Page 23 - MAJALAH 138

untuk saling berbagi dan saling aparat penegak hukum kita belum
membantu semakin pudar dan lebih bekerja secara maksimal. Kepolisian,
banyak menonjolkan sikap masa bodoh Kejaksaan sampai pengadilan,” ujar
dan tidak peduli pada masalah sosial Yohana dalam keterangannya di
di sekitarnya ditengarai menjadi satu sebuah media online.Menurutnya,
faktor terjadinya kekerasan seksual. Kementerian PPPA juga pencarian alat bukti hingga proses
“Kondisi ini menyebabkan mun- mem bentuk Satgas penuntutan yang tidak maksimal. Ia
culnya pemahaman pada anak bahwa mengatakan, hal ini mengakibatkan
kekerasan merupakan hal yang dapat Perlindungan Perem puan hakim memvonis seorang pelaku
diterima sehingga anak akan diam bila dan Anak untuk melakukan kejahatan seksual dengan hukuman
mendapatkan perlakukan kekerasan. yang sangat rendah.
Masalah yang sangat mendasar adalah deteksi dini terjadinya “Contoh, ada kasus kekerasan
relasi gender dan relasi kuasa yang kekerasan di masyarakat, seksual yang kami dapat. Namun,
timpang antara perempuan dan laki-laki keputusan sang hakim hanya satu
dan antara orang tua atau orang dewasa dan mengembangkan tahun empat bulan penjara. Sedangkan
dengan anak-anak,” kata Yohana. perlindungan perempuan kalau dilihat UU Perlindungan Anak,
Yohana menambahkan, pihaknya hukuman maksimalnya itu 15 tahun
telah melakukan berbagai upaya guna dan anak di tingkat desa penjara dan denda paling tinggi Rp 15
meminimalisasi jumlah kasus kekerasan dan kelurahan yang miliar,” kata Yohana, membandingkan.
dan penelantaran terhadap anak, Soal ketegasan aparat penegak
di antaranya dengan membangun berbasis pada partisipasi hukum dalam melaksanakan ketentuan
komitmen di seluruh provinsi masyarakat. pidana kejahatan seksual, dinilai masih
dan kabupaten untuk melakukan minim. Ia menilai, polisi lebih tunduk
perlindungan anak bekerjasama dengan pada hukum adat daripada hukum
LSM untuk melindungi anak korban, pidana.
PKK melalui program dasa wisma. “Saya sudah mengunjungi Polres-
“Beberapa daerah juga telah Polres dan bertanya bagaimana pena-
menyusun peraturan daerah untuk nganan (perkara kejahatan seksual).
melindungan anak. Komitmen yakni implementasi dari kebijakan Kebanyakan masih diselesaikan secara
tersebut juga telah ditindaklanjuti yang telah disusun tersebut. adat, denda atau mediasi saja. Ada lagi
dengan penyusunan Rencana “Perlu dilakukan upaya antisipasi yang mengatakan, itu urusan keluarga,
Anak Aksi Perlindungan Anak dari berupa pencegahan agar kekerasan kenapa harus dibawa ke sini. Ya itulah
Kekerasan pada tingkat provinsi dan eksploitasi terhadap anak bisa yang kita hadapi di Indonesia,” kecewa
dan kabupaten. Dalam rencana aksi dihentikan. Upaya pencegahan Yohana.
tersebut melibatkan lintas dinas dan tersebut memerlukan peran aktif dari Untuk itu, ia menyerukan hukuman
ormas dan LSM sesuai dengan peran seluruh komponen masyarakat dari mati bagi para pelaku kejahatan
mereka,” tambah Yohana. tingkatan yang paling bawah, dimulai seksual, terutama yang korbannya
Pihaknya juga mendorong penegak dari tokoh masyarakat, tokoh adat, anak. “Selain kebiri, dikasih hukuman
hukum untuk memberikan hukuman kelompok masyarakat desa serta seumur hidup penjara, atau ditembak
yang memberikan efek jera pada peran dari teman sebaya menjadi mati. Nyawa dibayar nyawa, begitu.
pelaku, dan memberikan fasilitasi sangat penting. Selain itu, perlu Apa bedanya nyawa yang mati dengan
pendampingan hukum, rehabilitasi dikembangkan pula kerjasama yang nyawa yang hidup? Sama saja toh?
fisik, psikologi dan sosial, termasuk optimal dengan LSM dan NGO serta Kenapa hanya narkoba saja yang bisa
penanganan penyakit atau masalah akademisi yang telah melakukan dihukum mati?” tegasnya.
kesehatan lainnya melalui pusat layanan pendampingan pada masyarakat Oleh karena itu, Yohana meminta
terpadu bagi anak korban dan pelaku. tingkat akar rumput. Praktek terbaik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
“Kementerian PPPA juga mem- yang telah dilakukan oleh organisasi (PKS) yang saat ini sedang dibahas
bentuk Satgas Perlindungan Perem- masyarakat juga bisa dijadikan model oleh DPR, menyertakan pasal yang
puan dan Anak untuk melakukan untuk pengembangan selanjutnya,” mengatur tentang ancaman hukuman
deteksi dini terjadinya kekerasan di papar Yohana. seumur hidup atau bahkan hukuman
masyarakat, dan mengembangkan mati bagi pelaku kekerasan seksual
perlindungan perempuan dan anak Aparat Belum Maksimal yang menyebabkan korbannya
di tingkat desa dan kelurahan yang Yohana mengkritik kinerja aparat meninggal dunia. Pasalnya, banyaknya
berbasis pada partisipasi masyarakat,” penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan
jelas Yohana. kasus kejahatan seksual terhadap ancaman hukuman yang ada sampai
Melihat banyaknya peraturan perempuan dan anak.Menurutnya, saat ini belum mampu menghilangkan
perundang-undangan dan kebijakan aparat belum bekerja maksimal untuk bahkan menurunkan kasus kekerasan
terkait perlindungan anak dari menyeret para pelaku kejahatan seksual. Ia berharap, RUU ini juga
tindakan kekerasan,Yohana menilai mendapatkan hukuman maksimal. segera disahkan menjadi undang-
saat ini upaya yang perlu didorong “Sekadar masukan, mungkin undang. n (sf, dep)

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 23