Page 33 - MAJALAH 138

itu akan berdampak pada terganggunya PNS tidak masuk dalam agenda besar RB tidak bisa serta-merta melakukan
keseimbangan negara, mengingat saat reformasi birokrasi, tetapi yang raisonalisasi tanpa melakukan
ini Indonesia masih kekurangan tenaga ada hanyalah pemetaan dan arah koordinasi dengan kementerian dan
aparatur seperti guru, tenaga medis, institusi. “Yang ada hanya pemetaan lembaga terkait.
pelayanan masyarakat serta masalah tapi arahnya institusi dan lembaga. Ia juga menyampaikan wacana
tenaga honorer yang saat ini belum Apakah bicara PHK, pensiun dini tersebut justru telah membuat resah
diselesaikan. dan dirumahkan?” tanya Arteria. kalangan aparatur sipil negara dan
Sehingga wacana soal rasionalisasi PNS tidak seharusnya pemerintah berniat
Pembinaan PNS harus segera dituntutaskan agar tidak melakukan pemangkasan karena PNS
Selain itu penting bagi Menpan berlarut-larut dalam perbincangan itu dipilih berdasarkan hasil test,
untuk melakukan pembinaan bagi publik. bukan diterima begitu saja. Sehingga
PNS yang tidak produktif, bukan Beragam respon juga disampaikan jika ada PNS yang kurang kompeten
justru membinasakan melalui program oleh Anggota Komisi II Amran (F-PAN), harusnya diberikan pendidikan dan
rasionalisasi tersbeut. Hal itu tentu dirinya menyesalkan ada wacana latihan.
akan berdampak pada munculnya tersebut di media, padahal baru sebatas “ Satu juta pegawai negeri itu adalah
pengangguran baru di Indonesia, rencana. Sehingga hal ini menjadi yang dahulunya ditest dan diseleksi,
sedangkan saat ini pemerintah dituntut kegelisahan bagi publik dan membuat jadi bukan diterima begitu saja. Saya
untuk mampu mengurangi jumlah stabilitas kinerja PNS menjadi sedikit rasa kalau dalihnya hanya kurang
pengangguran. terganggu. kompeten dan kurang kemampuan ya
“Tugas Menpan RB seharusnya “Suatu yang masih mentah jangan harusnya pemerintah mencari upaya
untuk membina PNS yang tidak dibawa ke media. Ini membuat untuk melakukan penataran penataran
produktif bukan membinasakan seperti kontroversi dan keresahan masyarakat. dan diklat supaya meningkatkan
program rasionalisasi,” papar Arteria. Banyak orang terganggu puasanya pengetahuan mereka, bukan pemang-
kasan,” ujar Tamanuri.
T ak han ya i tu, Anggota
Saya rasa kalau dalihnya hanya Komisi II lainnya, Azikin Solthan
kurang kompeten dan kurang (F-Gerindra) meminta Menpan-
RB mempertimbangkan dampak
kemampuan ya harusnya rasionalisasi PNS tersebut. Ia
pemerintah mencari upaya mengkhawatirkan jika rencana
untuk melakukan penataran tersebut terealisasi akan terjadi gejolak
ekonomi dan sosial yang cukup besar.
dan diklat supaya meningkatkan Pasalnya, rencana rasiona-
pengetahuan mereka, bukan lisasi tersebut berbarengan dengan
terjadinya PHK sebagian besar industri
pemang kasan di Indonesia. “Yang kita khawatirkan
adalah akan terjadi suatu gejolak sosial
yang amat besar karena berbarengan
Menurutnya, pemangkasan sejuta PNS karena yang dipikirkan pemecatan dan dengan terjadinya PHK beberapa
harus dipikirkan juga dari segi keluarga rasionalisasi,” kata Amran. industri di Indonesia,” ujarnya.
tiap PNS seperti istri atau suami, anak, Oleh karenanya, pemerintah Ia juga meminta pemerintah
orang tua dan cucu. seharusnya lebih mampu berhati-hati untuk mempertimbangkan masuknya
Dalam perkembangan wacana, dalam menyampaikan statemen ke tenaga kerja asing di Indonesia, yang
rencana rasionalisasi ini juga terkesan publik, terlebih statemen tersebut semakin membuat potensi gejolak
simpang siur, seperti yang tercermin belum disusun secara matang. itu semakin besar. “Disisi lain juga
dalam pernyataan presiden dan adanya kedatangan tenaga kerja asing
sejumlah menteri yang berbeda-beda, Dikaji Dulu yang begitu besar. Sehingga ini adalah
sehingga memicu pertanyaan besar Selain itu Amran juga meminta satu hal yang perlu diwaspadai agar
bagi publik, seperti yang dikeluhkan Kemenpan-RB untuk dapat mengkaji tidak terjadi gejolak sosial yang terkait
oleh Arteria. terlebih dahulu rencana rasionalisasi lapangan kerja,” papar Azikin.
Menurutnya, pernyataan Presiden tersebut, terutama dari segi payung Terkait perkembangan hingga
Joko Widodo dan sejumlah menteri hukum dan diperlukan pemetaan saat ini, sebagian besar fraksi di
berbeda-beda terkait rasionalisasi. jumlah PNS dulu sebelum dilakukan DPR RI menyatakan penolakannya
“Saya punya video pernyataan pen- rasionalisasi. “Ada enggak payung terhadap rencana rasionalisasi jumlah
dapat yang berbeda-beda. Saya hukumnya? Atau dibuat rencana dulu PNS tersebut. Sudah semestinya
juga pegang pernyataan Pak Jokowi, baru payung hukum? Apakah sudah pemerintah bisa lebih fokus dalam
Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), dilakukan pemetaan? Lakukan lah meningkatkan kapasitas sumber daya
Jusuf Kalla juga beda. Mana yang pemetaan jumlah PNS,” katanya. manusia yang ada sehingga target
benar?” kata Arteria. Selain itu, Anggota Komisi II pembangunan pemerintahan Jokowi-
Terlebih, rencana rasionalisasi Tamanuri (F-Nasdem) menilai Menpan- JK bisa tercapai, Ayo Kerja! n (hs)

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 33