Page 28 - MAJALAH 138

SUMBANG SARAN

ruu Pks lengkapi regulasi

jaminan Pemenuhan hak

Perempuan dan anak

umum, Bab I pasal 29 berbunyi
Pusat Pelayanan Terpadu berbasis
rumah sakit atau lembaga lain untuk
menangani perempuan dan anak
korban kekerasan seksual meliputi;
pelayanan pengaduan, medis,
medikolegal, psikososial, dan bantuan
hukum secara lintas fungsi dan lintas
sektor.
Me m b ac a s ecara s e ks am a
draf RUU PKS, masih diperlukan
penjabaran secara teknis, melalui
foto : dokpri peraturan pemerintah dan peraturan
Tenri A. Palallo daerah. Memang, titik berat draf
RUU PKS yaitu perlindungan korban
dan pemberatan hukuman bagi si
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja pelaku. Untuk mencoba memastikan
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI kekerasan seksual tidak berulang, tidak
No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 saja lewat hukuman tapi juga upaya-
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu No. 1 ini jadi upaya pencegahan yang melibatkan
perhatian publik, karena diterbitkan untuk merespon situasi berbagai pihak.
Beberapa bentuk hukuman yang
terkini Indonesia; Darurat Anak. Perppu ini memberi jaminan ditawarkan oleh Komnas Perempuan
bahwa negara bersama rakyat dalam situasi genting, dan seperti pidana pokok (misalnya,
rakyat butuh rasa aman. kurungan penjara, rehabilitasi,
restitusi) dan pidana tambahan
(misalnya, pembatasan ruang gerak,
pakah dengan Perppu ini Rumah Tangga, dan Undang-Undang kerja sosial, sita harta, pengumuman
masalah kekerasan anak Perlindungan Anak. putusan hakim). Komnas Perempuan
dan perempuan selesai, jika Draf RUU PKS, jadi konsumsi publik, juga memberikan bab khusus untuk
A mencermatinya memang dapat diakses melalui media online. Itu pemulihan korban karena ini tidak
belum, karena itu dibutuhkan lagi artinya para pemerhati sudah dapat akan bisa ditemukan di undang-
aturan yang secara spesifik bicara memberi masukan terhadap pasal- undang yang lain.
tentang kekerasan seksual. Kehadiran pasal yang terkandung dalam regulasi Selama ini jika bicara tentang
RUU Tentang Penghapusan Kekerasan tersebut. Sekedar informasi, RUU PKS pemulihan korban, masing-masing
Seksual (PKS) ini, melengkapi merupakan Program Legislasi Nasional provinsi di Indonesia memiliki caranya
keberadaan regulasi lain yang intinya (Prolegnas) Prioritas 2016 dan menjadi sendiri. UU Perlindungan Anak, UU
memberikan jaminan pemenuhan inisiatif DPR. Komnas Perempuan KDRT, UU Trafficking pijakan dasar
hak perempuan dan anak-anak berperan aktif, termasuk menemui dalam pemberian layanan pada korban
Indonesia. Selama ini, perlindungan presiden dan memberikan draf RUU perempuan dan anak. Terlepas dari
korban menurutnya tak diatur dalam ke DPR-RI. UU ini, perspektif pemegang mandat
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Draf RUU PKS ini terdiri atau top leader pada masing-masing
Pidana (KUHAP), Undang-Undang dari 145 pasal termasuk ketentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Penghapusan Kekerasan Dalam peralihan, khusus untuk ketentuan menentukan proses penanganan

28 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016