Page 5 - MAJALAH 138
P. 5
Permohonan Pengangkatan Pns
usul Penulisan agama Republik Indonesia se karesidenan Banyumas, Cilacap,
Saya adalah Ketua Persatuan Guru Madrasah Ibtidaiyah
kaharingan di ktP Purbalingga, yang mengadukan nasib sebagai tenaga pendidik
di lingkungan Kementerian Agama, dengan status Guru
Swasta dan memohon untuk dapat diangkat menjadi PNS.
Pemohon adalah Ketua Majelis Agama Sebagai tenaga Honorer, saya dan kawan-kawan merasa
Kaharingan Indonesia (MAKI), menyampaikan diperlakukan kurang adil dan menyampaikan pengaduan
permohonan agar agama Kaharingan sebagai berikut :
dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk a. Saya dan rekan-rekan seprofesi telah mengabdi dengan
(KTP) bagi pemeluk agama Kaharingan. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, namun belum
Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan diangkat menjadi PNS, di lain pihak ada honorer yang
pememerintah hanya mengayomi 6 agama saja masa kerjanya kurang dari 10 (sepuluh) tahun sudah
sehingga telah mengakibatkan warga/umat terlebih dahulu diangkat menjadi PNS.
Kaharingan seolah-olah bukan warga negara b. Amanah Konstitusi sangat jelas mendukung Undang-
Indonesia yang memerlukan perlindungan Undang Dasar 1945, dalam mencerdaskan bangsa, dan
hukum. turut membantu terwujudnya Generasi bangsa yang
Bahwa Kaharingan adalah agama asli berakhlak mulia.
nusantara yang dianut oleh suku dayak di c. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan
Kalimantan. penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, dan
Kaharingan juga ikut andil dalam perjuangan jangan membiarkan rakyat fakir dan akhirnya menjurus
nasional melawan penjajahan Belanda dan kekafiran.
Jepang di Kalimantan terutama Kalimantan d. Pasal 27 ayat1 UUD 1945, setiap warga negara punya
Tengah sehingga banyak pahlawan terkenal hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan
dari sana seperti Pangkalima Sangen Pakang, pemerintahan.
Pangkalima Badak Barandam dan lain-lain. Dengan pertimbangan tersebut, saya berharap agar
Bahwa dengan mencantumkan agama Ketua DPR RI dapat memperjuangkan nasib saya dan rekan-
Kaharingan dalam KTP, maka pemerintah tidak rekan, dan apabila PP 48 Tahun 2005 merupakan ganjalan,
akan dianggap melanggar HAM. pengadu memohon agar Menteri Agama RI membantu
Bambang dengan memberikan pengecualian atas PP 48 Tahun 2005
Palangkaraya, Kalimantan Tengah tersebut.
Amin Bahrun
Banyumas, Jawa Tengah
aspirasi Masyarakat Peduli Pilkada
Ditujukan kepada Komisi III DPR RI perihal kontradiksi permohonan perselisihan ke MK adalah jumlah suara
antara Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan hasil penghitungan KPU, bukan berdasarkan suara
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang terbanyak perolehan pasangan calon sebagaimana
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah
undang (PERPU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Konstitusi tersebut. Dalam Peraturan MK No. 5 Tahun
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- 2015 yang diterbitkan pada 30 November 2015 (8 hari
Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, sebelum pencoblosan) tersebut, MK menyisipkan satu
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dengan ayat tambahan, yaitu ayat (3) sehingga berbunyi:
Pasal 6 Peraturan MK RI No.1 Tahun 2015 Tentang “Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”
Bahwa dalam rapat Audiensi dan Konsultasi Komisi Bahwa dengan adanya ayat sisipan tersebut,
II tgl. 14 Januari 2016 (perumus UU No.8 Tahun 2015) Peraturan MK No. 5 Tahun 2015 dianggap telah
telah dinyatakan bahwa UU No. 8 Tahun 2015 tidak perlu melanggar dan bertentangan dengan UU di atasnya, yaitu
dijabarkan lagi karena kalimatnya sudah jelas dan Pasal UU No. 8 Tahun 2015. Komisi III DPR RI mengingatkan
158 UU No.8 Tahun 2015 tidak dapat ditafsirkan secara MK RI untuk menghapus ayat tersebut.
lain, selain yang dimaksud dalam UU itu sendiri.
Bahwa sesuai Pasal 158 tersebut, dasar penghitungan Eduardus Nansung
persentase sebagai syarat untuk mengajukan Tangerang, Banten
PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 5
