Page 4 - MAJALAH 138

ASPIRASI

Pengaduan dugaan Markus di Ma ri

Saya pendiri CV. Kartini Mas yang memohon kasasi di MA mengatur agar perkara tersebut kalah. Akhirnya pada 17
RI melawan Kadis Kesehatan Kab. Lumajang yang menutup September 2015, saya menerima putusan kasasi yang intinya
Balai Pengobatan yang saya kelola. Berdasarkan surat MA RI kasus pengadu kalah. Dalam putusan tertanggal. 19 Maret
tertgl. 26 Februari 2015, Panitera Pengganti untuk proses 2015 Sdr. Dul Husin tidak lagi menjadi Panitera Pengganti
kasasi tersebut adalah Sdr. Dul Husin. Saya berkomunikasi melainkan diganti oleh Sdri. Elly Tri Pangestuti, SH., MH.,
dengan Sdr. Dul Husin untuk kelengkapan data. padahal dalam komunikasi tertgl. 26 Februari 2015 panitera
Bahwa pada 30 Maret 2015, Sdr. Dul Husin menyampaikan pengganti masih Sdr. Dul Husin.
bahwa perkara dimaksud sudah mulai diperiksa Majelis Bahwa sebelumnya saya telah melaporkan permintaan
Hakim, dan kasus ini bisa dimenangkan bahkan sampai ke sejumlah uang oleh Sdr. Dul Husin tersebut kepada Badan
tingkat PK asalkan saya memberikan sejumlah uang, namun Pengawasan MA dan disarankan agar tidak memenuhi
belum disepakati karena akan disampaikan terlebih dahulu permintaan tersebut. Jika kasus saya dikalahkan, saya
kepada pihak keluarga dan karyawan CV.Kartini Mas. diminta melaporkannya disertai alat bukti (SMS, email, dan
Bahwa pada 14 April 2015, saya menghubungi Sdr. Dul rekaman telepon).
Husin untuk menyampaikan terima kasih karena kasusnya Saya memohon melalui Komisi III DPR RI agar Ketua MA
menang, namun Sdr. Dul Husin meminta uang sejumlah RI memeriksa oknum Panitera Pengganti tersebut.
Rp.35 Juta (untuk dibagi 7 orang termasuk Majelis Hakim) Suwartiningsih
dibayar separuh dulu dan sisanya setelah putusan dikirim. Lumajang, Jawa Timur
Saya tidak menyanggupi hal tersebut, karena terkesan
menyogok sehingga Sdr. Dul marah dan mengancam akan

Pembangunan Pengaduan Pelanggaran Bupati
Menyejahterakan rakyat,

Bukan Menyengsarakan Negara, yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, perihal
Kami dari Forum Pemantau Reformasi Anti KKN Dan Peduli Harta
rakyat Pengaduan Pelanggaran Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014,
Pasal 76 huruf i. Yaitu mengenai Kepala Daerah (Bupati) Muara Enim
pada tanggal 12 s.d. 21 Okrber 2015, selama 9 (sembilan) hari diduga
Kami mewakili warga Kelurahan Pasar melakukan perjalanan ke Luar Negeri tujuan Selandia Baru tanpa
Baru Kota Sibolga, menyampaikan bahwa izin dari Menteri.
telah dilakukan pembangunan Jalan Rigid Di dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun
Beton setinggi 40 cm di Jalan Imam Bonjol, 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya menyebutkan
Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Junjungan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang ; huruf i
Lubis Sibolga sejak 11 November 2015 melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri. Dan
dengan dana APBN 2015 sebesar Rp 50 ketentuan pasal 77 ayat (2) mengatur Kepala Daerah dan / Wakil
miliar. Kepala Daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin
Proyek pembangunan jalan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf I dikenai sanksi
tidak tepat sasaran karena akan meneng- pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk
gelamkan paling sedikit 500 rumah/toko Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta oleh Menteri untuk Bupati
yang berada di inti kota yang sejak jaman dan atau Wakil Bupati atau Walikota dan atau Wakil Walikota.
belanda daerah tersebut bebas banjir, Menurut kami, dalam rangka mentaati Undang-Undang di
dimana 6 tahun yang lalu jalan tersebut Republik ini, pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh
telah ditinggikan 30 cm oleh Pemerintah Kepala Daerah (Bupati Muara Enim) telah dilaporkan kepada Menteri
Kota Sibolga. Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Kami telah menyampaikan permasa- Reformasi Birokrasi RI melalui surat Nomor 001/R-LSM/I/2016,
lahan tersebut kepada DPRD Kota Sibolga, namun belum ada balasan. Padahal dalam ketentuan pasal 10
Kementerian PU Pera, namun tidak men- Peraturan Pemerintah No, 68 Tahun 1999 mewajibkan setiap
dapat tanggapan. Penyelenggara Negara yang menerima permintaan masyarakat
Kami mengusulkan untuk dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Penyelenggaraan Negara,
investigasi terhadap usulan proyek dan wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan fungsinya.
proposalnya (Proses Lelang LPSE Sumut Kami memohon Ketua Komisi III DPR RI mengawasi dan
bukan LPSE Sibolga) dan peninjauan memonitor kasus yang telah dilaporkan tersebut.
lokasi jalan tersebut serta memohon agar
pembangunan jalan tersebut dibatalkan. Syamsul Bahri
Akhfansyah Lubis Palembang, Sumatera Selatan
Sibolga, Sumatera Utara

4 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016