Page 17 - MAJALAH 138

meninjau P2TP2A, kami melihat belum sekalipun tidak bisa menambahkan menjadi useless,” nilai Ade.
banyak fasilitas yang kita temukan. elemen hukuman kepada UU. Hal Sementara terkait hukumans
Misal relawan dan staf yang minim, itu berpotensi menyalahi aturan. penjara, politisi asal dapil DKI
termasuk sarana dan prasarananya,” Sebagaimana diketahui, dalam Perppu Jakarta I itu tidak melihat keseriusan
nilai Ade. itu disebutkan salah satunya adalah Pemerintah untuk membasmi masalah
Menurut politisi F -PD itu, hukuman kebiri dan pemasangan ini. Pasalnya selain hukuman kebiri,
seharusnya dalam P2TP2A itu microchip. dalam Perppu itu disebutkan untuk
memiliki semacam Rumah Aman, “Masalah kebiri dan microchip hukuman kekerasan seksual itu hanya
untuk mengamankan dan membimbing itu tidak bisa menambahkan elemen 10 sampai 20 tahun saja.
korban kekerasan seksual. Bila hukuman baru. Soal hukuman kebiri, “Harusnya kalau memang Peme-
perlu, P2TP2A bekerjasama dengan saya tidak setuju. Ini bukan hanya rintah bersikeras dan konsentrasi
Kementerian Sosial, sehingga masalah Hak Asasi Manusia, tapi mengatasi masalah ini, diperberat
ada sukarelawan yang bergabung tindakan itu tidak akan menyelesaikan hukumannya saja. Bisa hukuman mati,
mendampingi korban kekerasan. maslaah. Karena yang sakit itu seumur hidup. Ini kan ketahuan hanya
“Seorang korban pemerkosaan mindset si pelaku, bukan pada alat mau menonjolkan isu kebirinya saja.
tidak cukup didampingi dalam kelaminnya.Tapi yang dikebiri malah Sekarang tidak ada hukuman seumur
waktu jangka pendek saja, tapi bila alat kelaminnya, tetap tidak merubah hidup bagi pemerkosa. Sehingga UU
perlu sampai bertahun tahun. Jika mindset,” nilai Ade. nya harus diubah dulu. Arah dari UU
korban sudah dikembalikan kepada itu harus pemberatan hukum pada
keluarganya, tetap harus ada pelaku,” tegas Ade.
pendampingan dari petugas P2TP2A, Ade juga melihat, dalam Perppu tidak
yang aktif mendampingi, bukan pasif,” disebutkan mengenai hukuman kepada
saran Ade. pelaku gengrape, atau pemerkosaan
Di satu sisi, Ade juga mendorong secara berkelompok. Padahal, kasus
Pemerintah untuk meningkatkan Seorang korban ini yang marak terjadi. Menurutnya,
program pencegahan, yang dinilainya pemerkosaan tidak cukup Pemerintah tidak konsentrasi terhadap
masih kurang. Ia menyarankan permasalahan yang saat ini hadapi.
untuk memperbanyak penyuluhan didampingi dalam waktu Ia berjanji, akan memasukkan poin
mencegah kekerasan seksual kepada jangka pendek saja, tapi itu dalam pembahasan Rancangan
masyarakat. Ade memastikan, dirinya Undang undang Penghapusan Keke-
siap membantu jika dibutuhkan untuk bila perlu sampai bertahun- rasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini
kegiatan penyuluhan. tahun. Jika korban sudah dibahas DPR RI.
Menurut Ade, RUU PKS yang sedang
dikembalikan kepada
Dorong Pemberatan Vonis Hukuman dalam tahap pembahasan itu masih
Untuk meminimalisir meningkatnya keluarganya, tetap harus berkonsentrasi pada hukuman pelaku,
kekerasan seksual, Pemerintah ada pendam pingan dari belum pada penanganan korban. Ia
mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengusulkan, dalam RUU juga dibahas
Pengganti Undang undang Nomor 1 petugas P2TP2A, yang aktif mengenai rehabilitasi korban. Dalam
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua mendampingi, bukan pasif. UU bisa disebutkan mengenai jangka
atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang waktu rehabilitasi dan pendampingan
Perlindungan Anak. Perppu ini kadang korban kekerasan seksual.
disebut juga dengan nama Perppu ‘Saya juga terpikir untuk mema-
Kebiri. Ade menilai, penerbitan Perppu sukkan unsur tanggung jawab orang
ini tidak berada di momentum yang tua dalam UU. Apapun yang terjadi
tepat. kepada anak, orang tua juga turut
“Momennya tidak tepat. Saya bertanggung jawab. Jika anak menjadi
sangat tidak setuju dengan Perppu Ade menilai, jika pelaku dikebiri, pelaku dari kekerasan seksual, orang
ini. Dikeluarkannya Perppu ini harus dapat menimbulkan masalah tersendiri. tua juga turut mendapat hukuman.
ada dasarnya, seharusnya dikeluarkan Si pelaku bisa bertindak lebih brutal Karena tidak bertanggung jawab pada
dalam keadaan darurat. Jika dikatakan dengan membunuh, karena selama ini anaknya. Peran orang tua sangat
darurat, tentu saja tidak. Secara jujur, tidak tersalurkan. Atau ironisnya lagi, penting dalam hal ini. Tapi peran
ini bukan dalam keadaan darurat. pelaku menjadi gila, dan melakukan Pemerintah dalam hal ini juga tidak
Apalagi soal hukuman ini sudah diatur bunuh diri. dapat dikesampingkan,” usul Ade.
dalam KUHP, sehingga tidak ada “Ini pernah terjadi di masa lalu. Menutup sesi wawancara, Ade
urgensi untuk dikeluarkannya Perppu,” Kalau masalah microchip, kita mau berharap RUU PKS nantinya jika
analisa Ade. menaruh microchip itu ke dalam disahkan, tidak tumpeng tindih dengan
Namun Ade mencoba menelisik tubuh seseorang. Kalau yang dipasangi Perppu Kebiri. Ia meminta Pemerintah
isi dari Perppu yang ditandangani microchip 5 juta orang, berarti yang untuk meninjau kembali isi Perppu. Ade
Presiden Joko Widodo pada 26 lalu harus mengawasi sangat banyak. berpesan agar peraturan perundangan
itu. Ia menilai, seorang Presiden Jangan sampai kedua hukuman ini tidak menyalahi aturan konstitusi.n (sf)

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 17