Page 15 - MAJALAH 138

ini. Faktor situasi ekonomi, sambung sanksi tambahan berupa kebiri kimiawi yang ngawur.
Jalal, bisa juga menjadi pemicu terlalu berlebihan jika diterapkan. Saat Namun, karena isu seks sangat
timbulnya hasrat tak terkendali yang sama, DPR RI sendiri sedang bersinggungan dengan wilayah-
itu. Kemiskinan bisa menimbulkan membahas RUU PKS. Butuh waktu wilayah yang sensitif dalam
perasaan marah atau tindakan kasar panjang sampai RUU ini disahkan. masyarakat, mulai dari soal agama,
akibat kekecewaan yang kemudian Namun, tutur mantan Kepala adat ketimuran, hingga pertimbanga-
dilampiaskan kepada orang lain. Sekolah Muthahari Bandung ini, untuk pertimbangan yang lebih politis
“Misalnya orang yang mengalami sementara waktu Perppu sudah cukup sifatnya, maka kesimpulan tersebut
frustasi, kemudian dia tidak juga untuk menangani darurat kekerasan sulit untuk di-follow up lebih lanjut
bisa melakukan hubungan seksual. seksual, walaupun masih menyisakan sebagai sebuah konsep yang matang
Frustasinya itu akan mengakibatkan isu kontroversial seperti kebiri. untuk diintegrasikan dalam kurikulum
tindakan kekerasan seksual. Contoh Hukuman kebiri tidak sepenuhnya pendidikan yang ada.
kasus yang terjadi di Tangerang. bisa mencegah terjadinya kekerasan Akhirnya urusan yang penting
Menurut saya, itu mengalami gangguan seksual. “Pengebirian tidak akan untuk digarisbawahi di sini adalah
mental karena frustasi. Orang kalau memberikan efek jera kepada yang lain. problem solving yang mendasar pada
frustasi dia agresif,” ungkap pakar Mungkin hanya untuk pelaku, karena masalah ini. Perempuan dan anak
komunikasi itu. Masih banyak faktor dia tidak bisa melakukannya lagi.” yang selalu menjadi korban kekerasan
pemicu lainnya yang menyebabkan Dalam pandangan Jalal, pendidikan seksual dengan seluruh bagian
kekerasan seksual. seksual bisa jadi salah satu cara tubuhnya harus dihormati, termasuk
Sementara mengomentari Per- untuk mendiagnosis perkara nista oleh perempuan itu sendiri. Secara
aturan Pemerintah Pengganti Undang- ini. Pendidikan bisa memposisikan abstrak, barangkali anjuran menyusun
Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 perilaku secara tepat dan sehat, serta konsep untuk menghindari kegagalan
tentang Perubahan Kedua Undang- tidak merugikan orang lain. Inilah pemahaman manusia terhadap
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang langkah antisipatif untuk mencegah seksualitas bisa menjadi langkah awal
Perlindungan Anak, Jalal menilai, makin membabi butanya perilaku seks mencari jalan keluar. n (eko)

Perppu No.1/2016
Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1
(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan
(Pasal 76E dalam UU No.23/2004: “Setiap orang jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
dilarang melakukan kekerasan atau ancaman fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul.”) (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pidana tambahan berupa pengumuman identitas
ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang pelaku.
yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh
anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menangani perlindungan anak, atau dilakukan sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa
oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, rehabilitasi dan pemasangan cip.
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 15