Page 23 - MAJALAH 138
P. 23

untuk saling berbagi dan saling                                     aparat  penegak hukum kita belum
            membantu semakin pudar dan lebih                                    bekerja secara maksimal. Kepolisian,
            banyak menonjolkan sikap masa bodoh                                 Kejaksaan sampai pengadilan,” ujar
            dan tidak peduli pada masalah sosial                                Yohana dalam keterangannya di
            di sekitarnya ditengarai menjadi satu                               sebuah media online.Menurutnya,
            faktor terjadinya kekerasan seksual.  Kementerian PPPA juga         pencarian alat bukti hingga proses
               “Kondisi ini menyebabkan mun-      mem bentuk Satgas             penuntutan yang tidak maksimal. Ia
            culnya pemahaman pada anak bahwa                                    mengatakan, hal ini mengakibatkan
            kekerasan merupakan hal yang dapat    Perlindungan Perem puan       hakim memvonis seorang pelaku
            diterima sehingga anak akan diam bila   dan Anak untuk melakukan    kejahatan seksual dengan hukuman
            mendapatkan perlakukan kekerasan.                                   yang sangat rendah.
            Masalah yang sangat mendasar adalah   deteksi dini terjadinya          “Contoh, ada kasus kekerasan
            relasi gender dan relasi kuasa yang   kekerasan di masyarakat,      seksual yang kami dapat. Namun,
            timpang antara perempuan dan laki-laki                              keputusan sang hakim hanya satu
            dan antara orang tua atau orang dewasa   dan mengembangkan          tahun empat bulan penjara. Sedangkan
            dengan anak-anak,” kata Yohana.       perlindungan perempuan        kalau dilihat UU Perlindungan Anak,
               Yohana menambahkan, pihaknya                                     hukuman maksimalnya itu 15 tahun
            telah melakukan berbagai upaya guna   dan anak di tingkat desa      penjara dan denda paling tinggi Rp 15
            meminimalisasi jumlah kasus kekerasan   dan kelurahan yang          miliar,” kata Yohana, membandingkan.
            dan penelantaran terhadap anak,                                        Soal ketegasan aparat penegak
            di antaranya dengan membangun         berbasis pada partisipasi     hukum dalam melaksanakan ketentuan
            komitmen di seluruh provinsi          masyarakat.                   pidana kejahatan seksual, dinilai masih
            dan kabupaten untuk melakukan                                       minim. Ia menilai, polisi lebih tunduk
            perlindungan anak bekerjasama dengan                                pada hukum adat daripada hukum
            LSM untuk melindungi anak korban,                                   pidana.
            PKK melalui program dasa wisma.                                        “Saya sudah mengunjungi Polres-
               “Beberapa daerah juga telah                                      Polres dan bertanya bagaimana pena-
            menyusun peraturan daerah untuk                                     nganan (perkara kejahatan seksual).
            melindungan anak. Komitmen        yakni implementasi dari kebijakan   Kebanyakan masih diselesaikan secara
            tersebut  juga  telah  ditindaklanjuti   yang telah disusun tersebut.  adat, denda atau mediasi saja. Ada lagi
            dengan penyusunan Rencana            “Perlu dilakukan upaya antisipasi   yang mengatakan, itu urusan keluarga,
            Anak Aksi Perlindungan  Anak dari   berupa pencegahan agar kekerasan   kenapa harus dibawa ke sini. Ya itulah
            Kekerasan  pada  tingkat  provinsi   dan eksploitasi terhadap anak bisa   yang kita hadapi di Indonesia,” kecewa
            dan kabupaten. Dalam rencana aksi   dihentikan. Upaya pencegahan    Yohana.
            tersebut melibatkan lintas dinas dan   tersebut memerlukan peran aktif dari   Untuk itu, ia menyerukan hukuman
            ormas dan LSM sesuai dengan peran   seluruh komponen masyarakat dari   mati bagi para pelaku kejahatan
            mereka,” tambah Yohana.           tingkatan yang paling bawah, dimulai   seksual, terutama yang korbannya
               Pihaknya juga mendorong penegak   dari tokoh masyarakat, tokoh adat,   anak. “Selain kebiri, dikasih hukuman
            hukum untuk memberikan hukuman    kelompok masyarakat desa serta    seumur hidup penjara, atau ditembak
            yang memberikan efek jera pada    peran dari teman sebaya menjadi   mati. Nyawa dibayar nyawa, begitu.
            pelaku, dan memberikan fasilitasi   sangat penting. Selain itu, perlu   Apa bedanya nyawa yang mati dengan
            pendampingan hukum, rehabilitasi   dikembangkan pula kerjasama yang   nyawa yang hidup? Sama saja toh?
            fisik, psikologi dan sosial, termasuk   optimal dengan LSM dan NGO serta   Kenapa hanya narkoba saja yang bisa
            penanganan penyakit atau  masalah   akademisi yang telah melakukan   dihukum mati?” tegasnya.
            kesehatan lainnya melalui pusat layanan   pendampingan pada masyarakat   Oleh karena itu, Yohana meminta
            terpadu bagi anak korban dan pelaku.  tingkat akar rumput. Praktek terbaik   RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
               “Kementerian PPPA juga mem-    yang telah dilakukan oleh organisasi   (PKS) yang saat ini sedang dibahas
            bentuk Satgas Perlindungan Perem-  masyarakat juga bisa dijadikan model   oleh  DPR, menyertakan  pasal yang
            puan dan Anak untuk melakukan     untuk pengembangan selanjutnya,”   mengatur tentang ancaman hukuman
            deteksi dini terjadinya kekerasan di   papar Yohana.                seumur hidup atau bahkan hukuman
            masyarakat, dan mengembangkan                                       mati bagi pelaku kekerasan seksual
            perlindungan perempuan dan anak   Aparat Belum Maksimal             yang menyebabkan korbannya
            di tingkat desa dan kelurahan yang   Yohana mengkritik kinerja aparat   meninggal dunia. Pasalnya, banyaknya
            berbasis pada partisipasi masyarakat,”   penegak hukum dalam menangani   kasus kekerasan seksual dengan
            jelas Yohana.                     kasus kejahatan seksual terhadap   ancaman hukuman yang ada sampai
               Melihat banyaknya peraturan    perempuan dan anak.Menurutnya,    saat ini belum mampu menghilangkan
            perundang-undangan dan kebijakan   aparat belum bekerja maksimal untuk   bahkan menurunkan kasus kekerasan
            terkait perlindungan anak dari    menyeret para pelaku kejahatan    seksual. Ia berharap, RUU ini juga
            tindakan kekerasan,Yohana menilai   mendapatkan hukuman maksimal.   segera disahkan menjadi undang-
            saat  ini upaya  yang perlu  didorong   “Sekadar masukan, mungkin   undang. n                         (sf, dep)



                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 138 TH. XLVI - 2016  l  23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28