Page 6 - MAJALAH 138

PROLOG

regulasi ideal untuk

kejahatan seksual

Hukuman pemberat ekerasan seksual jadi topik Perlindungan Anak. Di dalamnya
versus rehabilitasi. Mana yang hampir setiap hari memuat hukuman tambahan pemberat
dibincang oleh Badan
berupa hukuman kebiri kimia, hukuman
yang harus dititikberatkan KLegislasi (Baleg), Komisi seumur hidup, hingga hukuman mati.
dalam rumusan VIII, dan Komisi IX DPR RI. RUU ini Jadi, selain ada hukumam pokok yang
RUU Penghapusan sudah masuk Prolegnas prioritas. diatur KUHP, hukuman bagi pelaku
Kekerasan Seksual Butuh Pansus yang melibatkan banyak kekerasan seksual ditambah hukuman
pemberat tersebut.
anggota dari lintas komisi untuk
(PKS). Diskursus ini merumuskan RUU yang satu ini. Perppu itu mengisi kekosongan
menyisakan kontroversi Desakan publik yang kuat agar ada atas hukuman yang dinilai terlalu
di ranah publik. Parlemen regulasi komprehensif yang mengatur minim untuk sebuah kejahatan seksual
berusaha merumuskan hukuman pemberat dan rehabilitasi, yang di luar batas kemanusiaan.
KUHP, UU Perlindungan Anak, dan
membuat eksekutif dan legislatif
RUU yang ideal untuk seperti berlomba merumuskan aturan. UU Pencegahan Kekerasan dalam
menjerat para pelaku Presiden sudah mengeluarkan Rumah Tangga tidak memberi sanksi
sekaligus merebilitasi Peraturan Pemerintah Pengganti berat bagi pelaku kejahatan seksual.
korban. Undang-Undang (Perppu) No.1/2016 Dibutuhkan UU lex specialist untuk
tentang Perubahan Kedua atas UU genre kejahatan ini.

TH. XL
VI - 2016
ARIA

P
ARLEMENT

EDISI 138

6 6 l l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016
l