruksi
kerjanya hanya photo copy (copy mengecewakan,” tambahnya. asing mau masuk Indonesia, kata
paste), sehingga aparat kepolisian dan Sementara itu Wakil Ketua Komisi Muhidin, perusahaan ini harus
kejaksaan banyak terlibat. V DPR RI Muhidin M. Said menyatakan terakreditasi di tanah air. Meskipun
“Jadi, kalau perjanjian kontrak itu bahwa RUU ini sudah mengalami banyak punya akreditasi secara internasional,

foto : marioproperti.com

Pembangunan gedung bertingkat di Jakarta

38 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016