Page 11 - MAJALAH 138

memutuskan hukuman yang paling akarnya. Bila perlu, hukuman mati itu harus diperjelas dulu. Lalu
pantas untuk pelaku kekerasan harus diperlakukan kepada pengedar bagaimana koordinasi antar pihak
seksual. narkoba. Informasi yang berlebihan penegak hukum, Ikatan Dokter
terkait eksploitasi seksual terhadap Indonesia (IDI), harus ada solusi dari
perempuan dan anak melalui media aspek teknisnya di lapangan. Karena
massa itu juga sangat berbahaya bagi ini menyangkut faktor disiplin, faktor
generasi bangsa. etika, hingga faktor sumpah jabatan,”
Soal hukuman kebiri, saya “Apalagi dengan adanya Revolusi papar Ali.
Mental yang ditawarkan Presiden, Masalah rehabilitasi korban
kira dalam langkah jangka itu harus menjadi keharusan. kekerasan seksual juga harus menjadi
pendek, kita setuju. Tapi Langkah-langkah yang dilakukan perhatian. Pasalnya, trauma akibat
seperti apa teknisnya, itu itu memerlukan tanggung jawab kekerasan seksual itu tidak bisa
bersama antara DPR, Pemerintah, dihilangkan dalam jangka pendek,
harus diperjelas dulu. Lalu dan seluruh elemen masyarakat,” bahkan bisa memakan waktu seumur
bagaimana koordinasi pesan Ali. hidupnya.
antar pihak penegak “Soal rehabilitasi itu, bagaimana
Pencegahan dari Sisi Hukum meyakinkan anak itu agar kembali
hukum, Ikatan Dokter Ali menegaskan, pencegahan agar hidup normal, mendapatkan
Indonesia (IDI), harus ada kekerasan seksual tidak terjadi terus pendidikan dan pembinaan
solusi dari aspek teknisnya menerus juga perlu dikedepankan. yang terbaik, dibimbing ke arah
Ia mendorong Pemerintah untuk kemandirian, mendapat akses kerja,
di lapangan. Karena ini mengambil sikap dan langkah supaya dunia usaha dan pendidikan. Dan
menyangkut faktor disiplin, bisa melakukan pencegahan terhadap kembali ke masyarakat dengan
faktor etika, hingga faktor kekerasan seksual ini, jangan sampai wajah yang gembira, tidak memiliki
terjadi lagi. trauma,” harap Ali.
sumpah jabatan Politisi asal dapil Banten itu juga Ali menambahkan, pihaknya
mendesak Menteri Sosial RI, Menteri juga meminta semua pihak untuk
PPA, Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan sosialisasi yang
dan KPAI untuk bersinergi dalam masif semua peraturan perundang-
hal penanganan masalah anak pada undangan mengenai perlindungan
Di satu sisi, masih kata Ali, perlu kebijakan dan implementasinya anak. Kemudian, dengan adanya
konsistensi Pemerintah dalam yang bersifat preventif, penanganan peningkatan peran masyarakat
memberantas peredaran narkoba dan rehabilitasnya terintegrasi dari untuk segera melaporkan kepada
dan minuman keras, hingga konten tingkat pusat hingga daerah. instansi terkait dan pihak kepolisian
informasi berbau pornografi. “Soal hukuman kebiri, saya kira jika melihat atau mengetahui adanya
Menurutnya, peredaran narkoba dalam langkah jangka pendek, kita tindak kekerasan seksual terhadap
harus diberantas sampai ke akar- setuju. Tapi seperti apa teknisnya, anak. n (sf, mh)

Perppu No.1/2016
Pasal 81A (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

PARLEMANTARIA l Edisi 138 TH. XLVI - 2016 l 11