Page 20 - MAJALAH 138

LAPORAN UTAMA

sebaiknya dihukum Mati

erppu sudah dikeluarkan fenomena sosial yang mengerikan. cukup tanggap menghadapi
Presiden sebagai pemberat Satu per satu korban berjatuhan fe nomena sosial dan cukup sensitif
hukuman bagi predator yang mayoritas anak-anak. Diperkosa menanggapi kehendak masyarakat
P kejahatan seksual. Hukuman beramai-ramai lalu dibunuh. Publik yang meng inginkan pemberian sanksi
kebiri kimia hingga hukuman mati jadi mengecam kebiadaban para pelaku yang seberat-beratnya. Perppu itu
alternatif bagi hakim untuk memilih pemerkosa. Korban dan keluarganya berisi hukuman kebiri dan hukuman
hukuman pemberat sesuai kadar harus mendapat rehabilitasi yang mati,” ujar politisi PPP ini.
tindak pidananya. Namun, hukuman mema dai. Okky mempertanyakan mengapa
kebiri menyisakan masalah kesehatan. “Saya mengapresiasi pemerintah Perppu ini tidak direspon positif
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun tak yang cukup tanggap oleh IDI. Dan mengapa pemerintah
mau menjadi eksekutor kebiri. dengan menge - tidak mengajak bicara IDI saat
Di ruang kerjanya yang tertata luarkan Perppu Perppu ini disusun. Itu artinya,
rapi, Parlementaria menemui se bagai peng - kata Okky, Perppu ini belum secara
Anggota Komisi IX DPR RI Okky ganti Undang- komprehensif dirumuskan. Dia menilai
Asokawati untuk berbincang Un dang isi Perppu memang hanya berfokus
RUU Penghapusan Kekerasan Per lin dung- pada pemberatan hukuman. Belum
Seksual. Perspektif Komisi IX an Anak. memberi keadilan bagi para korban.
pun perlu didengar, karena mitra Ar tin ya, Dan kini, DPR RI sudah menginisiasi
kerjanya adalah Menteri Kesehatan pemerintah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
dan IDI, dua institusi yang sangat (PKS) yang lebih komprehensif.
dekat dengan perkara kebiri yang “Karena Perppu tidak kom-
tercantum dalam Perppu. prehensif, lantaran tidak ada pasal-
Okky mengapresiasi terbitnya pasal yang memberi keadilan bagi
Perppu Nomor 1 Tahun 2016 para korban, maka lintas fraksi di DPR
tersebut seiring maraknya kasus- RI menginisiasi RUU PKS dan sudah
kasus kekerasan seksual masuk dalam Prolegnas Perubahan
belakangan ini. Inilah 2016. Kami membahasnya dari
respon positif dari berbagai sudut pandang,”
pemerintah melihat ungkap Okky.

foto : naefurodji/iw

Anggota Komisi IX DPR RI,
Okky Asokawati

20 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016