Page 37 - MAJALAH 138

Sektor jasa konstruksi adalah salah jasa konstruksi dihadapkan pada profesionalisme, dan berdaya saing.
satu sektor strategis dalam mendukung masalah domestik berupa dinamika Salah satu upaya tersebut ditempuh
tercapainya pembangunan nasional. penguatan masyarakat sipil sebagai dengan mengevaluasi pelaksanaan dan
Posisi strategis tersebut dapat dilihat bagian dari proses transisi demokrasi perbaikan terhadap Undang-Undang
dari adanya keterkaitan dengan di tingkat daerah dan nasional, serta Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
sektor-sektor lain. Jasa konstruksi berkembangnya beragam model Konstruksi yang telah berlaku selama
sesungguhnya merupakan bagian transaksi dan hubungan antara 15 tahun. Evaluasi dan perbaikan
penting dari terbentuknya produk penyedia dengan pengguna jasa tersebut ditujukan untuk menjawab
konstruksi, karena jasa konstruksi konstruksi dalam lingkup pemerintah sejumlah persoalan saat ini dan ke
menjadi arena pertemuan antara dan swasta. depan.
penyedia jasa dengan pengguna jasa. Evaluasi terhadap pencapaian Menurut Anggota Panja RUU Jasa
Pada wilayah penyedia jasa juga tujuan-tujuan yang diamanahkan Konstruksi Komisi V DPR RI Nizar
bertemu sejumlah faktor penting oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi Zahro, ada tiga hal penting dalam
yang mempengaruhi perkembangan menunjukkan keadaan yang tidak RUU Jasa Konstruksi ini ; yaitu Badan
sektor konstruksi seperti pelaku menggembirakan. Kondisi jasa Sertifikasi, kriminalisasi dan Usaha
usaha, pekerjanya, dan rantai pasok konstruksi nasional saat ini jauh Jasa Konstruksi.
yang menentukan keberhasilan dari dari tujuan tersebut. Sebagian “Kita ingin RUU ini memiliki pasal-
proses penyediaan jasa konstruksi, penyebab kondisi buruk pelaksanaan pasal yang berbobot dan bermanfaat.
yang menggerakkan pertumbuhan Undang-Undang Jasa Konstruksi Setidaknya ada tiga masalah krusial
sosial ekonomi. ini adalah kelemahan implementasi dalam RUU ini, yaitu menyangkut
Oleh karena itu, pengembangan dari seluruh stakeholders, namun badan registrasi, kriminalisasi,
jasa konstruksi menjadi agenda terdapat beberapa aspek pengaturan dan nama RUU ini. Masalah yang
terakhir sudah selesai dengan nama
Jasa Konstruksi. SebeluUsaha Jasa
Konstruksi,” papar Nizar saat diskusi
Forum Legislasi di Gedung DPR RI.
Sertifikasi itu kata politisi Gerindra
ini sangat penting, karena sebelumnya
hanya registrasi, sehingga tidak
terkontrol dengan baik. Untuk itu
pula, maka wajar jika muncul skandal
‘Panama Papers’. Sedangkan sertifikasi
yang ada bisa dilakukan dengan nilai-
nilai atau imbalan tertentu.
Diungkapkan oleh Nizar, ternyata
Indonesia mengalami masalah dengan
sertifikasi para ahli konstruksi.
foto : andri/iw negara-negara ASEAN. Ini masalah
Sertifikasi Indonesia tidak diakui di

serius. Untuk itu, ada badan sertifikasi

Anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro Jaskon yang dibentuk berdasarkan
UU. Kualitas para ahli konstruksi
Indonesia harus didasarkan pada
publik yang penting dan strategis itu sendiri yang tidak mendukung acuan internasional.
bila melihat perkembangan yang pencapaian tujuan Undang-Undang ”Sertifikasi yang ada tanpa ada
terjadi secara cepat dalam konteks Jasa Konstruksi dan perkembangan lambang Garuda pun ditolak oleh
globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan jasa konstruksi secara umum. Singapura, Malaysia dan negara lain. Di
dan kesenjangan, demokratisasi dan Sejumlah permasalahan tersebut Timur Tengah banyak konraktor dari
otonomi daerah, serta kerusakan membutuhkan upaya penataan dan Indonesia, tapi ketika terjadi masalah,
dan bencana alam. Selain itu, penguatan kembali pengaturan Paspor Indonesia yang dipakai. Itu tak
perkembangan jasa konstruksi juga kelembagaan dan pengelolaan sektor bisa dibiarkan,” ujarnya.
tidak bisa dilepaskan dari konteks jasa konstruksi, untuk menjamin sektor Sedangkan kriminalisasi jasa
proses transformasi politik, budaya, konstruksi Indonesia dapat tumbuh, konstruksi menurut Nizar Zahro,
ekonomi, dan birokrasi yang sedang berkembang, memiliki nilai tambah ini terkait dengan masalah kontrak
terjadi. Saat ini pengembangan yang meningkat secara berkelanjutan, pekerjaan. RUU ini akan merumuskan

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 37