Page 7 - MAJALAH 138

Ketika kejahatan seksual mulai sangat menderita. Untuk itu, RUU PKS Hukuman kebiri, menurut politisi
terungkap satu per satu ke publik, yang jadi usulan DPR RI akan mengatur PDI Perjuangan ini, tak efektif
semua kita berduka sekaligus secara holistik, hukuman pemberat mencegah kekerasan seksual. Kebiri
bergandengan tangan menentang plus rehabilitasinya. Dari definisi, jenis hanya efektif untuk pelaku agar tak bisa
keras kejahatan ini. Bermula dari kejahatan seksual, hukuman, hingga melakukan kejahtaan yang sama. Hal
seorang pelajar wanita yang diperkosa rehabilitasinya coba dirumuskan. yang sama diutarakan Anggota Komisi
beramai-ramai, lalu dibunuh. Inilah B ila sudah diundang kan, IX DPR RI Okky Asokawati bahwa
yang menimpa Yuyun siswi SMP diharapkan RUU ini kelak menjadi kebiri bukanlah pencegah yang tepat.
di Rejang Lebong, Bengkulu. Rasa UU ideal menghadapi kejahatan Hukuman kebiri hanya menimbulkan
keadilan kita tersayat. Setelah itu, seksual. Tak ada ampun bagi pelaku, masalah sosial dan kesehatan baru
seperti jamur yang tumbuh di musim seraya juga memberi perhatian lebih di masyarakat. Ibarat sapu kotor
penghujan, kasus-kasus kejahatan kepada korban. Apalagi, bila korbannya digunakan untuk membersihkan
seksual lainnya terungkap satu per balita atau anak-anak. Yang tak kalah ruangan kotor. Begitulah hukuman
satu. pentingnya dari semua ini adalah kebiri.
Negeri ini sudah masuk darurat upaya pencegahan. Negara dituntut Upaya pencegahan harus dilakukan
kejahatan seksual. Dan apakah hadir melindungi warganya dari dengan mengajak semua pihak, tidak
perkosaan bergerombol disertai bahaya kekerasan seksual. saja lembaga pendidikan, tapi juga
pembunuhan korbannya bisa penegak hukum, tokoh masyarakat,
dikategorikan sebagai kejahatan luar dan lain-lain yang secara serempak
biasa (extra ordinary crime), sejajar melindungi anak-anak dan perempuan
dengan korupsi, terorisme, dan dewasa dari ancaman kekerasan
narkoba? Yang jelas, hukuman bagi seksual. Azriana Rambe Manalu Ketua
pelakunya, memang, perlu diperberat. Negara tengah dirundung Komnas Perempuan, mengungkapkan,
Apalagi, korbannya adalah anak- perkosaan perempuan secara beramai-
anak atau pelakunya berulang kali duka dengan banyaknya ramai sebetulnya cerita lama. Pola
melakukan kejahatan yang sama. anak-anak wafat dan kejahatan ini selalu berulang terjadi.
“Negara tengah dirundung duka menjadi korban pelecehan Semenatara untuk akses keadilan,
dengan banyaknya anak-anak wafat korban anak dinilainya lebih mudah
dan menjadi korban pelecehan seksual seksual maupun kejahatan mengakses keadilan daripada
maupun kejahatan seksual yang seksual yang dilakukan oleh perempuan dewasa. Bila korbannya
dilakukan oleh anak di bawah umur. Ini anak di bawah umur. Ini perempuan dewasa, maka besar
adalah sebuah perbuatan yang sangat kemungkinan ia bisa kehilangan
biadab, tidak berperikemanusiaan, adalah sebuah perbuatan pekerjaan. Dan punya beban anak
dan keluar dari tradisi masyarakat yang sangat biadab, tidak yang diakandung bila perkosaan
Indonesia yang humanis, santun, berperikemanusiaan, dan itu melahirkan anak. Belum lagi
sangat menghargai sesama manusia,” sistem hukum yang berlaku tidak
ucap Ali Taher. keluar dari tradisi masyarakat berpihak kepada korban. Banyak
Perdebatan pun terjadi seputar Indonesia yang humanis, kasus kekerasan seksual mentok di
hukuman pemberat bagi pelaku. santun, sangat menghargai kepolisian dengan alasan kurang bukti.
Hukuman penjara seumur hidup, Komnas Perempuan mengusulkan
kebiri kimia, dan hukuman mati jadi sesama manusia. agar keterangan korban bisa dijadikan
pilihan. Di DPR RI sendiri masih alat bukti. Dengan begitu, penyidik
ada pro kontra atas hukuman kebiri tinggal mencari satu alat bukti lagi
dan hukuman mati. Perppu yang untuk menjerat pelaku biadab itu
dikeluarkan Presiden Joko Widodo seperti disyaratkan KUHAP. “Komnas
pada 25 Mei lalu memuat klausul Jalaludin Rakhmat Anggota sudah menyampaikan kajiannya tahun
hukuman mati dan kebiri. Semuanya Komisi VIII DPR RI mengemukakan, 2012 lalu. Selama 2001-2011, kita
bergantung keputusan hakim yang pendidikan seksual bisa jadi salah temukan setiap hari ada 35 perempuan
mengadilinya kelak. satu cara untuk mendiagnosis perkara mengalami kekerasan seksual.
DPR RI menilai, ada yang kurang nista ini. Lewat pendidikan di sekolah Artinya, setiap 2 jam ada 2 orang
dari Perppu tersebut. Perppu hanya maupun lingkungan masyarakat korban,” jelas Azriana. Ironisnya, selama
mengatur hukuman pemberat tanpa dan keluarga, anak-anak bisa diberi ini hanya 10 persen kasus perkosaan
mengatur rehabilitasi korban. Tak pengetahuan yang memadai tentang yang sampai ke meja hijau. Inilah
terpikirkan bagaimana menyehatkan alat reproduksi. Perilaku sehat dan saatnya meramu regulasi yang ideal (tim redaksi)
kembali fisik dan psikis korban yang terlarang bisa diajarkan sejak dini. untuk melawan kejahatan seksual. n

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016
P ARLEMENT ARIA l EDISI 138 TH. XL VI - 2016 l l 7 7