Page 35 - MAJALAH 138

Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015 dan 2016

Indikator Ekonomi Realisasi APBN RAPBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% yoy) 4,8 5,3 5,3
b. Inflasi (% yoy) 3,4 4,7 4,0
c. Nilai Tukar (IDR/USD) 13.392 13.900 13.500
d. Tingkat bunga SPN Bulan rata-rata (%) 6,0 5,5 5,5
e. Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel) 49 50 35
f. Lifting minyak bumi (ribu barel per hari) 778 830 810
g. Lifting gas bumi (ribu barel setara minyak per hari) 1.195,4 1.155 1.115
Sumber: Kementerian Keuangan

Perubahan asumsi dasar ekonomi belanja pemerintah pusat dengan landasan pelaksanaan pembangunan
makro dalam RAPBN-P tahun 2016, kontribusi sebesar 26,9 persen, yang baik juga. Pola pikir kementerian/
berdampak pada perubahan postur sedangkan 73,1 persen tersebar pada lembaga negara dalam membuat
RAPBN-P tahun 2016, yakni penurunan 10 fungsi lainnya. perencanaan harus diubah, dari yang
pendapatan negara menjadi Rp Dampak berikutnya, perubahan berpijak pada ‘dana yang ada’ baru
1.734.500,9 miliar. Penurunan ini pembiayaan meliputi, antara lain: PMN buat program menjadi ‘program apa
disebabkan oleh penurunan minyak kepada BUMN, pembiayaan investasi yang akan dibuat’ baru berpikir berapa
mentah Indonesia, penurunan lifting kepada BLU LMAN, PMN kepada BPJS anggaran yang akan dialokasikan.
migas, penundaan kenaikan royalti Kesehatan, pemanfaatan SAL, dan Jika berpijak pada program yang
batu bara, dan penurunan harga tambahan penerbitan SBN (neto). akan dibuat akan berpengaruh pada
komoditas tertentu SDA nonmigas. produktivitas, sedangkan jika berawal
Kemudian, turunnya penerimaan Perencanaan Kurang Optimal dari anggaran yang ada akan berakhir
perpajakan dari Rp 19.550,9 miliar pada Selain isu pelemahan perekono- pada bagaimana penyerapan anggaran
APBN tahun 2016 menjadi Rp 1.527.113,8 mian global yang merupakan salah yang sering kali mengabaikan kualitas
miliar. Turunnya penerimaan ini satu sebab perubahan asumsi kinerja.
dikarenakan oleh turunnya penerimaan dasar ekonomi makro sehingga Oleh karena itu, Pemerintah
PPh migas dan PPN. mempengaruhi perubahan postur perlu menyusun standar dalam
Belanja negara yang diproyeksikan APBN, isu yang cukup sering mencuat membuat perencanaan yang baik bagi
turun 2,3 persen dari pagu APBN jika terjadi APBN perubahan adalah kementerian/lembaga negara. Selain
tahun 2016. Belanja Pemerintah Pusat kurang optimalnya perencanaan itu, tolok ukur keberhasilan sebuah
dalam RAPBN-P tahun 2016 lebih yang dilakukan kementerian/ perencanaan bukan diukur dari berapa
rendah dari APBN tahun 2016 sejalan lembaga negara dalam menyusun banyak penyerapan anggaran, namun
dengan kebijakan penghematan dan anggarannya. Sehingga terkesan, diukur seberapa banyak program yang
pemotongan belanja kementerian/ ketidaksempurnaan perencanaan yang dilaksanakan. Sehingga bisa saja suatu
lembaga, perubahan pagu penggunaan dibuat akan dapat disempurnakan di kementerian telah melaksanakan
PNBP, dan perubahan pagu pinjaman dalam APBN perubahan. semua program yang direncanakan
dan hibah luar negeri (PHLN). Stigma mengandalkan APBN namun dengan anggaran yang sangat
Untuk penurunan dana bagi hasil perubahan dalam membuat peren- efisien.
(DBH) dan alokasi khusus (DAK) canaan inilah yang harus diubah. Nantinya akan terdapat tolok ukur
memberikan kontribusi yang cukup Sebab, ketika pemerintah kurang tepat baru keberhasilan kementerian/
besar atas penurunan alokasi transfer dalam menyusun perencanaan, maka lembaga negara dalam menjalankan
ke daerah dan dana desa. Terkait akan timbul biaya yang cukup besar perencanannya yaitu banyaknya
dengan penurunan belanja pemerintah untuk merevisi APBN. Selain biaya program yang dilaksanakan dengan
pusat dalam RAPBNP 2016, belanja yang tidak sedikit, pembahasan revisi anggaran yang efisien, bukan berapa
berdasarkan fungsi juga mengalami APBN hingga pelaksanaan hasil revisi besar penyerapan anggaran yang
penurunan, kecuali fungsi perumahan tersebut juga menyita waktu. dapat dilakukan kementerian/lembaga
dan fasilitas umum yang meningkatkan Untuk itu, seyogyanya pemerintah negara.
9,2 persen, fungsi ketertiban dan segera melakukan perbaikan pola
keamanan sebesar 1.6 persen, dan perencanaan yang ada dalam Penulis: Rastri Paramita
fungsi pertahanan sebesar 0,4 persen. kementerian/lembaga negara. Karena, Analis APBN Ahli Pertama di Pusat
Fungsi ekonomi masih mendominasi perencanaan yang baik dapat menjadi Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 35